PROSESNEWS.ID – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), secara bersama-sama mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buteng pada tanggal 13-14 Mei yang lalu.

Namun, hal yang menarik adalah pendaftaran tersebut tidak disertai dengan surat pengunduran diri. Biasanya, ketika seseorang resmi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam sebuah partai politik, secara tidak langsung mereka menjadi anggota partai dengan mendapatkan kartu anggota (KTA).

Melihat kondisi ini, tim Prosesnews.id mencoba untuk mengkonfirmasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Armin.

Dalam keterangan yang diberikan, Armin menyampaikan bahwa sampai saat ini para kepala desa yang ikut kontestasi politik tahun 2024 di Buteng belum mengajukan surat permohonan pengunduran diri agar roda pemerintahan di desa tetap berjalan lancar.

“Kami (Pemda) telah bersurat untuk minta para kades mengajukan pengunduran dirinya. Dalam surat itu kades di beri waktu sampai akhir Mei, namun sampai Senin (5/06/) belum ada juga yang mengajukan diri,” ujar Armin saat dihubungi melalui telepon selulernya, pada Kamis (08/06/2023).

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh para kepala desa untuk belum mengajukan permohonan pengunduran diri, menurut Armin, adalah karena mereka ingin menunggu penetapan calon dari KPU terlebih dahulu.

“Mereka ini (para kades) berpatokan nanti kalau ada dulu penetapan calon dari KPU baru mereka mundur. Ini kata mereka para kades,” ungkap Armin.

Mendapat tanggapan seperti itu, Armin menyampaikan bahwa hal tersebut adalah kekeliruan. Menurutnya, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa dilarang menjalankan jabatan rangkap.

“Kan memang kades itu tidak boleh berpartai. Kalau sudah begitu secara otomatis mereka berarti telah terdaftar di sipol dan memiliki KTA,” katanya.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat, kepala BPMD akan segera berkoordinasi dengan pimpinan untuk membahas situasi para kepala desa tersebut.

“Saya akan menghadap pimpinan, dan kita akan berhentikan mereka sepihak walaupun belum ada surat pengunduran diri,” tegasnya.

Diketahui, selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, rupanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 juga mengharuskan kepala desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengundurkan diri saat menjadi calon legislatif (pasal 11 ayat 2 huruf b).

Pemerintah daerah (Pemda) juga telah mengirim surat kepada para kepala desa pada tanggal 17 Mei yang lalu. Surat tersebut berisi beberapa poin, termasuk permintaan agar para kepala desa segera mengajukan surat pengunduran diri, menyampaikan laporan akhir masa jabatan, dan menunjuk sekdes sebagai pelaksana tugas sampai Bupati menunjuk pejabat kepala desa baru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim Prosesnews.id melalui kepala BPMD, para kades yang ikut caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buteng diantaranya kades Batubanawa, kades Lalibo, kades Watorumbe dan Bantea.

Reporter: Win

The post Belum Mengundurkan Diri, Kades di Buteng yang Nyaleg akan Diberhentikan Sepihak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Seperti yang dijadwalkan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengumpulkan seluruh Lurah dan Kepala Desa se Provinsi Gorontalo lewat video conference guna memaksimalkan tiga hal yakni percepatan vaksinasi, kepatuhan penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di pasar – pasar tradisional dan pasar harian. Rapat Forkopimda diperluas ini diikuti Gubernur Rusli dari aula Rudis Gubernur, Jumat (6/8/2021).

“Kemarin itu kita terima berita bahwa Gorontalo masuk yang tertinggi di Indonesia tentang masyarakatnya tidak patuh menggunakan masker sekitar 75 persen. Saya langsung bahas dengan teman-teman Forkopimda termasuk pak Kapolda, saya katakan setelah ini saya mau zoom dengan teman-teman lurah dan kepala desa. Karena percuma kita tegas di hilir tapi di hulu kita biarkan. Sementara semua harus diawali dari hulu ke hilir,” buka Rusli

Gubernur dua periode ini menegaskan yang harus diselesaikan secara tuntas hari ini adalah penerapan protokol kesehatan di pasar – pasar harian dan mingguan. Karena potensi penularan tertinggi ada di pasar.

Mantan Bupati Gorontalo Utara ini pun memberikan solusi seperti yang dilakukan di Pasar Selasa Pilolodaa Kota Barat, jalan jalan menuju pasar diblokir dan dijaga ketat oleh petugas TNI/Polri, Satpol PP. Ketika ditemukan tidak pakai masker baik penjual maupun pembeli langsung di suruh balik ke rumah masing-masing.

“Itu saya lakukan di Kota bersama Wali Kota, kita tidak lagi bagi bagi masker,karena mereka pasti sudah punya masker. Alasannya lupa, ketinggalan di mobil, jadi kita suruh pulang saja. Jalan menuju ke pasar kita sekat, maksimal jam 6 pagi petugas sudah ada di situ. Ya bisa ya? Kita harus action jangan hanya habis di rapat-rapat,” tegasnya.

Menurut Rusli sejauh ini langkah yang diambil oleh gubernur, bupati/walikota, Kapolda, Danrem dan seluruh unsur Forkopimda sudah sangat maksimal. Untuk selanjutnya harus diselesaikan oleh kepala desa dan lurah.

“Seperti tadi kata pak Wagub, kalau kita terus yang pantau di pasar nanti rakyat kiranya saya, pak wagub, pak kapolda, pak walikota, pak bupati, sudah tidak ada kerja lagi. Jadi peran kalian para kepala desa / lurah akan dilihat di sini,” tegasnya.

Terkait vaksinasi gubernur Rusli menghimbau untuk tiap-tiap kantor kecamatan dan desa melaksanakan vaksinasi setiap hari.Jika vaksin habis, silahkan melapor ke dinas kesehatan provinsi gorontalo.

Selain lurah dan kepala desa, rapat forkopimda diperluas ini juga diikuti oleh Wakil Gubernur Idris Rahim, sekdaprov Gorontalo, seluruh unsur forkopimda, bupati/wali kota, pimpinan OPD terkait serta satgas covid-19 Provinsi Gorontalo.

The post Gubernur Rusli Tekankan Tiga Hal ini untuk Lurah hingga Kepala Desa appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Kabupaten Gorontalo, lakukan Sosialisasi para Calon Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Gorontalo, di Gedung Kasmat, Kantor Bupati Gorontalo, Senin, (15/02/2021).

Sedikitnya, ada 322 calon Kades yang sudah di tetapkan untuk menjadi calon Kades. Semuanya diberikan arahan dan bimbingan untuk menjadi Kades di Kabupaten Gorontalo oleh Bupati Gorontalo.

Nelson menuturkan, sosialisasi yang dilakukannya itu, sangat penting bagi para calon-calon Kades yang nantinya akan menjadi Kades di kabupaten Gorontalo.

“Mengapa demikian, karena Kades itu selalu berhadapan dengan masyarakat,” jelasnya.

Dikatakan orang nomor 1 di Kabupaten Gorontalo ini. Tantangan menjadi Kades ini ada dua, yang pertama harapan masyarakat dan yang kedua uang.

“Uang di desa jika di salah gunakan bisa menjadi neraka bagi Kades dan aparat desa. Maka dari itu saya berharap banyak kepada calon-calon Kades yang nantinya akan menjadi Kades, jangan menjadi Kades hanya melihat uangnya, tapi semangat membangun itu yang terutama dan paling penting jika ingin menjadi Kades,” Pungkasnya

Reporter : Agil Mamu

The post Nelson : Tantangan Kades Itu Harapan Masyarakat Dan Uang appeared first on Prosesnews.id.