PROSESNEWS.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo memberikan klarifikasi resmi terkait polemik pemberitaan salah satu media online yang mengutip pernyataan Ustaz Ruliyanto Podungge mengenai video viral seorang laki-laki yang mengenakan jilbab dan celana pendek. Video tersebut memicu respons warganet, sebagian bahkan menuding MUI mendukung tindakan yang dianggap menyimpang.

Ustaz Ruliyanto menjelaskan bahwa dirinya menerima pertanyaan dari seorang wartawan melalui pesan WhatsApp terkait apakah tindakan tersebut tergolong penistaan agama. Karena kesibukan, ia sempat menunda jawaban selama satu hari. Setelah diminta konfirmasi kembali, ia menyampaikan pandangannya bahwa tidak cukup bukti untuk langsung menyimpulkan hal tersebut sebagai bentuk penistaan terhadap agama.

“Kita harus menilai apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud mendiskreditkan, melecehkan, atau menghina simbol-simbol agama,” ujar Ustaz Ruliyanto dalam konferensi pers pada Rabu, 23 April 2025.

Ia juga menambahkan bahwa pemilihan pakaian oleh individu tersebut kemungkinan dilatarbelakangi alasan praktis seperti perlindungan dari cuaca atau faktor psikologis terkait identitas sosial. Menurutnya, tindakan tersebut lebih tepat dinilai sebagai ekspresi identitas daripada penistaan agama secara langsung.

“Perlu dibedakan antara dosa dan penistaan agama. Penistaan membutuhkan niat serta tindakan yang jelas menghina simbol keagamaan,” jelasnya.

Ketua I Bidang Fatwa MUI Gorontalo, Dr. Ishak Bakari, turut menegaskan pentingnya prinsip tabayyun atau klarifikasi dalam menyikapi isu sensitif. Ia mengutip Surah Al-Hujurat sebagai dasar bahwa informasi dari sumber yang belum jelas kebenarannya harus diverifikasi terlebih dahulu.

“Jika kita langsung menerima dan menyebarkan informasi tanpa ilmu atau verifikasi, hal itu dapat menyebabkan kita menzalimi orang lain atau suatu kelompok,” ungkapnya.

Dr. Ishak menyayangkan berkembangnya opini publik yang seolah-olah menyatakan bahwa MUI melegalkan perilaku yang secara syar’i jelas dilarang. Padahal, tudingan tersebut berasal dari informasi yang belum terverifikasi secara utuh.

“Banyak warganet yang menganggap MUI mendukung hal yang jelas keharamannya, padahal itu berdasarkan informasi yang keliru,” tambahnya.

MUI menegaskan bahwa lembaga ini tetap berpegang pada fatwa yang telah diterbitkan sejak 2014, yang menyatakan bahwa praktik LGBT merupakan bentuk penyimpangan serius yang dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ketua MUI Provinsi Gorontalo, KH. Dr. Abdurrahman Abubakar Bahmid, juga menyoroti bahwa penyebaran potongan pernyataan tanpa konteks lengkap telah mencemarkan nama baik MUI. Ia mengimbau agar media dan masyarakat lebih objektif dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Sebagai lembaga yang menaungi ulama dan cendekiawan dari berbagai ormas Islam, MUI memiliki peran strategis sebagai Himayatul Ummah (benteng umat) dalam menjaga akidah dan moral, serta sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat) yang mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif dalam menangani isu keumatan.

Reporter: Fahri Parebba

The post MUI Gorontalo Klarifikasi Pernyataan Soal Waria: Tidak Ada Dukungan Terhadap LGBT appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa fenomena LGBT bukan hanya bentuk penistaan agama, melainkan sesuatu yang jauh lebih buruk dari itu. Pernyataan tegas ini disampaikan melalui rilis resmi yang dipublikasikan pada 23 April 2025, bertepatan dengan 24 Syawwal 1446 H, sebagai bentuk respons atas kegaduhan publik yang dipicu oleh viralnya sosok laki-laki mengenakan hijab di media sosial, yang dianggap sebagai panutan oleh kalangan LGBT di Gorontalo.

Dalam rilis tersebut, MUI Gorontalo mengawali dengan kutipan hadits Nabi Muhammad SAW, “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari), sebagai landasan hukum yang jelas untuk menolak segala bentuk penyimpangan gender dalam Islam.

