PROSESNEWS.ID – Guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ), Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Gorontalo mengadakan pelatihan PBJ tingkat dasar di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kamis (17/6/2021).

Pelatihan tersebut diikuti 120 peserta yang terdiri dari 12 pejabat pengawas serta 108 orang pelaksana yang akan dibagi nanti dalam tiga kelas. Pelatihan PBJ akan menggunakan metode blanded yang menggabungkan pembelajaran berbasis online dan tatap muka. Pelatihan secara online akan dilaksanakan pada tanggal 21-29 Juni 2021 yang difasilitasi langsung oleh LKPP. Kemudian pada 30 Juni sampai 1 juli dilanjutkan pembelajaran tatap muka di kelas. Pada tanggal 8-10 Juli seluruh peserta akan mengikuti ujian kompetensi/sertifikasi.

““Pelatihan ini bertujuan agar tersedianya SDM yang mampu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga kita wajib mengikuti pelatihan ini,” ucap Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat memberikan pembekalan di aula lantai III Bapppeda.

Mantan Kadis PUPR itu menyebutkan bahwa SDM PBJ harus memiliki kemampuan dasar untuk memahami dan dan mengetahui Perpres 16/2018 yang meliputi, ketentuan umum, tujuan, kebijakan, prinsip dan etika PBJ, dan siapa pelaku PBJ. Selain itu juga harus mengetahui PBJ secara elektronik, pelaksanaan PBJ melalui swakelola, pelaksanaan PBJ melalui swakelola serta pengadaan khusus.

“Kalau bapak ibu bisa memahami dan mengetahui dasar-dasar PBJ ini, saya yakin dan percaya semua lulus sertifikasi PBJ,” ujar Darda.

Sementara itu Kepala Badan Diklat Sofyan Ibrahim mengungkapkan, dari sisi pengembangan tehnis pihaknya diberi tugas melalui Permendagri untuk mengawal kompetensi tehnis dari tiga aspek, yakni umum, inti dan pilihan.

“Hari ini pak sekda, sesuai arahan bapak kemarin kami memberi penguatan khusus untuk diklat dasar BPJ dengan harapan akan memenuhi kompetensi umum dari seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan banyak yang lulus dan menjadi penguatan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Gorontalo,” harapnya.

Pelatihan PBJ dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

The post Tingkatkan SDM Pengadaan, Badan Diklat Gelar Pelatihan PBJ appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, mengikuti pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Merlyn Park Jakarta.

Bimtek dengan mengusung tema penguatan peran DPRD Terhadap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

“Tentunya kegiatan bimtek ini banyak hal yang sangat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan negara sesuai dengan peruntukannya,” ucap anggota DPRD Provinsi Gorontalo Sri Masri Sumuri.

“Dengan hal ini Artinya jika terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan atau kesalahan dalam memanfaatkan anggaran ini terkadang bukan saja merugikan negara tetapi bagi kami sebagai wakil rakyat yang akan berhadapan dengan hukum,”ujarnya.

Lanjut Sri Masri Sumuri mengatakan apa yang didapatkan dari Bimtek ini akan kami implementasikan dalam membuat peraturan dan kebijakan daerah terutama menyangkut keuangan negara.

“Dari beberapa materi yang kami dapatkan, persoalan pajak terutama, menyangkut pelaporan dan penyetoran pajak sangat menarik bagi kami, sebab dengan semakin memahami dan mengetahui persoalan pajak dengan benar dan baik,” kata Sri Masri Sumuri.

Terakhir Sri menuturkan Pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD saat ini sangat penting, apalagi di tengah-tengah k menghadapi pandemi Covid-19. Dimana semua anggaran dipangkas untuk kepentingan dan penanganan virus corona yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post Deprov Gorontalo Ikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo bersama Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota menandatangani komitmen bersama rencana aksi pengawasan.

Komitmen bersama tersebut ditandatangani pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Jumat (21/5/2021).

Rencana aksi pengawasan berisi empat poin yang menjadi komitmen bersama antara BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan Inspektorat Daerah. Pada poin pertama kedua belah pihak berkomitmen untuk melakukan pengawasan program pembangunan daerah dengan pendekatan proses bisnis pemerintah daerah terhadap program-program unggulan sektor pertanian dan pertanian untuk mendukung capaian indikator pembangunan nasional di daerah dengan efektif, efisian, dan memiliki dampak signifikan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat.

