Penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan JD sebagai tersangka dan merampungkan pemeriksaan terhadapnya dengan didampingi tim penasihat hukum. Nilai kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Proyek peningkatan jalan yang bersumber dari anggaran tahun 2021–2022 itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp9,38 miliar. Dalam penyidikan, polisi menemukan pekerjaan proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis.

Selain itu, perusahaan yang dipimpin JD diduga gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak hingga berujung pada pemutusan kontrak. Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan penyidik dalam mengungkap dugaan penyimpangan proyek.

Penyidik juga mengungkap dugaan praktik pinjam bendera dalam pelaksanaan proyek tersebut. CV Kifaz Pratama Jaya diduga hanya dipinjam oleh oknum pejabat saat itu melalui direktur cabang berinisial NS. NS sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi proyek ruas jalan lainnya.

Direskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruly Pardede, menerangkan, penyidikan belum berhenti pada penahanan tersangka JD. Polisi masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.

“Kami masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek peningkatan Jalan Samaun Pulubuhu-Bolihuangga ini,” terang Kombes Pol Maruly Pardede, Sabtu (14/11/2026).

Atas dugaan perbuatannya, JD dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka juga disangkakan secara subsider Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

The post Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Gorontalo, Direktur CV Kifaz Pratama Jaya Ditahan appeared first on Prosesnews.id.