PROSESNEWS.ID – Progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saat ini mencapai 63 persen dan ditargetkan akan selesai akhir bulan ini. Guna memacu penyelesaian pembangunan KNMP tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah melakukan peninjauan langsung proses pekerjaan, Rabu (5/8/2026).

Berdasarkan profil lokasi, KNMP Pentadu Barat akan dihuni oleh 945 kepala keluarga dengan jumlah nelayan sebanyak 452 orang. Fasilitas yang dibangun antara lain tambatan perahu, pendaratan ikan, pabrik es, gudang beku, dan berbagai sarana penunjang lainnya.

“Semua sudah disatukan nanti di KNMP, mulai dari SPBN, pabrik es, gudang pendinginan, dan sarana lainnya,” jelas Gubernur Gusnar saat berdialog dengan sejumlah nelayan.

Lebih lanjut Gubernur Gusnar menuturkan bahwa berkat keberhasilan menggelar Pekan Nasional Petani Nelayan, Provinsi Gorontalo mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Salah satu dibuktikan dengan meningkatnya jumlah KNMP yang akan dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Sebelumnya kita cuma mendapat empat KNMP, termasuk di Pentadu Barat ini. Setelah PENAS saya datangi Menteri Kelautan dan Perikanan, kita dapat 54 KNMP dan Boalemo mendapat tambahan tujuh KNMP. Pak Menteri juga berjanji KNMP itu akan didukung dengan kapal 30 GT,” terang Gusnar.

The post Usai PENAS, Gorontalo Tambah 54 KNMP untuk Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis Indonesia di masa depan menjadi negara penghasil tuna budidaya. Tuna sirip kuning saat ini sudah berhasil dipijah, ditambah Indonesia memiliki topografi lautan yang begitu luas yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat budidaya.  

“Indonesia punya lautan yang luas dengan teluk-teluk yang besar jika dikelola dengan baik, kita punya kesempatan yang baik juga untuk budidaya tuna,” ujar Menteri Trenggono saat melakukan kunjungan kerja di Denpasar, Bali, Kamis (01/07/2021).

Dalam kunjlawatannya tersebut, Trenggono melakukan pelepasan ekspor 6 ton tuna ke Jepang dari Pelabuhan Benoa. Selanjutnya bertemu dengan perwakilan Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI).

Menggarap potensi budidaya tuna di Indonesia, menurutnya tidak bisa dilakukan satu pihak. Untuk itu, dia mengajak asosiasi yang selama ini fokus terhadap komoditas tuna, untuk ikut mencoba melakukan budidaya tuna di perairan Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa sendirian. Kami akan berikan dukungan melalui regulasi-regulasi yang dibuat, termasuk pendampingan,” urainya.

Budidaya juga bagian dari upaya agar populasi ikan berbobot besar tersebut terjaga. Mengingat tuna merupakan salah satu komoditas perikanan yang paling dicari oleh penangkap ikan sebab harganya yang tinggi di pasar dunia.

Selain itu, Menteri KKP ini juga meminta asosiasi turut melibatkan nelayan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas penangkapan maupun budidaya nantinya bisa merata dirasakan.

“Dukungan penuh untuk para pelaku usaha perikanan agar dapat menyerap tenaga kerja. Pajak yang masuk juga untuk keperluan infrastruktur, dan yang utama adalah pengembangan perikanan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Berdasarkan data ekspor Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Denpasar, nilai ekspor tuna hingga triwulan 1 tahun 2021 sebesar Rp212,67 miliar. Nilai tersebut tentunya bisa ditingkatkan jika budidaya tuna benar-benar bisa dijalankan di Indonesia di masa depan.

“Tuna ini masih menjadi komoditas andalan Indonesia. Pasarnya masih bagus dan sangat diminati. Kita dorong terus ekspornya,”imbuhnya.

Kedatangan Menteri Trenggono di Bali merupakan rangkaian kunjungan kerja di wilayah timur Indonesia untuk melihat langsung kondisi lapangan dan menyerap aspirasi stakeholder kelautan dan perikanan yang ada di sana. Sebelumnya, Menteri Trenggono mengunjungi Maluku dan Nusa Tenggara Timur. (PR)

The post Menteri KKP Ajak Asosiasi Tuna Kolaborasi Budidayakan Tuna appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, resmi mengeluarkan aturan tentang larangan alat penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan. Satu diantaranya adalah cantrang.