Poin kedua berbunyi, BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Inspektorat Daerah akan melakukan identifikasi risiko, analisis risiko dan rencana tindak pengendalian terhadap isu-isu strategis yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dalam setiap pengawasan.

Selanjutnya poin ketiga, akan melakukan early warning system atau sistem peringatan dini dan memberikan atensi kepada pimpinan daerah sebagai bentuk pencegahan kecurangan terhadap pelaksanaan pengawasan program-program unggulan di daerah.

Poin terakhir atau keempat menyatakan komitmen kedua belah pihak untuk melakukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui kolaborasi dan sinergitas pengawasan program-program unggulan daerah dengan APIP lainnya.

“Kami siap berkomitmen untuk merealisasikan rencana aksi pengawasan ini untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo,” ujar Inspektur Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel.

Sebelumnya Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya saat membuka rakor itu mendorong penguatan peran APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui peningkatan kapabilitas. Idris berharap dengan kapabilitas APIP Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3 atau integrated, dapat mengidentifikasi aspek-aspek fundamental untuk pengawasan internal yang efektif dan efisien di sektor publik.

“Tugas APIP sekarang ini tidak lagi bersifat penjaga, tetapi sebagai katalis yang dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan,” tandasnya.

The post BPKP – Inspektorat Gorontalo Tandatangani Rencana Aksi Pengawasan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, untuk memaksimalkan kelengkapan administrasi terhadap realisasi fisik dan realisasi anggaran di dinas masing-masing.

Hal ini disampaikan Rusli saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) penyerapan anggaran APBD dan APBN tahun anggaran 2021, di aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (17/5/2021).

“Tolong kita jangan hanya mengejar target fisik dan keuangan, tetapi administrasi kita ada yang tercecer atau terlewati, karena itu bisa jadi pintu masuk. Pintu masuk dari aparat penegak hukum (APH) sendiri itu adalah administrasi. Tolong administrasi nya diperbaiki, ditata kembali, jangan buru-buru tapi administrasinya terlewati,” buka Rusli

Lebih lanjut, Rusli mencontohkan beberapa waktu yang lalu, ia menemukan satu judul kontrak dan isi kontrak malah berbeda atau tidak sama. Hal-hal seperti ini yang berbahaya.
Untuk itu ia berharap kepada Biro P2E, untuk terus berkoordinasi dengan seluruh OPD.

“Termasuk Biro Hukum, tolong berikan pendampingan kepada SKPD tentang pasal-pasal. Jangan sampai kita yang buat pasal itu, tapi kita juga yang gali kubur sendiri. Karena banyak juga pasal-pasal itu yang hanya dicopy paste dan ketahuan oleh pemeriksa,” tambahnya.

Selain permasalahan taat administrasi, gubernur Rusli juga menekankan tentang aset dan proses tender di tiap-tiap OPD. Ia mencontohkan aset yang sampai saat ini belum tuntas adalah perusahaan PT Harim dan aset SMA/SMK sederajat yang seharusnya telah diserahkan ke Provinsi.

“Untuk SMA SMK dan SLB hasil konsultasi dengan KPK boleh. Dan kalau memang surat-suratnya sudah tidak ada atau hilang, bisa dibikinkan surat dari walikota/bupati bahwa ini benar-benar punya kita. Segera lakukan itu pak Wahyu, karena belum ada satupun saya lihat SMA SMK dan SLB yang sudah jadi aset kita secara administrasi, tapi kepemilikannya tidak ada,” tegasnya.

Laporan Biro Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi (P2E) menyebut realisasi keuangan Pemprov Gorontalo pada April 2021 sebesar 23,29 persen, sementara realisasi fisik sebesar 30,06 persen. Dari 32 OPD, 15 diantaranya sudah mencapai bahkan melebih target. Sementara 18 OPD lainnya belum mencapai target fisik dan keuangan.

The post Gubernur Ingatkan Kelengkapan Administrasi Realisasi Fisik dan Keuangan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kinerja pengelolaan keuangan suatu OPD ataupun daerah ditentukan dari baik tidaknya administrasi perencanaan, pengelolaan/pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan OPD/Daerah itu sendiri.

