Sebuah imbauan dilontarkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yakni ASN diharapkan bisa bekerja dari Bali. Gagasan itu muncul demi membantu pertumbuhan ekonomi Bali yang terpuruk akibat pandemi.

Pada Selasa 18 Mei 2021, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali dengan ITDC. Dalam MoU itu disebutkan bahwa seluruh penyelenggaraan kegiatan di Bali dilakukan dengan standar dan protokol kesehatan yang ketat.

Diketahui, hampir seluruh hotel di kawasan The Nusa Dua telah memperoleh Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Selain itu, tengah diselesaikan pula vaksinasi bagi hampir 10.000 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan The Nusa Dua serta masyarakat desa penyangga. 

Adalah menjadi keprihatinan bersama bahwa pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah memberikan perubahan bagi berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu provinsi yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi adalah Provinsi Bali.

Selama ini, Bali bertumpu pada sektor pariwisata. Hantaman badai Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun drastis hingga minus 9 persen. Bahkan di beberapa kabupaten, terjadi minus dua digit.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar -2,07% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di. Provinsi Bali pada 2020 merupakan yang terendah secara nasional (-9,31%; yoy) akibat pandemi. Walau bergerak sesuai dengan arah pertumbuhan nasional, pada triwulan I-2021 di Bali pertumbuhan hanya mencapai -9,85% (yoy), atau sedikit membaik dibanding triwulan sebelumnya -12,21% (yoy).

Hanya saja secara kuartalan, perekonomian Bali masih mengalami kontraksi, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I-2021 seluruh jenis lapangan usaha di Bali mengalami kontraksi ekonomi. Diprediksi, sektor pariwisata bahkan masih terkontraksi pada triwulan I- 2021.

Wisman tercatat mengalami kontraksi 99% (yoy). Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel (TPKH) hotel berbintang tercatat hanya 11,15 persen, atau lebih rendah dari triwulan IV-2021 yang sebesar 12,62 persen.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terpuruknya sektor pariwisata yang berimbas pada peningkatan pengangguran dari 1,5% (Agustus 2019) menjadi 4,94 % (Februari 2020) dan 7,07% (September 2020). Namun upaya pemulihan dan penyesuaian telah dilakukan dengan sungguh-sungguh mampu menekan pengangguran menjadi 6,26% Februari 2021.

Daerah di Bali Selatan, seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar, rata-rata pertumbuhan ekonomi ketika kondisi normal (2011-2019) lebih tinggi dibanding daerah Bali Utara, seperti Jembrana, Bangli, dan Karangasem.  Namun saat pandemi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Bali Selatan mengalami kontraksi lebih dalam dibanding Bali Utara. Contohnya, pertumbuhan di Badung minus 16,5 persen, Gianyar minus 8,38 persen, dan Denpasar minus 9,43 persen.

Tidak ingin kondisi serupa berlarut-larut, pemerintah bergegas mengambil sikap. Salah satu cara yang diambil adalah pencanangan program work from Bali (WFB) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman dan ASN di tujuh kementerian/lembaga lain di bawah koordinasi kementerian bidang kemaritiman.

Tidak hanya itu, Bali juga rencananya akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun ke depan. Di samping itu, implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Bali nomor 10 tahun 2021 juga terus digalakkan guna menindak tegas setiap bentuk pelanggaran protokol kesehatan di era pandemi.

Pergub 10 tahun 2021 itu berisi tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru. “Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu di Jakarta, Kamis 20 Mei lalu.

Hal itu diungkapkannya demi memperjelas alasan penerapan kebijakan WFB yang dicanangkan Menko Marves Luhut B Panjaitan. Deputi Odo juga mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal. Peningkatan rasa percaya publik domestik itu diharapkan dapat menciptakan dampak berganda yang membantu memulihkan perekonomian lokal.

Pada 2000, pemerintah juga pernah mengeluarkan kebijakan WFB pascaperistiwa bom Bali. Kebijakan itu memang tidak akan diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain. Deputi Odo menyatakan bahwa pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp100 triliun.

“Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum,” tegasnya.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengungkapkan, ada beberapa poin yang disiapkan pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan WFB. Pertama, menggenjot program vaksinasi Covid-19 di Bali.

“Pak Menko (Luhut Panjaitan) pada Maret lalu meminta agar program vaksinasi di Bali diintensifkan dari 1,8 juta hingga 3 juta orang per Mei. Itu untuk membentuk herd immunity, sehingga provinsi Bali dapat masuk dalam kategori zona hijau,” jelasnya, di Jakarta pada Kamis, 20 Mei 2021.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Work from Bali, Siapa Takut? appeared first on Prosesnews.id.

Panen kentang perdana dari food estate Humbang Hasundutan (Humbahas) cukup menjanjikan. Kebun baru 2.500 ha dibuka lagi pada 2021.

Matahari cerah, angin pegunungan meniupkan udara sejuk, dan tanah masih cukup basah oleh siraman hujan kemarin dulu. Di tengah cuaca yang bersahabat itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Panjaitan turun ke ladang. Didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dia hadir di ladang memimpin acara panen perdana hortikultura dari kawasan food estate Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatra Utara, Selasa (23/3/2021).