“Salah satu janji lainnya yang saya tunaikan, melarang alat penangkapan ikan yang tak mendukung ekologi di laut NKRI, salah satunya cantrang. Bagi saya, antara ekologi dan ekonomi tidak untuk dipertentangkan, melainkan diatur sedemikian rupa, agar keduanya berjalan beriringan,”tegasnya.

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri KKP (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas, serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini. Dijelaskannya peraturan tersebut merupakan gabungan dari beberapa peraturan sebelumnya. Selain itu juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

“Permen KP ini merupakan eloborasi dari Permen KP Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon, Permen KP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan, Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan serta Kepmen KP Nomor 6 Tahun 2020 tentang alat Penangkapan Ikan di WPPNRI,”paparnya.

Tidak hanya tentang alat penangkapan ikan yang dilarang maupun diperbolehkan. Terdapat substansi lain dalam peraturan ini, yaitu jalur penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan serta alat bantunya di WPPNRI dan penataan andon penangkapan ikan.

“Permen KP ini hadir untuk memberikan jawaban dan menjadi pedoman usaha perikanan tangkap. Selain itu juga untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” terangnya.

Pada Bab III peraturan ini, tertuang seluruh jenis alat penangkapan ikan yang diperbolehkan maupun dilarang beroperasi di perairan Indonesia. Alat penangkapan ikan yang dilarang antara lain kelompok jaring tarik yaitu dogol, pair seine, cantrang dan lampara dasar; kelompok jaring hela yaitu pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal dan pukat ikan; kelompok jaring insang yaitu perangkap ikan peloncat dan kelompok alat tangkap lainnya yaitu muro ami.

“Di peraturan ini tidak hanya mengatur jenis alat penangkapan ikan di perairan laut namun juga perairan darat. Sedangkan pengaturan  alat bantu penangkapan ikan berupa lampu dan rumpon yang secara detail tertuang pada Bab IV,” ungkapnya.

Penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan juga tercantum dengan jelas pada lampiran peraturan ini. Penempatannya diatur berdasarkan kelompok alat penangkapan ikan, ukuran kapal, jalur penangkapan, dan lokasi WPPNRI.

Zaini menambahkan, untuk substansi penataan andon penangkapan ikan meliputi pengaturan mekanisme perizinan andon penangkapan ikan (surat tanda keterangan andon, surat tanda penangkapan ikan andon, dan tanda daftar penangkapan ikan andon).

“Mekanismenya harus didahului dengan Kesepakatan Bersama antar Gubernur dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Penangkapan Ikan oleh Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk, kemudian Provinsi tujuan andon memberikan persetujuan penerbitan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon yang akan diterbitkan oleh Provinsi Asal,” imbuhnya.

Ia mengatakan, peraturan tersebut diterbitkan setelah dilakukan pembahasan yang tidak sebentar. Berbagai kajian hingga konsultasi publik dilaksanakan KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan solusi bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

“Aturan baru ini tentu mendukung kemudahan berusaha di bidang perikanan tangkap serta diharapkan dapat mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui mekanisme pasca produksi yang menjadi program prioritas KKP di bawah nakhoda Menteri Trenggono,” pungkasnya. (PR)

The post KKP Larang Alat Tangkap Ikan Perusak Lingkungan Kelautan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo, terus berupaya melakukan proses evakuasi Kapal Todak 02 yang tenggelam di Perairan laut Pantai Ratu, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, beberapa hari lalu.

Informasi yang diperoleh Prosesnews.id dari lokasi peristiwa, kini kondisi badan Kapal bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Tahun 2020 tersebut, sudah mulai naik perlahan ke atas permukaan air laut.

“Alhamdulillah, jendela kapal sudah terlihat. Artinya, sudah ada tanda-tanda kapal ini bisa dievakuasi seperti posisi semula,”kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Boalemo, Asra Umar Murad. Rabu, (21/04/2021).

Dijelaskannya, dalam proses evakuasi tersebut, banyak pihak yang sama-sama turut bergerak dan bahu-membahu. Baik dari unsur Pemerintah Daerah Boalemo itu sendiri, hingga masyarakat sipil.