Demikian yang disampaikan oleh Marten Taha pada kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan bendaharawan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Selasa, (06/04/2021).

Marten menjelaskan, kegiatan Bimtek tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang telah diselenggarakan Pemerintah Kota Gorontalo sebelumnya pada tanggal 1-2 April di Jakarta.

“Saya berharap kegiatan yang akan dilaksanakan 3 hari kedepan dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan komitmen bersama,” kata Marten.

Marten menambahkan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengupdate dan mengupgrade ilmu pengelolaan keuangan. Sehingga perlu diikuti dengan serius dan komitmen.

“Semoga melalui kegiatan ini, pengelolaan keuangan kita kedepannya makin lebih baik lagi,” pungkasnya.

Reporter : Reza Saad

The post Agar Terkelola dengan baik, Pemkot Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, di Kantor Perwakilan BPK Gorontalo, Selasa (30/3/2021).

“Hari ini saya menyerahkan LKPD yang telah diperiksa agar menjadi lampiran pada Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemprov Gorontalo memiliki komitmen yang kuat mewujudkan nawacita kedua Presiden Joko Widodo yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya pada kegiatan itu.

Idris mengutarakan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pelaksanaan APBD tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 dan diubah dengan Perda Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD, wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, setelah dilakukan review oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Secara umum lanjut Idris, LKPD terdiri dari laporang realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer ke kabupaten/kota dan bantuan keuangan, silva, aset, serta kewajiban dan ekuitas.

“Atas nama Pemprov Gorontalo saya mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan BPK Gorontalo semoga kerja sama yang sudah terjalin selama ini bisa mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tertib, sehingga bermanfaat dan bernilai tambah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraaan pemerintahan dan pelayanan publik,” tandas Idris.

The post Wagub Gorontalo Serahkan LKPD Unaudited TA 2020 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Bone Bolango (Bonebol) Hamim Pou menghadiri  sekaligus membuka kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia.

Sosialisasi tersebut, membahas terkait Stimulus OJK kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan anggota Koperasi tani di Kabupaten Bonebol, Provinsi Gorontalo.

“Ini tentunya hal yang sangat penting untuk teman-teman UMKM dan juga bagi kelompok-kelompok tani agar lebih mengetahui apa fungsi dari OJK ini,” ucap Hamim Pou.

Sebelumnya, Kepala OJK Sulutgo dan Maluku Utara, Darwisman menjelaskan, sosialisasi OJK tujuan utamanya adalah, memberikan edukasi pemahaman kepada pelaku usaha UMKM dan kelompok tani Bonebol. Agar lebih memiliki  pengetahuan yang memadai terhadap akses keuangan, baik itu dari segi usaha-usaha taninya, usaha UMKM nya maupun usaha yang lainnya.

“Kebutulan OJK dalam momen sosialisasi dan edukasi ini, menyampaikan kami akan adakan tim percepatan akses keuangan daerah yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah Bonebol dan industri keuangan,” jelas Darwisman.

Darwisman menuturkan, hal ini dilakukan, agar mempercepat akses keuangan masyarakat. Sebab, selama ini pelaku UMKM dan Kelompok tani sering mengalami hambatan usaha yang disebabkan karena aspek modal yang sangat terbatas.

“Maka dengan ini, kami akan mencari solusi dari permasalahan ini, agar kami bisa mengetahui dimana usaha yg bisa dibiayai,” tutup Darwisman

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post Membuka Kegiatan Sosialisasi OJK, ini Harapan Bupati Hamim appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Plt Bupati Boalemo, Anas Jusuf, menuturkan, persoalan administrasi menjadi bagian terpenting yang tidak boleh dipisahkan dalam pembangunan. Sedangkan yang melaksanakan tugas adminstrasi ini, adalah para staf Entry di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dikatakan Anas, Daerah membutuhkan tenaga-tenaga berkompeten, serta maksimal melaksanakan tugas administrasi pembangunan dimaksud. Sehingga, kualitas SDM di bidang ini, menjadi salah satu pusat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo.

