PROSESNEWS.ID – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Forum Alumni HMI – Wati (FORHATI) Kota Gorontalo menggelar Musyawarah Daerak ke-IV yang dilaksanakan di BLY Kota Gorontalo, Senin Malam (27/11/2023).

Dalam Musda tersebut, KAHMI dan FORHATI Kota Gorontalo mengsusung tema “Silaturahmi, Konsolidasi, Proyeksi, Kolaborasi KAHMI untuk Kemajuan Daerah”.

“KAHMI dibentuk karena menjadi wadah bagi para alumni aktivis HMI yang bertujuan untuk mempersatukan tali silaturahmi, berkolaborasi, serta berhimpun bersama untuk meneruskan perjuangan dari HMI,” ujar Marten Taha selaku Walikota Gorontalo yang juga menjadi bagian dari KAHMI.

Marten menilai, perjuangan HMI bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa, melainkan juga membutuhkan organisasi yang mampu menaungi para alumni.

“Menjadi wadah bagi kaum intelektual pada bangsa ini, HMI membuktikan organisasi yang telah berdiri lama ini mampu melahirkan tokoh pemimpin yang memiliki jiwa pemikiran maju serta objektif,” ungkap Marten.

Terdapat beberapa poin serta prinsip yang menjadi tujuan dari organisasi HMI, seperti terbinanya insan akademik, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, serta bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai Kepala Pemerintah Kota Gorontalo, Marten mengapresiasi dukungan KAHMI dalam membantu dan mensukseskan pembangunan di Kota Gorontalo selama lima tahun terakhir.

Ia menyampaikan harapannya agar KAHMI terus berkolaborasi, membantu kebijakan pembangunan pemerintah kota, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan untuk memberikan edukasi serta motivasi.

Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, diharapkan Musyawarah Daerah IV ini dapat menjadi tonggak penting dalam menjalin kerja sama yang lebih erat demi kemajuan daerah dan perjuangan bersama menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Reporter: Yowan Moha

The post Musda IV KAHMI Gorontalo, 5 Tahun Kolaborasi untuk Pembangunan Daerah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pasca dilantik menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer dilinai tidak mampu melakukan invovasi yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian inflasi di Gorontalo. Bahkan, Hamka terfokus pada kegiatan yang bersifat serimonial dan melupakan kewajibannya sebagai Penjabat Gubernur yang di utus Mendagri untuk menjalankan roda pemerintahan.

Buktinya, dalam evaluasi yang dilakukan Mendagri beberapa bulan lalu, penjabat Gubernur Gorontalo mendapat penilaian cukup. Sehingga apa yang direkomendasikan Mendagri, seharusnya dijalankan dan diperbaiki oleh PJ Gubernur. Dan itu harus di pertanggung jawabkan kepada publik.

Korps Alumni HMI (KAHMI) Majelis Wilayah Provinsi Gorontalo melalui Dr. Arten Mobonggi, menilai apa yang direkomendasikan Mendagri, belum keseluruhan dimaksimalkan oleh PJ Gubernur. Sepertihalnya pengendalian inflasi di Gorontalo.

Begitu juga dengan aspek indikator, upaya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pengelolaan pengaduan. Hal ini juga belum mampu dijalankan Pj Gubernur yang bertanggungjawab penuh terhadap stabilitas keamanan daerah.

Soal perubahan terhadap layanan publik, hal itu sudah dilakukan Penjabat Gubernur. Namun, sangat disayangkan kebijakan itu dinilai hanya asal-asalan.

Hal itu bisa dibuktikan dengan perombakan struktural Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada beberapa OPD yang dilakukan pemisahan, tapi tidak diiringi dengan persiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Contoh kasus, Dinas PTSP PM dan ESDM, Nakertrans. Sehingga kedua OPD ini tidak punya perangkat atau staf dibawahnya. Dan menjadi pertanyaan pengangkatan sekertatis PTSPM Nakertrans dan ESDM yang menjadi PLT Kadis Nakertrans & ESDM.

“Bukankah ESDM dan Nakertrans tidak ada sekertarisnya? Harusnya dilantik dulu sekertaris definitif di ESDM lalu diangkat dia sebagai Plt Kadis,”beber Pengurus MW KAHMI Provinsi Gorontalo Dr. Arten Mobonggi.

Tak hanya itu saja, Dinas lain juga yg dipisahkan seperti Dukcapil, Dinas Sosial dan pemberdayaan anak, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pora.
Semua OPD yang dipisahkan ini belum ada perangkat dibawahnya.

“Pertanyaannya, bagaimana kepala Dinasnya bekerja. Laksana Jendral tidak ada anak buah. Sementara terhitung sudah dua bulan terjadi kefakuman di OPD tersebut, yang menyebabkan terhambatnya semua pelayanan,” kata Arten.

Belum lagi, Dinas perkim yang ditinggalkan oleh kadisnya, dimana Kadisnya sudah dilantik menjadi Kadis PU, yang menyebabkan status staf pegawai Perkim tidak ada kepastian.

“Maka dengan begitu, MW KAHMI Gorontalo memberikan rapor merah kepada Pj Gubernur Gorontalo, dan kami menganggap beliau tidak mampu menjalankan roda pemerintahan. Kami juga akan menyurat ke DPRD untuk melakukan hearing bersama berkaitan dengan kebijakan Pj Gubernur Gorontalo,” ketusnya.

The post Rapor Merah Untuk Penjabat Gubernur Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

Kedatangan Ketua BPK RI itu, dalam rangka menghadiri pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Marten Taha -Riyan Kono, Minggu (2/6).

Buka puasa tersebut, merupakan momen untuk menjalin dan memperkuat silaturahmi antar sesama Alumni HMI.

“Kebetulan Kanda Prof HR, berkunjung ke Gorontalo. Sekalian kita ajak buka bersama. Apalagi beliau juga merupakan bagian dari keluarga besar Hijau Hitam,” ujar Ketua Kahmi Wilayah Gorontalo Dr. Rustam Akili.

Dimomen itu terlihat keakraban antara sesama Alumni HMI bersama Ketua BPK RI yang juga mantan aktivis HMI.

Dalam buka puasa bersama itu, turut dihadiri juga beberapa Tokoh Alumni HMI seperti Guru besar Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Prof. Rauf Hatu, Rektor Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Gorontalo Dr. Ridwan Tohopi, Dosen IAIN Gorontalo Dr. Arten Mobonggi serta keluarga besar hijau hitam. (Helmi)

The post Ketua BPK RI Bukber Bareng Alumni HMI di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.