Baca Juga Berita Terkait : Kepala DKP Boalemo Sayangkan Peristiwa Kapal Tenggelam di Pantai Ratu

“Tim penyelamat terdiri dari unsur DKP, Pol-PP, Damkar, Perkim, Pariwisata, dan dibantu oleh sejumlah masyarakat Bajo TIlamuta. Kemarin, prosesnya dipimpin langsung oleh Plt Bupati Boalemo,”ujarnya.

Asra mengatakan, adapun kendala yang dihadapi pihaknya di lapangan kemarin, itu minimnya fasilitias seperti tong penampungan air. Tapi, saat ini kata dia, sudah ada tersedia sedikitnya 30 buah tong untuk digunakan.

“Kami akan terus berusaha pak, mohon doa dan dukungannya, agar kapal ini bisa segera dievakuasi. Kita semua berharap demikian. Khususnya pimpinan Daerah Boalemo, Pak Plt Bupati dan pak Sekda,”ia menandaskan.

Sebelumnya, diberitakan Prosesnews.id, kapal dengan bobot 46 Gross Ton (GT) yang dilengkapi AC dan fasilitas lainnya itu, tenggelam sekitar Pukul 05.00 Wita. Minggu, (18/04/2021).

Penulis : Abdul Majid Rahman

The post Lihat Kondisi Terkini Kapal Tenggelam di Boalemo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Boalemo, Asra Umar Murad, menyayangkan peristiwa kapal Todak 02 yang tenggelam di perairan Pantai Ratu, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Boalemo, belum lama ini.

Asra mengaku prihatin atas peristiwa yang tidak diinginkan tersebut. Apalagi kata Kepala DKP itu, jika mengenang proses lobi-lobi yang dilakukan pihaknya di Kementerian beberapa bulan yang lalu, itu cukup menguras tenaga, fikiran dan waktu yang cukup lama.

“Saya juga tentu merasa bertanggung jawab. Ini kan bantuan dari kementerian, kan sayang apalagi mengingat perjuangan waktu saya bolak-balik hanya karena melakukan lobi-lobi pada saat itu, yah lumayan mengorbankan waktu pada saat itu,”kenang Kepala DKP Boalemo.

“Usai kejadian kemarin, saya langsung memerintahkan jajaran DKP Boalemo untuk mendampingi pak Sekda Sherman Moridu, turun lapangan melakukan peninjauan di lokasi kejadian. Itu karena saya pribadi merasa bertanggung jawab,”aku Asra, ketika dikonfrmasi, Senin, (19/04/2021).

Dikatakan Kepala DKP Boalemo tersebut, padahal kapal Todak ini baru beberapa bulan lalu dihibahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, guna membantu dan menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo.

“Ini kapal bantuan dari KKP ke Pemkab Boalemo Tahun 2020 lalu. Kemudian Pemerintah Daerah membuatkan SK, pengelolanya itu adalah pariwisata. Jadi semua bentuk penganggaran, pengawasan dan lain-lain itu ada di Dinas Pariwisata,”terang Asra Murad, Senin, (19/04/2021).

Meski begitu, lanjut Kepala DKP Boalemo tersebut, pihaknya akan bergerak cepat, dan ia sendiri mengatakan, juga telah memerintahkan jajaran DKP yang ada, untuk membantu Dinas Pariwisata, guna mengevakuasi kapal nahas tersebut.

“Alhamdulillah, sudah langsung dikomunikasikan dengan seluruh jajaran terkait, bahkan masyarakat sipil dari suku Bajo juga sudah dikomunikasikan. Karena, orang-orang bajo kan mahir juga di bidang ini, semoga mereka bisa membantu proses evakuasi nanti,”harapnya.

Asra manambahkan, peristiwa ini juga bahkan sudah langsung dikoordinasikan dengan pihak KKP, diharapkan ada petunjuk dan masukan dari KKP itu sendiri, bagaimana cara kemudian, agar kapal yang memiliki bobot 46 Gross Ton (GT) tersebut, bisa segera dievakuasi.