Hal itu kembali disampaikan Anas, saat membuka Workshop e-monep (Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) Tahun 2021, tingkat Kabupaten Boalemo, yang digelar di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Senin, (15/02/2021).

“Saya yang dipercayakan mengemban amanat sebagai Pimpinan Daerah Boalemo. Tentunya, menaruh harapan besar kepada para peserta workshop ini, agar mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sehingga, ada out put untuk daerah kita ke depan,” harap Anas, dalam sambutannya.

Sebelumnya, ia menyampaikan apresiasi kepada Bagian Administrasi Pembangunan Boalemo, karena telah melaksanakan kegiatan workshop e-Monep dengan melibatkan seluruh staf Entry OPD Boalemo.

Ia mengingatkan, dalam bekerja harus terus mengedepankan prinsip. Kata Anas, bekerja itu ibadah. Tekuni dan jadilah abdi Negara yang bisa mempersembahkan yang terbaik melalui tugas yang dipercayakan.

“Kita tidak boleh lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Masih banyak tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Tapi, terlihat belum sepenuhnya direalisasikan. Karena masih ada masyarakat yang belum dilayani secara maksimal,” bebernya. (Ads)

The post Anas Jusuf : Administrasi Bagian Terpenting Dalam Pembangunan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengikuti Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI tahun 2020 secara virtual di ruang kerjanya, Senin (8/2/2021). Ditemui usai mengikuti kegiatan itu, Idris mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta seluruh jajaran pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Presiden mengingingkan pelayanan publik semakin baik di masa mendatang dan berharap seluruh pihak turut ambil bagian dalam mewujudkannya. Bahkan bapak Presiden meminta masyarakat untuk tidak segan-segan menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutur Idris.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini lanjut Idris, seluruh aparatur harus merubah cara kerja yang sifatnya rutinitas menjadi inovatif dan profesional. Aparatur diminta untuk untuk merubah pola pikir dan budaya kerja birokrasi yang kaku dan terjebak pada hal yang bersifat prosedural maupun administratif.

“Pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. Guna mewujudkan hal itu Presiden menegaskan agar kita merubah budaya kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani,” ucap Wagub.

Sebelumnya dalam pertemuan Wagub Idris Rahim dengan anggota Ombudsman RI, Alvie Lie, beberapa waktu lalu, terungkap bahwa selama tahun 2020 tidak terdapat laporan yang menonjol terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemprov Gorontalo. Ombudsman menilai, Pemprov Gorontalo telah memberikan respon yang cepat terhadap laporan masyarakat dan terus melakukan upaya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan laporan Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo, laporan masyarakat yang masuk selama tahun 2020 sebanyak 45 laporan. Dari jumlah itu, sebanyak 37 laporan diteruskan ke pemeriksaan dan 20 laporan di antaranya telah diselesaikan.

Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo juga menerima enam laporan masyarakat khusus Covid-19, serta melaksanakan konsultasi layanan publik sebanyak 48 laporan. Selain itu ada satu laporan ditolak formil, lima laporan ditolak materil, dan dua laporan dilimpahkan ke Ombudsman Pusat.

The post Wagub Ikuti Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2020 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri. Hal itu diutarakannya saat memberikan pembinaan pada rapat koordinasi program kegiatan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2021 di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (26/1/2021).

“Saya minta seluruh ASN Badan Keuangan untuk tidak henti-hentinya belajar. Apalagi aturan tentang pengelolaan keuangan hampir setiap tahun mengalami perubahan. Kalau ada pelatihan dan pendidikan, ya ikuti, baik itu diklat penjenjangan, fungsional, maupun diklat teknis,” kata Idris.

Dijelaskannya, pengembangan kompetensi dan kapasitas diri ASN bertujuan untuk membangun sumber daya aparatur yang berkualitas, handal dan profesional dalam bidang tugasnya. Menurutnya, tugas dan tanggung jawab ASN sangat berat dalam mengelola program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Tugas ASN itu sangat berat, mereka harus melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Tugas itu adalah amanah dari Allah Swt dan pimpinan yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya,” tutur Wagub.

