PROSESNEWS.ID — Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Terbaru, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo meraih penghargaan Terbaik IV TPID Award 2026 tingkat nasional atau Terbaik I se-Sulawesi.

Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).

Penghargaan diterima oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim.

TPID Gorontalo meraih Terbaik IV tingkat nasional, di bawah Provinsi Lampung, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Gorontalo menjadi satu-satunya provinsi di Sulawesi yang masuk lima besar.

Sekdaprov Sofian Ibrahim menyambut baik penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu menjadi bukti kerja keras dan sinergitas pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, TNI dan Polri, hingga instansi lainnya.

“Bapak Gubernur Gusnar dan Ibu Wagub Idah Syahidah menaruh komitmen yang kuat terhadap pengendalian inflasi di Gorontalo. Beberapa program memang diarahkan untuk itu seperti Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi (BLP3G) dan pasar murah bersubsidi,” jelas Sofian.

Data BPS menunjukkan angka inflasi di Gorontalo dalam tiga bulan terakhir mengalami perkembangan yang positif. Pada Juni 2026, inflasi Gorontalo tercatat sebesar 4,77 persen, atau 1,43 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi rata-rata nasional sebesar 3,34 persen.

Pada Juli 2026, inflasi Gorontalo berada di angka 2,95 persen, atau terpaut 0,07 persen dari rata-rata nasional sebesar 2,88 persen. Sementara itu, inflasi Gorontalo pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,36 persen, atau terpaut 0,17 persen dari rata-rata nasional sebesar 3,19 persen.

“Sekembalinya dari kegiatan ini kami akan melaporkan ke Bapak Gubernur terkait dengan hasil TPID Award. Semoga sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin lintas sektor dapat terus kita jaga dan tingkatkan di tahun yang akan datang,” pungkasnya.

TPID Award 2026 diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Acara tersebut dirangkaikan dengan High Level Meeting TPIPusat dan daerah.

The post Pemprov Gorontalo Raih Terbaik IV TPID Award 2026 Tingkat Nasional appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo Sofian Ibrahim menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretaris Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Rakor tersebut mengusung tema “Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Berdampak untuk Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2026”. Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Anggota Komisi II DPR RI Bambang Soesatyo, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, serta Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara.

Dalam forum tersebut ditekankan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen dan administrasi semata, melainkan harus diwujudkan melalui aksi nyata yang mampu menjawab serta menyelesaikan berbagai persoalan riil di tengah masyarakat.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara menyampaikan beberapa hal tentang mekanisme penilaian empat tema RB Tematik baru, yakni penyusunan rencana aksi. Pembangunan RB Tematik disusun sebagai bentuk internalisasi agenda RB Tematik serta diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala utama tata kelola (governance bottlenecks) yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan dan penyelesaian permasalahan.

Kedua, pelaksanaan rencana aksi pembangunan RB dilaksanakan dengan cara kementerian/lembaga menyusun rencana aksi sesuai kewenangan, tugas, fungsi, dan mandat yang diberikan. Pemerintah daerah dapat menyusun rencana aksi pada seluruh tema RB Tematik sesuai kondisi, kebutuhan, dan permasalahan strategis di daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Ketiga, rencana aksi pembangunan pada empat tema RB Tematik baru beserta aksi implementasinya menjadi bagian dari tahapan transisi pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Indikator penilaian ini mulai diterapkan setelah ditetapkannnya kebijakan evaluasi Reformasi Birokrasi yang mengacu pada DBRBN dan PJRBN,” ujar Agus.

Keempat, reviu dan rekomendasi. Menurutnya, tim penilaian nasional melakukan reviu terhadap rencana aksi pembangunan RB Tematik dan hasil implementasinya untuk memberikan masukan perbaikan dan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan RB Tematik pada periode selanjutnya.

The post Sekdaprov Gorontalo Bahas Arah Baru Reformasi Birokrasi Bersama Kemendagri appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Provinsi Gorontalo kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional setelah berhasil menempati peringkat pertama dalam penanganan konflik sosial untuk periode B04 dan B08. Capaian ini diumumkan pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kamis (13/11/2025).

Dalam evaluasi tersebut, Gorontalo dinilai unggul dalam aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan konflik sosial. Keberhasilan ini tercapai berkat koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta unsur masyarakat. Kinerja tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen Provinsi Gorontalo dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di wilayahnya.

Prestasi ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat kolaborasi dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masa mendatang.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syaidah Rusli Habibie menyambut baik capaian tersebut. Menurut keduanya, keberhasilan ini menjadi bukti kuat bahwa pemerintah provinsi berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Gusnar–Idah juga menegaskan bahwa prestasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan kualitas penanganan konflik di masa depan.

Keberhasilan Gorontalo menempati posisi teratas nasional tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi lintas unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan organisasi mahasiswa. Sinergi kuat dalam mencegah dan meredam potensi konflik menjadi kunci utama terciptanya stabilitas daerah.

“Prestasi ini tidak lepas dari peran Gubernur dan Forkopimda yang senantiasa selalu melakukan langkah-langkah nyata dalam upaya menjaga stabilitas daerah,” pungkas Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Muh. Ali Imran Bali.

The post Gorontalo Raih Peringkat Pertama Nasional Penanganan Konflik Sosial appeared first on Prosesnews.id.