“Intinya bagaimana sekarang ini tidak saling menyalahkan. Saya memang menyayangkan, tapi tidak untuk menyalahkan. Sekarang, mari saling bahu-membahu mencari solusi bersama, agar kapal tersebut segera bisa diselamatkan,”pungkasnya.

Penulis : Abdul Majid Rahman

The post Kepala DKP Boalemo Sayangkan Peristiwa Kapal Tenggelam di Pantai Ratu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kapal Todak 02, bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo Tahun 2020 lalu, tenggelam di perairan laut, kawasan Wisata Pantai Ratu, Desa Tenilo, Kabupaten Boalemo.

Informasi yang berhasil dirangkum Prosesnews.id dari sejumlah saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut, kapal dengan bobot 46 Gross Ton (GT) yang dilengkapi AC dan fasilitas lainnya itu, tenggelam sekitar Pukul 05.00 Wita pagi tadi. Minggu, (18/04/2021).

Ramly Syawal, salah satu aktivis Pemuda Boalemo yang begitu mendengar peristiwa ini, mengaku kaget dan heran. Ia pun menyayangkan kinerja dan pengawasan Pemkab Boalemo, khususnya Dinas terkait. Menurutya, kejadian itu menandakan, bahwa Pemkab Boalemo tidak bertanggung jawab.

“Saya menilai ada indikasi pembiaran dari Pemkab Boalemo. Peristiwa ini menurut saya sangat memalukan yang tidak seharusnya terjadi. Saya minta Pemkab Boalemo bertanggung jawab,”tegasnya, Minggu, (18/04/2021).

Dikatakan Ramly, pihaknya tak akan tinggal diam atas kejadian tersebut. Ia memastikan, dalam waktu dekat ini, bakal melayangkan laporan ke KKP, agar KKP mengutus tim, mengevaluasi berbagai bantuan yang selama ini diberikan ke Pemkab Boalemo.

“Saya masih merampungkan seluruh bukti soal lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkab Boalemo, terutama Dinas terkait soal bantuan KKP. Tentunya, kejadian ini merupakan kerugian Negara. Sehingga tidak bisa dibiarkan,”tegasnya lagi.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berusaha tersambung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Boalemo.

Penulis : Abdul Majid Rahman

The post Kapal Bantuan KKP Tengelam, Ramly : Pemkab Boalemo Tidak Bertanggung Jawab appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dugong. Salah satunya melalui sosialisasi perlindungan dan pelestarian dugong beserta jenis ikan yang dilindungi lainnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

“Dugong merupakan penyeimbang ekosistem laut dan menjadi satu-satunya mamalia laut yang makan lamun. Reproduksinya yang lambat, membuat dugong perlu waktu 10 tahun untuk menjadi dewasa dan 14 bulan untuk melahirkan satu individu baru. Dugong termasuk sebagai penjelajah lambat yang berenang di bawah 10 km/jam. Dugong juga sering muncul di permukaan dan hanya dapat bertahan di dalam air selama 12 menit. Sudah sepatutnya kita bersama-sama melindungi dan melestarikannya,” urai Getreda M. Hehanussa, Kepala BPSPL Pontianak dalam keterangannya di Pontianak (04/02) lalu.

Pada sosialisasi yang diselenggarakan di Desa Teluk Bogam, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Getreda juga menyampaikan sejalan dengan instruksi Menteri Kelautan dan Perikana Sakti Wahyu Trenggono keberlanjutan biota laut dan kesejahteraan bagi nelayan merupakan unsur yang sama penting dan perlu diutamakan, sehingga konservasi harus dapat “menyejahterakan” ekosistem, jenis ikan, dan masyarakatnya.

“Sebagai bentuk penguatan data konservasi dugong pada tahun 2021 ini, BPSPL Pontianak bekerjasama dengan masyarakat akan melakukan pencatatan kemunculan dugong secara detail meliputi tanggal, waktu, koordinat lokasi, detail lokasi, gambaran umum lokasi, jumlah, deskripsi dan dokumentasi. Pencatatan dugong ini dilakukan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Pencatatan diperlukan untuk mengetahui pola kemunculan dugong dan untuk membuat kebijakan pemerintah dalam konservasi dugong” ujar Getreda.