Lebih lanjut Idris berpesan agar seluruh ASN harus memiliki integritas dan karakteristik moral sehingga dalam melaksanakan tugasnya selalu dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku. Wagub turut membagikan pengalamannya semasa aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selalu memegang prinsip bekerja keras, bekerja ikhlas dan bekerja cerdas, sehingga dirinya berhasil mengakhiri tugas PNS dengan meraih pangkat dan golongan paripurna, yakni Pembina Utama/IVE.

“Dalam bekerja, tempatkan rezeki itu di belakang. Kalau kita sudah bekerja keras, pasti rezeki itu akan mengikuti dan tidak mungkin tertukar dengan orang lain, itu janji Allah Swt,” pungkasnya.

The post Wagub Dorong ASN Badan Keuangan Gorontalo Tingkatkan Kapasitas Diri appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo menandatangani perjanjian kinerja tahun 2021. Penandatanganan tersebut dilakukan pada rapat koordinasi program kegiatan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2021 yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (26/1/2021).

Perjanjian kinerja berisi janji dari setiap pejabat kepada atasan langsung untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam perjanjian tersebut juga dituangkan kewajiban atasan untuk melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

“Perjanjian kinerja ini adalah komitmen yang harus dibangun bersama agar tugas-tugas yang dipercayakan pimpinan berjalan dengan baik,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya pada kegiatan itu.

Idris mengutarakan, perjanjian kinerja merupakan upaya Pemprov Gorontalo dalam memacu percepatan pelaksanaan program kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui perjajian itu diharapkan realisasi anggaran dan fisik sudah bisa mencapai 80 persen pada bulan Agustus 2021.

“Percepatan pelaksanaan program kegiatan itu tidak semata-mata menghabiskan anggaran. Tetapi yang terpenting adalah dampak dari pemanfaatan anggaran pemerintah itu untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, dalam laporannya menjelaskan, Badan Keuangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Sebagai SKPD, pada tahun 2021 Badan Keuangan mengelola anggaran sebesar Rp282 miliar yang terdiri dari belanja operasional, belanja barang dan jasa, serta belanja bagi hasil. Sedangkan sebagai SKPKD, anggaran yang dikelola sebesar Rp1,904 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Tanggung jawab dan wewenang Badan Keuangan sangat berat. Oleh karena itu kami akan selalu mengedepankan integritas, profesionalisme, dan selalu bekerja dengan semangat kebersamaan,” tandas Danial.

The post Pejabat Badan Keuangan Gorontalo Tandatangani Perjanjian Kinerja appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pendapatan dari sektor pajak daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo mencapai 117 persen saat pandemi covid-19 selama tahun 2020.

Angka itu terbilang sangat memuaskan di tengah geliat ekonomi nasional yang melemah.

Dua dari lima sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi unggulan yakni pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Dua sektor itu capaiannya masing masing 128 persen dan 111 persen dari target yang ditetapkan.

“Untuk pajak kendaraan bermotor kita targetkan pendapatan selama setahun sebesar Rp79,18 miliar dengan realisasi Rp101,5 miliar. Sementara untuk BBNKB targetnya Rp77,8 miliar realisasinya Rp86,5 miliar,” jelas Kepala Badan Keuangan Pemprov Gorontalo Danial Ibrahim, Rabu (20/1/2020).

Selain pendapatan dari pajak kendaraan dan BBNKB, Pemprov juga memiliki tiga sumber penghasilan lain yakni pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang realisasinya 114 persen dari target, pajak air permukaan dengan realisasi 138 persen dari pajak rokok 113 persen dari target.

Dijelaskan Danial, pihaknya mempunyai strategi khusus untuk mengejar target pendapatan daerah di masa pandemi covid-19. Selain tetap membuka pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan, ada juga Kebijakan Gubernur Gorontalo untuk menghapus denda pajak pada akhir tahun 2020 kemarin.

“Kebijakan ini cukup efektif untuk menarik minat wajib pajak untuk melunasi pajak kendaraannya. Ada juga Kebijakan untuk turun langsung ke rumah-rumah melalui program Samsat Delivery. Jadi warga tidak harus antri di loket untuk membayar pajak,” imbuh Mantan Kabid Anggaran itu.

Tahun 2021 ini pihaknya sudah menyiapkan terobosan baru untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak. Salah satunya dengan menggandeng unsur pemerintah kabupaten dan kota. Pelayanan Samsat kini hadir di Mal Pelayanan Publik milik Pemkab Bone Bolango.

