PROSESNEWS.ID — Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato pada hari Kamis, (21/9/2023) lalu, terkait perizinan tambang PT. PETS telah menyebabkan pembakaran Kantor Bupati Pohuwato.

Demonstrasi ini menjadi sorotan nasional dan telah memunculkan pernyataan dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan, yang menyampaikan penjelasan tentang akar permasalahan yang tengah berkecamuk di daerah tersebut.

Menurut Adhan, dua isu kunci yang menjadi pemicu permasalahan ini adalah:

Pertama, perizinan pertambangan: Salah satu isu utama yang memicu ketegangan di Kabupaten Pohuwato adalah pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh mantan Gubernur Gorontalo pada tahun 2015 kepada PT. PETS.

Menurut Adhan, dalam peraturan tertulis, jika sebuah pertambangan di daerah tidak melakukan produksi dalam kurun waktu 10 tahun, maka pemerintah daerah dapat mengalihkan izin tersebut kepada pihak lain. Namun, dalam kasus Gunung Pani Pohuwato, izin tersebut dialihkan ke PT. PETS hanya setelah 6 tahun, sehingga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

“Menurut peraturan, jika sebuah pertambangan di daerah tidak melakukan produksi kurun waktu 10 tahun, maka pemerintah daerah dapat mengalihkan izin tersebut kepada pihak lain. Namun, hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Gunung Pani Pohuwato, di mana izin tersebut dialihkan ke PT.PETS hanya setelah 6 tahun,” ujar Adhan.

Kedua, perpecahan dalam koperasi: Isu kedua adalah perpecahan dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani. KUD Dharma Tani awalnya memperoleh izin usaha pada tahun 2009, dan pada tahun 2015, izin tersebut dialihkan dengan menggunakan Surat Keputusan Gubernur kepada PT. PETS. Selama enam tahun, KUD Dharma Tani memegang izin tersebut dan masih tersisa empat tahun lagi. Namun, pada tahun 2015, IUP dialihkan ke PT. PETS dengan menggunakan Surat Keputusan Gubernur Nomor 351, yang juga menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat.

Adhan juga mengungkapkan, Mahkamah Agung telah membatalkan semua IUP yang dialihkan oleh mantan Gubernur Gorontalo ke PT. PETS pada tahun 2017, namun keputusan ini tidak dihormati oleh pemerintah Pohuwato.

“Ini adalah akar konflik di Pohuwato,” kata Adhan.

Untuk mengatasi masalah ini, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berencana untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Bupati Pohuwato, mantan Bupati Pohuwato, ketua KUD Dharma Tani, ketua DPRD Pohuwato, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Provinsi Gorontalo, seperti Biro Hukum, ESDM, Kehutanan, Koperasi, dan Kanwil Hukum dan HAM.

RDP ini diharapkan akan menjadi langkah awal menuju penyelesaian permasalahan yang tengah terjadi di Kabupaten Pohuwato.

Reporter: Fajrin Husin

The post Adhan Ungkapkan Fakta Permasalahan Pertambangan di Kabupaten Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Setelah berorasi selama dua jam di depan Mapolda Gorontalo, Aliansi Membela Rakyat (Membara) Gorontalo akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Polda Gorontalo.

Pada pertemuan tersebut, sedikitnya sepuluh perwakilan dari aliansi melakukan audiensi bersama Direktur Reskrimum Polda Gorontalo.

Namun dalam audiensi ini, massa aksi tidak memberikan keterangan jelas terkait apa yang menjadi tuntutan, sebab mereka menilai, Kapoldalah yang seharusnya menerima dan beraudiensi dengan massa aksi.

“Jadi hari ini kita hanya sekadar untuk konfirmasi saja, karena terkait tuntutan, sesuai kesepakatan bersama, kita akan bahas bersama Kapolda Gorontalo,” ungkap Rifaldi sebagai Jenderal Lapangan (Jenlap) pada Jumat, (6/10/2023).

Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Reskrimum Polda Gorontalo, Kombespol Nur Santiko menawarkan mediasi untuk mengatur pertemuan dengan Kapolda Gorontalo.

“Jadi teman-teman silahkan memasukkan surat saja, saya pastikan akan membantu teman-teman untuk bertemu langsung dengan Bapak Kapolda,” ungkap Kombespol Nur Santiko.

Nur Santiko juga mengungkapkan, Kapolda sebelumnya juga ingin bertemu dengan teman-teman dari Cipayung Plus, tetapi padatnya jadwal menjadi salah satu kendala.

Terakhir, Rifaldi menegaskan, jika pertemuan dengan Kapolda tidak dapat diatur melalui mediasi, mereka akan melakukan aksi lagi dengan partisipasi massa yang lebih besar.

Situasi ini terus berkembang dan menjadi sorotan masyarakat, dengan harapan dialog akan menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak.

Reporter: Pian N Peda

The post Gagal Bertemu Kapolda, Massa Aksi akan Gelar Unras Susulan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, Makassar — Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A. menjadi salah satu pembicara utama pada Seminar Nasional dan Festival Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada Senin (2/20/2023).

Dalam seminar tersebut, Funco memaparkan mengenai konflik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

“Sejarah pengelolaan emas di Gorontalo termasuk Pohuwato terbagi dalam lima periode. Periode pertama adalah periode VOC yang ditandai dengan perjanjian tahun 1677 oleh Gubernur VOC Maluku dan Gorontalo. Periode kedua terjadi pada tahun 1800 an dengan pengelolaan Pemerintah Hindia Belanda, periode ketiga adalah ketika Teluk Tomini dan Perairan Utara Gorontalo menjadi lokasi penyelundupan dan pembajakan oleh bajak laut karena monopoli Belanda dan masuknya pedagang Cina ke Gorontalo untuk berbisnis emas pada tahun 1800-1900 an,” paparnya.

Periode keempat terjadi pada periode tahun 1900 sampai dengan tahun 2000 pasca Belanda, masyarakat mulai menambang secara mandiri dan mulai menginisiasi pendirian koperasi. Periode kelima terjadi pada tahun 2010 dan berlangsung sampai saat ini di mana pengelolaan emas dilakukan oleh perusahaan yang bekerjasama dengan koperasi

“Konflik pengelolaan sumber daya alam di Pohuwato menjadi konflik terbesar kedua di Teluk Tomini setelah konflik Poso akibat tafsir dan metode yang keliru dalam pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

“Lebih dari 500 tahun pengalaman penambangan Gorontalo menghasilkan generasi penambang hingga tersusun memori kolektif tambang yang mengakar. Harus diakui, suku Gorontalo adalah suku terbanyak di Indonesia yang memiliki sumber daya manusia di sektor tambang. Ke depan, para penambang harus dinaungi oleh kelembagaan untuk dapat meningkatkan kapasitas keahlian menambang yang ramah lingkungan serta penguatan literasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam rangka merawat harmoni, UNG telah berupaya dengan menginisiasi beberapa agenda untuk memperkuat ketahanan sosial di Kabupaten Pohuwato yang juga masuk dalam Kawasan Teluk Tomini.

“Pada agenda kelembagaan kami menginisiasi pembentukan Asosiasi Desa Pesisir Teluk Tomini dan Forum Desa Pecinta Damai bersama Kementrian Desa, BPIP dan BNPT. Untuk agenda kemitraan, UNG juga telah menginisiasi Akademi Kerukunan dan KKN Kolaborasi Tematik Pengembangan Teluk Tomini dan UGM. Untuk implementasi UNG telah menginisiasi pembentukan Desa Pancasila Banuroja dan program MBKM Momongu Kambungu,” jelasnya.

The post Funco Tanipu Menyebut Ketahanan Sosial Kunci Penanganan Konflik Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.