PROSESNEWS.ID – Progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saat ini mencapai 63 persen dan ditargetkan akan selesai akhir bulan ini. Guna memacu penyelesaian pembangunan KNMP tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah melakukan peninjauan langsung proses pekerjaan, Rabu (5/8/2026).

Berdasarkan profil lokasi, KNMP Pentadu Barat akan dihuni oleh 945 kepala keluarga dengan jumlah nelayan sebanyak 452 orang. Fasilitas yang dibangun antara lain tambatan perahu, pendaratan ikan, pabrik es, gudang beku, dan berbagai sarana penunjang lainnya.

“Semua sudah disatukan nanti di KNMP, mulai dari SPBN, pabrik es, gudang pendinginan, dan sarana lainnya,” jelas Gubernur Gusnar saat berdialog dengan sejumlah nelayan.

Lebih lanjut Gubernur Gusnar menuturkan bahwa berkat keberhasilan menggelar Pekan Nasional Petani Nelayan, Provinsi Gorontalo mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Salah satu dibuktikan dengan meningkatnya jumlah KNMP yang akan dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Sebelumnya kita cuma mendapat empat KNMP, termasuk di Pentadu Barat ini. Setelah PENAS saya datangi Menteri Kelautan dan Perikanan, kita dapat 54 KNMP dan Boalemo mendapat tambahan tujuh KNMP. Pak Menteri juga berjanji KNMP itu akan didukung dengan kapal 30 GT,” terang Gusnar.

The post Usai PENAS, Gorontalo Tambah 54 KNMP untuk Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kapal Todak 02, bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo Tahun 2020 lalu, tenggelam di perairan laut, kawasan Wisata Pantai Ratu, Desa Tenilo, Kabupaten Boalemo.

Informasi yang berhasil dirangkum Prosesnews.id dari sejumlah saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut, kapal dengan bobot 46 Gross Ton (GT) yang dilengkapi AC dan fasilitas lainnya itu, tenggelam sekitar Pukul 05.00 Wita pagi tadi. Minggu, (18/04/2021).

Ramly Syawal, salah satu aktivis Pemuda Boalemo yang begitu mendengar peristiwa ini, mengaku kaget dan heran. Ia pun menyayangkan kinerja dan pengawasan Pemkab Boalemo, khususnya Dinas terkait. Menurutya, kejadian itu menandakan, bahwa Pemkab Boalemo tidak bertanggung jawab.

“Saya menilai ada indikasi pembiaran dari Pemkab Boalemo. Peristiwa ini menurut saya sangat memalukan yang tidak seharusnya terjadi. Saya minta Pemkab Boalemo bertanggung jawab,”tegasnya, Minggu, (18/04/2021).

Dikatakan Ramly, pihaknya tak akan tinggal diam atas kejadian tersebut. Ia memastikan, dalam waktu dekat ini, bakal melayangkan laporan ke KKP, agar KKP mengutus tim, mengevaluasi berbagai bantuan yang selama ini diberikan ke Pemkab Boalemo.

“Saya masih merampungkan seluruh bukti soal lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkab Boalemo, terutama Dinas terkait soal bantuan KKP. Tentunya, kejadian ini merupakan kerugian Negara. Sehingga tidak bisa dibiarkan,”tegasnya lagi.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berusaha tersambung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Boalemo.

Penulis : Abdul Majid Rahman

The post Kapal Bantuan KKP Tengelam, Ramly : Pemkab Boalemo Tidak Bertanggung Jawab appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, JAKARTA – Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP berencana melakukan sejumlah terobosan untuk mencapai target tersebut, salah satunya memastikan adanya jaminan hari tua atau uang pensiun untuk nelayan.

Penulis : Baheramsyah

The post Kementerian Kelautan Siapkan Jaminan Hari Tua Untuk Nelayan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berkomitmen untuk terus menghasilkan riset dan inovasi yang berkontribusi untuk memperlambat laju kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Atas dasar tersebut, sejak tahun 2017 hingga 2022, BRSDM menggandeng Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), untuk kegiatan penelitian dan konservasi sumber daya padang lamun dan mangrove yang merupakan ekosistem penyerap karbon (blue carbon).

“Tahun 2020 hingga saat ini, penuh dengan tantangan akibat Pandemi Covid-19, sehingga kekurangan di tahun 2020, diharapkan dapat kita kerjakan bersama-sama dengan efektif untuk melaksanakan proyek Satreps-BlueCares yang bermanfaat untuk pengelolaan ekosistem pesisir dan laut bagi generasi mendatang,” tegas Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, saat membuka meeting The Fourth JCCI and JCC of Satreps – BlueCARES Program, pada 26 Januari 2021.

Dalam sambutannya, Sjarief menekankan pentingnya kerja sama ini untuk mendukung berbagai kebijakan di Indonesia tentang pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, termasuk berkontribusi pada perencanaan pembangunan rendah karbon yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai output, di antaranya yakni pengembangan laboratorium blue carbon yang berlokasi di Instalasi Teknologi Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta; publikasi ilmiah yang komprehensif dan inovatif mengenai ekosistem blue carbon; SDM terlatih melalui training dan studi S3 di bidang blue carbon; terciptanya kebijakan berbasis sains mengenai aspek konservasi, sosial ekonomi, dan perubahan iklim; serta Blue Carbon Strategy untuk mendukung pembangunan berkelanjutan padang lamun di Bappenas.

Menurut Sjarief, strategi ini akan dicapai melalui integrasi penelitian dalam bidang geokimia, ekologi, geomatika, modeling, dan sosial-ekonomi untuk mengetahui dinamika karbon biru pada sistem hulu-hilir. Selain itu, kajian kuantifikasi jasa ekosistem (ecosystem services) juga dilaksanakan untuk mengetahui pemanfaatan ekosistem pesisir yang lestari.

“Pertemuan ini pada prinsipnya dirancang untuk melanjutkan pertemuan ketiga pada tahun lalu, yaitu untuk meningkatkan kapasitas riset, pemantauan ekosistem pesisir, dan kemitraan penelitian di antara lembaga-lembaga di Indonesia,” jelas Sjarief.

Secara teknis, komponen kegiatan dalam kerja sama ini meliputi: Kuantifikasi kapasitas simpanan karbon mangrove dan lamun sebagai penguatan sektor perubahan iklim Indonesia; kuantifikasi dan valuasi layanan ekosistem yang dimanfaatkan masyarakat (perikanan, perlindungan pantai, ekowisata, badan lainnya); serta kuantifikasi dinamika ekosistem pesisir dan layanan ekosistemnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari hulu ke hilir. (PR)

Sumber : Humas BRSDM

The post Komitmen KKP dalam Melestarikan Ekosistem Pesisir dan Laut appeared first on Prosesnews.id.