Brul…brul…Ketiga pejabat itu bersamaan menarik batang kentang dari dalam tanah. Umbi-umbi kentang sekepalan tangan tampak bergantungan. Ada semburat warna kuning-khaki dari kulit kentang yang berlumur tanah itu. Umbi kentang yang sehat. “Produktivitasnya di atas 15 ton per hektare,” kata Menteri Yasin Limpo, dengan bersemangat.

Hari itu adalah panen perdana holtikultura dari area food estate Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Humbahas, yang terletak di daerah pegunungan sekitar 900–1.100 meter di atas permukaan laut (dpl). Di desa tersebut telah dibangun 215 hektare area food estate, yang terdiri dari 50 hektare kebun  kentang, 100 hektare bawang merah, 50 hektare bawang putih, dan 15 hektare kebun percobaan.

Menteri Yasin Limpo  pun tampak riang. “Ini panen perdana saja sudah lebih dari 15 ton, sudah di atas rata-rata produktivitas nasional yang 15 ton per hektare. Yang kedua, ketiga dan seterusnya, tentunya bisa lebih besar lagi,” katanya.

Namun, produksi bawang putih dan bawang merahnya masih tergolong rendah, yakni 5.8 ton per hektare, baru mencapai 75 persen dari produktivitas rata-rata kebun bawang di Indonesia. Toh, Yasin Limpo yakin pada musim tanam berikutnya produktivitas akan meningkat.

Sejak digulirkan Program Food Estate 2019 oleh Presiden Joko Widodo, daerah Humbahas dipilih menjadi sentra produksi hortikultura. Untuk sentra produksi padi, jagung, buah, dan sayuran dataran rendah, pemerintah menetapkan di Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Adapun Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk padi, jagung, dan kedelai.

Program food esate itu menyulap semak belukar di perbukitan Desa Ria-Ria menjadi lahan pertanian yang produktif. Kementerian PUPR mengerahkan alat-alat berat guna membuka lahan, membuat petak-petak tanah yang lebih rata, menyiapkan akses jalan, dan saluran air. Maka, Desa Ria-Ria kini memiliki 215 area food estate di atas tanah hutan adat.

Dari Desa Ria-Ria, food estate akan bergulir ke kampung sebelah, yakni ke Desa Hutajulu. Hutan adat seluas 785 ha akan diubah menjadi kebun hortikultura. Kunjungan Menko Luhut ke Ria-Ria itu berlanjut ke acara kick-off pembukaan lahan di Desa Hutajulu yang dibiayai anggaran 2021 dari pos program food estate oleh Kementerian PUPR. Maka, atas perintah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, alat berat buldoser dan beko segera beraksi mencabut bonggol kayu berikut akar-akarnya seraya meratakan tanah.

‘’Saya mau menginformasikan, di tahun 2021 akan dikembangkan lahan food estate 1.000 hektare dan 1.500 hektare di dua lokasi. Land clearing-nya oleh Kementerian PUPR. Kita berharap tahun depan kita bisa kembangkan lahan hingga 3.000 hingga 4.000 hektare. Kami bermimpi. Kalau semua berjalan dengan baik, hingga tahun 2024 akan dibuka lahan 20 ribu hektare,” jelas Luhut. Semuanya akan difokuskan pada tanaman hortikultura, terutama cabe, kentang , bawang merah, dan bawang putih.

Kabupaten Humbang Hasundutan yang terletak di Selatan Danau Toba itu memiliki wilayah 234.000 hektare (2.340 km2). Penduduknya hanya sekitar 200 ribu jiwa. Dengan wilayahnya yang terletak di dataran menengah-tinggi (330 – 2.100 meter) di atas permukaan laut, yang selama ini  dikenal sebagai sentra produksi kopi serta sayuran.

Daerah Humbang Hasundutan juga memiliki iklim yang bersahabat untuk praktek budi daya hortikultura. Sumber daya airnya cukup besar, curah hujan rata-rata sekitar 2.200 mm, dan pada bulan terkering, yakni pada Juni-Juli, hujan masih turun meskipun di bawah 100 mm per bulan. Pada bulan Agustus hujan mulai meningkat, dan September sudah masuk ke musim hujan hingga Mei. Membuka 20 ribu ha lahan baru  untuk tanah pertanian di daerah ini masih sangat dimungkinkan.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga berencana memperluas food estate ini ke wilayah  sekeliling, seperti Kabupaten Pakpak di sebelah Barat, Kabupaten Tapanuli  Utara di Timur, dan Tapanuli Selatan di sebelah selatannya. Potensi seluruhnya 65.000 hektare.

Namun, Menko Luhut menyadari bahwa food estate ini perlu jaminan modal dan pasar. Maka, seperti dilakukan di Desa Ria-Ria, pemerintah mencarikan mitra buat petani, yang bisa membantu penyediaan bibit (benih) sekaligus berperan sebagai off-taker-nya, yang menampung produksinya.

Kebun percobaan pun disediakan guna mengembangkan teknik budi daya agar memenuhi tuntutan kuantitas dan kualitas. “Dengan begitu, usaha ini bisa bertahan, dapat bersaing, dan berkelanjutan,” kata Menteri Yasin Limpo.

Penulis : Putut Tri Husodo
Redaktur : Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Kentang Perdana dari Humbang Hasundutan appeared first on Prosesnews.id.