PROSESNEWS.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Paguyaman Pantai kembali menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang hingga kini menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat.

Atas sorotan itu, Anggota DPRD Boalemo Helmi Rasid meminta, adanya penanganan serius dari Pemerintah Provinsi Gorontalo karena status jalan di Paguyaman Pantai adalah kewenangan Provinsi, Selasa (7/4/2026).

“Jalan menuju Paguyaman Pantai ini kondisinya sudah rusak parah, bahkan sering longsor saat musim hujan. Jadi, saya meminta Pemerintah Provinsi harus serius, sebab infrastruktur jalan di Paguyaman Pantai paling banyak merupakan kewenangan Provinsi,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, akses jalan menuju Paguyaman Pantai merupakan satu-satunya jalur utama yang selama ini digunakan masyarakat, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat sangat bergantung pada kondisi jalan tersebut.

“Perlu dipahami bahwa jalan ini adalah satu-satunya akses utama masyarakat Paguyaman Pantai. Jika jalan ini tertutup atau rusak, maka aktivitas masyarakat bisa lumpuh total, termasuk soal terhambatnya roda ekonomi para petani dan nelayan dalam menyuplai hasil pertanian dan perikanan ke luar wilayah Paguyaman Pantai” tegasnya.

Helmi yang menjabat Ketua Komisi I DPRD Boalemo itu, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengembangan jalur alternatif guna mengantisipasi gangguan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Salah satu jalur yang dinilai berpotensi adalah ruas jalan di Desa Towayu-Limbatihu.

“Saya juga mendorong agar jalan Towayu- Limbatihu bisa diperbaiki. Sebab, jika jalur itu ditingkatkan, masyarakat akan memiliki alternatif jalan lain ketika akses utama tertutup akibat longsor atau kerusakan,” usulnya.

Dalam keterangan terakhirnya, Aleg Dapil Paguyaman-Paguyaman Pantai itu berharap, agar Infrastruktur yang menjadi usulan pada Musrenbang tidak hanya menjadi catatan semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui program prioritas pembangunan lewat sentuhan kewenangan provinsi.

“Sebagai wakil rakyat, saya berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat Paguyaman Pantai dalam Musrenbang, dapat diakomodir dan direalisasikan, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan secara nyata dan adil,” tutupnya.

The post Musrenbang Kecamatan Paguyaman Pantai, Infrastruktur Kewenangan Provinsi Diminta Diperhatikan appeared first on Prosesnews.id.