Upaya konservasi dugong telah dilakukan oleh BPSPL Pontianak di wilayah Kalimantan di antaranya melalui respon cepat penanganan anak dugong yang tidak sengaja tertangkap nelayan pada 27 Mei 2015 silam di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru dan penanganan dugong mati dan terdampar pada 22 Januari 2016 di Desa Tanjung Tengah, Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Sosialisasi di Kalimantan Tengah dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, BKSDA Kalimantan Tengah Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun, Satwas PSDKP Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, Penyuluh Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Desa Teluk Bogam, dan para kelompok masyarakat.

Selain Kalimantan Tengah, sosialisasi dugong juga dilaksanakan di Pulau Cempedak, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Selasa Januari lalu dihadiri oleh pemerintah setempat dan para pemangku kepentingan seperti Yayasan WeBe Adventure, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Cempedak Jaya.

Humas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

The post Jaga Keberadaannya di Alam, KKP Ajak Warga Lindungi Dugong appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, JAKARTA – Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP berencana melakukan sejumlah terobosan untuk mencapai target tersebut, salah satunya memastikan adanya jaminan hari tua atau uang pensiun untuk nelayan.

Penulis : Baheramsyah

The post Kementerian Kelautan Siapkan Jaminan Hari Tua Untuk Nelayan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berkomitmen untuk terus menghasilkan riset dan inovasi yang berkontribusi untuk memperlambat laju kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Atas dasar tersebut, sejak tahun 2017 hingga 2022, BRSDM menggandeng Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), untuk kegiatan penelitian dan konservasi sumber daya padang lamun dan mangrove yang merupakan ekosistem penyerap karbon (blue carbon).

“Tahun 2020 hingga saat ini, penuh dengan tantangan akibat Pandemi Covid-19, sehingga kekurangan di tahun 2020, diharapkan dapat kita kerjakan bersama-sama dengan efektif untuk melaksanakan proyek Satreps-BlueCares yang bermanfaat untuk pengelolaan ekosistem pesisir dan laut bagi generasi mendatang,” tegas Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, saat membuka meeting The Fourth JCCI and JCC of Satreps – BlueCARES Program, pada 26 Januari 2021.

Dalam sambutannya, Sjarief menekankan pentingnya kerja sama ini untuk mendukung berbagai kebijakan di Indonesia tentang pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, termasuk berkontribusi pada perencanaan pembangunan rendah karbon yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai output, di antaranya yakni pengembangan laboratorium blue carbon yang berlokasi di Instalasi Teknologi Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta; publikasi ilmiah yang komprehensif dan inovatif mengenai ekosistem blue carbon; SDM terlatih melalui training dan studi S3 di bidang blue carbon; terciptanya kebijakan berbasis sains mengenai aspek konservasi, sosial ekonomi, dan perubahan iklim; serta Blue Carbon Strategy untuk mendukung pembangunan berkelanjutan padang lamun di Bappenas.

Menurut Sjarief, strategi ini akan dicapai melalui integrasi penelitian dalam bidang geokimia, ekologi, geomatika, modeling, dan sosial-ekonomi untuk mengetahui dinamika karbon biru pada sistem hulu-hilir. Selain itu, kajian kuantifikasi jasa ekosistem (ecosystem services) juga dilaksanakan untuk mengetahui pemanfaatan ekosistem pesisir yang lestari.

“Pertemuan ini pada prinsipnya dirancang untuk melanjutkan pertemuan ketiga pada tahun lalu, yaitu untuk meningkatkan kapasitas riset, pemantauan ekosistem pesisir, dan kemitraan penelitian di antara lembaga-lembaga di Indonesia,” jelas Sjarief.

Secara teknis, komponen kegiatan dalam kerja sama ini meliputi: Kuantifikasi kapasitas simpanan karbon mangrove dan lamun sebagai penguatan sektor perubahan iklim Indonesia; kuantifikasi dan valuasi layanan ekosistem yang dimanfaatkan masyarakat (perikanan, perlindungan pantai, ekowisata, badan lainnya); serta kuantifikasi dinamika ekosistem pesisir dan layanan ekosistemnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari hulu ke hilir. (PR)

Sumber : Humas BRSDM

The post Komitmen KKP dalam Melestarikan Ekosistem Pesisir dan Laut appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Boalemo, Anas Jusuf, mengapresiasi program Kementerian dan Perikanan (KKP), melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

Di mana, dua Tahun terakhir, telah memberikan bantuan, berupa bibit ikan nila, beserta pakannya kepada sejumlah kelompok Budidaya ikan air tawar di Kabupaten Boalemo.

