PROSESNEWS.ID – Melanjutkan kesuksesan Program Kartu Prakerja di 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara resmi membuka Gelombang 12 yang menandai dimulainya Program Kartu Prakerja tahun 2021. Selasa (23/02/2021).

Menko Airlangga selaku Ketua Komite Cipta Kerja mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja berhasil menjalankan mandatnya sebagai program pengembangan kompetensi kerja sekaligus sebagai program perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19. Karena itu, Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Program Kartu Prakerja di 2021, dengan total anggaran sebesar Rp10 triliun untuk Semester I 2021.

“Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perlindungan sosial. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan paska pandemi,” papar Menko Airlangga, Selasa (23/02/2021).

Skema Program Kartu Prakerja pada Semester I 2021 adalah bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2.400.000 yang akan diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan  dan dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp150.000 yang dibayarkan sebesar Rp50.000 setiap survei.

Adapun total kuota semester I sebanyak 2,7 juta orang. Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga yang bisa menjadi penerima Kartu Prakerja. Sedangkan kuota peserta pada Gelombang 12 sebanyak 600.000 orang. Saat ini ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI berusia 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan maupun pelaku wirausaha, asalkan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Untuk mendorong pemerataan penerima bantuan, maka penerima bansos Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteran Sosial, Bantuan Subsidi Upah, maupun Banpres Produktif Usaha Mikro), penerima Kartu Prakerja tahun 2020, dan anggota TNI/Polri, ASN, Komisaris/Direksi BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, serta pihak lain yang diatur dalam Permenko 11/2020, tidak dapat menerima manfaat Program Kartu Prakerja.

Menko Airlangga juga mengapresiasi Program Kartu Prakerja sebagai pelopor reformasi layanan publik yang menggunakan teknologi digital end-to-end.

“Penggunaan teknologi digital memungkinkan program ini diakses oleh masyarakat di 514 kabupaten dan kota dalam waktu cepat. Selain itu, seluruh proses transfer dana dan transaksi pembelian pelatihan menjadi lebih transparan dan akuntabel,” jelas Airlangga Hartarto.

Keberhasilan Program Kartu Prakerja telah divalidasi oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, dimana 88,9 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan bahwa keterampilan mereka meningkat. Selain itu 81,2 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan bahwa dana insentif pasca pelatihan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang sesuai dengan penugasan sebagai program perlindungan sosial selama masa pandemi.

Dalam hal pengembangan kompetensi, Survei Evaluasi yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana mencatat bahwa 94 persen penerima Kartu Prakerja mengalami pengembangan kompetensi melalui skilling, upskilling, dan reskilling. Lebih dari sepertiga penerima Kartu Prakerja yang semula tidak bekerja berubah menjadi bekerja, baik sebagai karyawan maupun pelaku wirausaha.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan melalui laman resmi www.prakerja.go.id, dan informasi terkait Program Kartu Prakerja bisa diakses di akun media sosial resmi Instagram @prakerja.go.id. (Infopublik).

Penulis : Isma / Redaktur : Untung S

The post Pemerintah Buka Gelombang 12 Program Kartu Prakerja appeared first on Prosesnews.id.

Jika pasar segera pulih, permintaan ekspor sawit bisa lebih baik meski tidak setinggi sebelum pandemi.

Kinerja ekspor komoditas sawit diyakini berangsur pulih tahun ini. Tren ini juga terlihat dari harga komoditas yang semakin berkilau seiring dengan naiknya permintaan dari sejumlah pasar tradisional sehingga pelakunya berani memasang target ekspor tahun ini sebesar 37,5 juta ton.

Target yang ditetapkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), lebih tinggi dari realisasi ekspor sepanjang 2019 yang berjumlah 37,38 juta ton. Adapun, volume ekspor pada tahun lalu tercatat turun 9,04 persen, dari 37,38 juta ton pada 2019 menjadi 34,0 juta ton.

Meski volume ekspor turun, dari sisi nilai ekspor pada 2020 berhasil terkerek dari USD20,22 miliar pada 2019 menjadi USD22,9 miliar akibat perbaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada semester II/2020.

Tren membaiknya harga komoditas juga terkonfirmasi dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis belum lama ini. Menurut lembaga itu, harga komoditas pangan termasuk minyak kelapa sawit di pasar internasional pada triwulan 4-2020 mengalami peningkatan baik secara (q-to-q) maupun (y-on-y).

Optimisme tentang terus membaiknya harga komoditas, meski dunia masih didera pandemi, juga diungkapkan Ketua Umum Gapki Joko Supriyono. Namun dia juga mengingatkan, kinerja ekspor akan sangat bergantung pada keberhasilan vaksinasi di berbagai negara.

Jika vaksin berhasil menjangkau wilayah yang luas dan mampu mengerek permintaan, terdapat peluang kinerja ekspor bakal lebih baik. “Jika pasar segera pulih, permintaan bisa lebih baik meski tidak setinggi sebelum pandemi. Tetapi, bisa lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu,” katanya dalam siaran persnya, Kamis (4/2/2021).

Lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menjadi amunisi bagi pelaku usaha di sektor itu untuk lebih menggenjot kinerjanya. Namun hampir sama dengan lapangan usaha lainnya, penyusunan regulasi pelaksana yang kini masih disusun masih menjadi pertanyaan selanjutnya.

Bagi Gapki, implementasi dari aturan itu diharapkan sejalan dengan semangat yang diusung sepanjang masa penyusunan. “Jangan sampai implementasinya tidak sesuai semangat yang diusung, yakni untuk mendorong investasi dan mempermudah usaha. Yang kami perlukan adalah kepastian hukum,” ujarnya.

Dalam konteks komoditas produk CPO, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dinilai akan memainkan peran dalam keberterimaan sawit sebagai produk yang berkelanjutan.

“Saya dengar informasinya draf penguatan ISPO di supply chain sudah jadi. Kami harap tahun ini sudah bisa diimplementasikan. Jadi status sustainable tidak berhenti di CPO, melainkan mencakup prosesnya juga, yang banyak menyangkut sisi hilirnya,” tuturnya.

Isu mengenai keberlanjutan ini pun kembali mengemuka dalam forum Asean-EU Joint Working Group on Palm Oil. Joko mengatakan, negara-negara Asean yang memproduksi minyak sawit dan negara-negara Uni Eropa sepakat untuk mengacu pada standar keberlanjutan yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Peremajaan Sawit

Isu lain yang tak kalah penting adalah soal program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang ditargetkan pemerintah menjangkau perkebunan sawit seluas 180.000 hektare (ha) per tahun.

Pemerintah pun telah memberikan jaminannya. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap berkomitmen untuk mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional.

Dukungan itu tecermin melalui keputusan Rapat Koordinasi Komite Pengarah BPDPKS pada 22 Januari 2021 yang telah menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021.

“Dukungan yang utama adalah pemenuhan target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp5,567 triliun,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin rakor itu, Jumat (22/1/2021).

Untuk mencapai target tersebut, BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit akan menyusun mekanisme peremajaan sawit rakyat yang lebih efektif dan efisien.

Meskipun sudah ada komitmen dari pemerintah, Joko Supriyanto tetap mengingatkan sehingga produktivitas sawit nasional tetap terjaga. Adapun, produksi sawit diperkirakan naik pada 2021. Itu didukung oleh kondisi pemupukan dan cuaca sepanjang 2020. Gapki memperkirakan produksi mampu mencapai 53,93 juta ton, lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebanyak 51,62 juta ton.

Berkaitan dengan target yang telah ditetapkan, Gapki sebagai organisasi yang membawahi pelaku di sektor sawit mengingatkan ekspor ke sejumlah destinasi utama diperkirakan menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya ke pasar India, negara itu berpotensi mengenakan kenaikan bea masuk CPO.

Begitu juga dengan rencana naiknya importasi kedelai oleh Tiongkok. “Ekspor ke Tiongkok barangkali akan berada di kisaran 5 sampai 6 juta ton. Ketika impor kedelai naik seiring pemulihan peternakan babi di sana, crushing untuk minyak kedelai otomatis naik dan ini berpengaruh ke permintaan minyak sawit,” kata Joko.

Terlepas dari hambatan yang terjadi di dua pasar utama, pelaku usaha memang sebaiknya melakukan diversifikasi pasar. Yang cukup membanggakan, pasar ekspor sawit Indonesia setidaknya telah menjangkau 174 negara.

Sekitar 80% serapan masih berasal dari sejumlah negara tujuan utama. Sayangnya, data menunjukkan rata-rata ekspor ke negara dan kawasan tujuan utama mengalami penurunan, misalnya ke Tiongkok yang turun 24 persen, Bangladesh 23 persen, Uni Eropa 12 persen, Timur Tengah 11 persen, dan Afrika 8 persen.

Sementara itu, kondisi pasar yang lebih dinamis pada 2021 diperkirakan akan membawa harga minyak sawit berada di level USD850—USD900 per ton. Dinamika permintaan di destinasi utama serta kondisi pasokan minyak nabati bakal menjadi faktor pergerakan harga.

Benar, pergerakan harga yang sangat rentan di tengah wabah pandemi harus membuat pemerintah dan pelaku usaha untuk bersama-sama bisa memetakan pasar CPO, termasuk menilai negara-negara yang pulih dengan signifikan pascapandemi Covid-19 untuk segera disasar.

Dengan strategi yang jitu, pemetaan dan perkiraan mengenai peningkatan ekspor serta produk yang paling menjanjikan untuk dijual ke negara tersebut serta tren pasar negaranya, maka kinerja ekspor komoditas itu tetap moncer untuk 2021.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Pasar Mulai Pulih, Ekspor Sawit Diusung Tinggi appeared first on Prosesnews.id.