“Ada juga program baru yang kita beri nama Warkop Samsat. Untuk detailnya nanti tunggu tanggal mainnya. Program ini nanti akan diresmikan oleh Bapak Gubernur,” pungkasnya.(Ads/rls)

The post Meski Pandemi Pendapatan Pajak Gorontalo Tembus 117 Persen appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim didampingi oleh Kepala Badan Keuangan, Danial Ibrahim, mengikuti pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlangsung secara virtual di rumah jabatan Wagub Gorontalo, Jumat (15/1/2021).

Pertemuan tahunan OJK yang mengangkat tema “Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Inklusif,” dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga negara, serta duta besar negara-negara sahabat. Hadir juga para gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, serta pimpinan lembaga jasa keuangan.

“Dalam pertemuan tahunan OJK, bapak Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, OJK, BI dan LPS untuk percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional, di mana pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat,” kata Wagub Idris Rahim.

Idris juga menyampaikan pesan Presiden kepada industri jasa keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Presiden meminta industri jasa keuangan harus memberikan prioritas akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat kepada pelaku usaha di sektor informal dan UMKM.

“Industri jasa keuangan jangan hanya melayani yang besar-besar saja dan itu-itu saja. Pelaku usaha kecil yang memiliki potensi, yang skalanya besar juga harus diberikan prioritas,” kata Idris mengutip pesan Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Idris menuturkan harapan Presiden Jokowi agar OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jokowi menegaskan, pengawasan OJK harus lebih tegas agar tidak ada lagi praktek-praktek transaksi keuangan yang merugikan masyarakat.

“Bapak Presiden meminta OJK harus menjaga kredibilitas dan integritasnya dalam membangun sebuah sistem yang berstandar internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada industri jasa keuangan nasional,” pungkasnya.

The post Wagub Gorontalo Ikuti Pertemuan Tahunan OJK Secara Daring appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo menggelar rapat kerja guna mengevaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Rapat gabungan Komisi A, B dan C DPRD Kota itu dihadiri perwakilan dari Pemerintah Kota Gorontalo.

Pada pertemuan itu juga membahas tentang pengalihan Sistem Informasi Manejemen Sosial (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Rapat gabungan komisi ini juga mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Gorontalo tentang sistem yang diterapkan pada tahun 2021 yaitu namanya SIPD,” ucap Wakil Ketua I DPRD Kota Gorontalo Mohammad Rivai Bukusu usai rapat.

Rivai Bukusu menyampaikan sistem yang digunakan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya adalah SIMDA.

Namun, karena ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka ada peralihan yang kini mesti menggunakan SIPD.

Sistem yang baru ini wajib diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia. Namun demikian, ucap Rivai, pelaksanaannya sistem tersebut terkadang sering mengalami gangguan. Seperti yang terjadi di Kota Gorontalo.

Menurutnya, kendala daripada penggunaan SIPD di Kota Gorontalo ini dikarenakan sistem dari Kemendagri.

Rivai mengungkapkan kendala ini bukan hanya Kota Gorontalo yang mengalaminya, tetapi hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Dirinya menuturkan kendala ini dapat menyebabkan dampak pada sistem keuangan. Semunya akan lumpuh jika menunggu perbaikan dari pihak yang terkait.

“Jadi, adanya sistem yang belum normal ini, sekarang Pemerintah Kota Gorontalo memakai sistem 2020 yaitu SIMDA,” ucap Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Kata dia, walaupun dikembalikan pada sistem lama, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan segala urusan lain masih tetap berjalan.

Berdasarkan penyampaikan pemerintah, tutur Rivai, SIPD akan kembali digunakan jika sistemnya sudah normal.

Saat ini, kata dia, Kemendagri telah mengusulkan pada pemerintah agar menggunakan SIMDA untuk sementara waktu sambil menunggu perbaikan sistem SIPD.

“Apa yang dijelaskan oleh dari Pemerintah Kota Gorontalo itu kemungkinan pada minggu ini atau minggu depan sistemnya sudah selesai semua,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid, Badan Keuangan Kota Gorontalo, dan sejumlah pihak terkait.

The post Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Evaluasi DPRD Kota Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.