“Saya optimis program ini bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi warga,” ujar Anas Jusuf, saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kantor BPBAT, belum lama ini. Kamis, (07/01/2021).

Anas mengatakan, jika masyarakat mengalami peningkatan ekonomi melalui program budidaya air tawar ini, dengan begitu perputaran ekonomi Daerah Boalemo, bakal ikut meningkat pula.

“Semoga Pemerintah Pusat, melalui Balai Tatelu, akan mengalokasikan lagi bantuan serupa di Tahun ini. Apalagi, sekarang ini kita semua fokus dan diharuskan bekerja untuk pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kunker yang dilakukan Plt Bupati Boalemo ini, disambut langsung oleh Kepala Tata Usaha BPBAT, Sauki. Pada kesempatan itu, Anas menyampaikan terima kasih kepada pihak BPBAT.

“Atas nama Pemkab Boalemo, kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPBAT. Semoga kerjasama ini, akan terus terjalin baik,” harap Anas menandaskan. (Ads)

Reporter : Iskandar Badu

The post Anas Jusuf Optimis Budidaya Ikan Air Tawar Mendongkrak Ekonomi Warga appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Selain menjamin izin kapal 30 Gros Ton (GT) ke atas hanya membutuhkan waktu satu jam, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo juga mengupayakan agar proses berlayar kapal ikan di bawah 10 GT tidak lagi dipungut biaya sama sekali.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan Menteri KKP, Edhy Prabowo usai memanen ikan bandeng di Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Kamis (11/6/2020).

Ia menjelaskan, untuk izin kapal 30 GT ke atas sudah tidak ada masalah. Dulu izin ini 14 hari namun faktanya bisa berbulan-bulan.

“Alhamdulillah sekarang izin sudah di bawah satu jam. Kalau ada nelayan yang mengurus izin lewat satu jam, Bapak Gubernur silahkan kirim surat ke kami,” ungkapnya.

Dijelaskannya, ini merupakan tindak lanjut, dari keluhan nelayan khususnya para penerima bantuan kapal Inka Mina atau Mina Maritim dari KKP terkait izin kapal.

Imbuhnya, terkait masalah alat tangkapnya yang salah, alat tangkapnya tidak benar itu akan diperbaiki.

“Komitmen kami dengan aparat penegak hukum, angkatan laut, kepolisian, KPLP sepakat bicara perlindungan nelayan. Kita kasih kebebasan tanpa ditakut-takuti dan dikriminlisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kemudahan perizinan dari KKP. Menurutnya, masalah pengurusan dan perpanjangan izin kapal sering dikeluhkan oleh nelayan. Dulu, izin ini harus diurus langsung ke KKP di Jakarta dengan membawa berbagai dokumen yang dibutuhkan.

“Beberapa kali saya dialog dengan nelayan, mereka berbulan bulan sulit nelaut karena tidak punya izin. Memaksakan melaut konsekuensinya ditangkap petugas. Ironisnya lagi kapal mereka ini kapal bantuan dari KKP yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk produktivitas dan kesejahteraan nelayan,” jelasnya.

Rusli menjelaskan, di Provinsi Gorontalo sendiri ada 80 unit kapal 30 GT bantuan dari KKP. Rinciannya 59 kapal Inka Mina, 6 Kapal Mina Maritim, dan 20 kapal bantuan relokasi dari provinsi lain yang tidak produktif.

Sejumlah izin yang harus diurus nelayan di antaranya Surait Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Dokumen yang sudah lengkap bisa diajukan secara online melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT).

Menteri KKP Edhy Prabowo berkunjung ke Gorontalo untuk sejumlah agenda. Selain memanen ikan bandeng di Wonggarasi, Edhy juga meninjau tambak rakyat di Kecamatan Duhiadaa, Pohuwato dan Kexamatan Keandang, Gorontalo Utara untuk memanen udang. (Ads)

The post Menteri KKP Upayakan Proses Berlayar Kapal Tidak Dipungut Biaya appeared first on Prosesnews.id.