Menurut MUI, penyimpangan semacam itu tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kekhawatiran ini kian menguat menyusul viralnya seorang pegiat media sosial yang mengenakan simbol-simbol keislaman, seperti hijab, yang memicu kontroversi di ruang publik.

Lebih lanjut, MUI juga memberikan klarifikasi penting terkait pemberitaan media yang dinilai tidak utuh dan memotong pernyataan seorang anggota MUI, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Narasi yang beredar seolah-olah MUI merestui penggunaan hijab oleh waria dan menyebutnya bukan sebagai bentuk penistaan agama.

Padahal, menurut Ketua MUI Provinsi Gorontalo, KH. Dr. Abdurrahman Abubakar Bahmid, pemotongan pernyataan tanpa menyertakan penegasan bahwa tindakan tersebut adalah haram dan lebih buruk dari penistaan adalah blunder besar yang merugikan citra MUI dan menyesatkan opini publik.

Dalam rilis tersebut, KH. Abdurrahman Masyarakat berharap masyarakat harus bisa membedakan antara pendapat pribadi dan pernyataan resmi lembaga. Media juga seharusnya tidak menggiring opini publik dengan potongan kalimat yang dapat menyesatkan.

Sementara itu, Ketua I Bidang Fatwa MUI Provinsi Gorontalo, Dr. Ishak Bakari menegaskan, sikap MUI terkait LGBT telah disampaikan secara tegas sejak tahun 2014. Dalam fatwa tersebut, seluruh bentuk aktivitas LGBT dinyatakan haram dan MUI turut mendesak pemerintah agar tidak melegalkan keberadaan tempat atau komunitas yang mendukung praktik tersebut.

Meski demikian, MUI menegaskan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali ke fitrah dan memperbaiki diri niat karena Allah SWT. Dalam hal ini, MUI bahkan membuka diri untuk menjadi tempat konsultasi serta memberikan pendampingan dan rehabilitasi mental bagi para pelaku penyimpangan yang benar-benar ingin berubah.

Rilis ini menjadi bagian dari fungsi MUI sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat), Himayatul Ummah (penjaga umat), dan Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah), untuk terus menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus merangkul mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar.

The post Tak Sekadar Penistaan Agama! Ini Kata MUI Gorontalo Soal Aksi Waria Berjilbab appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Cukup miris, di daerah yang menggunakan idiom keislaman kental dengan julukan serambi Madinah, justru tidak didukung dengan anggaran untuk perputaran roda organisasi. Justru, organisasi umum diberikan anggaran.

Sayangnya, Provinsi Gorontalo, tampaknya julukan Serambi Madinah tak lebih dari sekedar simbolisasi tanpa dibarengi dengan realitas yang menggembirakan. Klhususnya keberpihakan pihak eksekutif dalam rangka merealisasikan slogan Serambi Madinah dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu indikator yang sangat memilukan adalah keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo yang keberadaannya seperti Dianaktirikan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.

Saat ini, MUI Provinsi Gorontalo dipimpin oleh KH. Abdurrahman Abubakar Bahmid yang juga merupakan anggota DPD-RI. Sayangnya, meski berada di lingkaran kekuasaan namun dalam beberapa tahun belakangan MUI Gorontalo mengalami masa-masa sulit yang begitu tragis. Padahal, MUI adalah lembaga yang sepanjang sejarah selalu mendampingi pemerintah dalam berbagai urusan umat Islam di Indonesia.

“MUI Provinsi Gorontalo beruntung ketuanya Ustad Bahmid. Beliau yang selama ini menanggung kebutuhan operasional organisasi. Beruntung beliau anggota DPD RI, jadi ada keleluasaan dana. Tapi kan sangat terbatas mengingat begitu banyaknya kebutuhan operasional,” ungkap salah satu staf sekretariat MUI Provinsi Gorontalo yang minta namanya tidak dimediakan.

Informasi yang dikutip, di tatiye.id, kondisi memilukan yang dialami oleh MUI Provinsi Gorontalo ini sudah berlangsung bertahun-tahun, hanya saja Ustadz Bahmid selaku ketua, tidak mau menyoal apalagi konfrontasi dengan pihak pemerintah provinsi.

Padahal jika dibanding MUI provinsi lain, nasib MUI Provinsi Gorontalo paling mengenaskan. Sebagai perbandingan saja, MUI Sulawesi Utara mendapatkan dana hibah Pemprov Sulut sampai 2 Miliar setahun. Di Provinsi Papua Barat bahkan mencapai 5 Miliar setahun. Padahal di sana, Umat Muslim tergolong kaum minoritas. Dan yang paling memilukan adalah MUI Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo nasibnya lebih baik, dimana selalu dapat dana hibah Pemda kabupaten kota.

“Selama bertahun-tahun MUI Provinsi Gorontalo tidak dapat bantuan Pemprov. Tahun ini Alhamdulillah sudah sedikit lebih lumayan, ada bantuan tapi hanya 50 juta. Kami sudah gunakan untuk berbagai kebutuhan kesekretariatan. Kebutuhan operasional MUI tentu sangat besar mengingat banyak urusan keummatan. Apalagi MUI adalah induk semua Ormas Islam. Kalau di Olahraga MUI itu seperti KONI yang membawahi semua organisasi cabang olahraga,” lanjutnya.

Sementara itu, pihak Pemprov melalui Dinas Kominfo dan Statistik memberi tanggapan. Pranata Humas Ahli Muda, Ismail Giu menjelaskan bahwa penganggaran untuk MUI baru dilakukan pada APBD Perubahan 2022. Menginggat surat permohonan baru diajukan pada pertengahan tahun.

“Terinformasi dari Biro Pemekesra bahwa surat dari MUI baru masuk pertengahan tahun sehingga pengalokasiannya baru dilakukan di APBD Perubahan. Mungkin ini hanya masalah komunikasi saja,’ jelas Pranata Humas Ahli Muda Diskominfotik Ismail Giu.

Pihaknya kurang sependapat jika Pemprov dinilai tidak menaruh perhatian terhadap kegiatan keagamaan. Buktinya pada tahun 2022 ada banyak hal yang dibiayai di antaranya bantuan rumah ibadah lebih kurang Rp 3 miliar, pelaksanaan ibadah haji Rp 4,8 miliar, MTQ Rp 1,8 miliar, LPTQ Rp 1 miliar bahkan untuk pesantren yayasan, majelis taklim juga ada sebesar Rp 1 miliar.

“Banyak sekali yang harus dibiayai pemprov dan semua itu sebagai wujud perhatian. Mudah mudahan tahun 2023 komunikasi dan koordinasi dengan MUI semakin baik sehingga bisa dianggarkan sejak awal tahun dengan nilai yang lebih proporsional,” pungkasnya. (***)

The post Parah, MUI Tak Ada Dukungan Pemprov Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengimbau dewan masjid agar tidak menggelar salat Jumat di tengah pandemi virus corona Covid-19, nyatanya di Gorontalo masih banyak masjid yang melanggar. Padahal MUI telah mengeluarkan fatwa salat jumat bisa diganti dengan salat Zuhur di rumah masing-masing. 

Ketua Takmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo, Yusri Deu, kepada Prosesnews.id, Jumat (27/3/2020) mengatakan, pihaknya tetap menggelar salat Jumat dengan beberapa syarat tambahan yang telah disepakati dinas kesehatan dan pengurus masjid.

“Kami sudah sepakat bahwa setiap jemaah harus mengenakan masker dan mencuci tangan dengan sabun yang sudah kami sediakan,” kata Yusri.

Jemaah tidak diperkenankan salaman atau kontak fisik lainnya secara langsung. Bahkan jarak jemaah satu dengan lainnya juga diatur.

Tidak hanya itu, jemaah yang tidak kebagian masker atau jemaah yang terlambat datang, tidak akan diperkenankan salat di dalam masjid. Mereka sudah disediakan tempat khusus di pelataran masjid.

“Dan setelah salat itu langsung pulang, tidak ada yang tidur-tiduran di karpet masjid,” katanya.

Terkait imbauan MUI, kata Yusri, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan beberapa elemen, terutama pihak MUI sendiri, pihak kepolisian, dan para tokoh agama, untuk diperkenankan tetap menggelar salat Jumat.

“Terkait imbauan MUI, bukan saya tidak mengkritisi, tapi saya sudah lakukan pertemuan dengan beberapa elemen dan hasilnya salat Jumat tetap dilaksanakan, tetapi harus memiliki prosedur yang berbeda dari biasanya,” katanya.(ndy)

The post Tak Hiraukan MUI, Umat Muslim Gorontalo Tetap Laksanakan Salat Jumat appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Minuman keras (Miras), khsusnya jenis Cap Tikus, dengan gencarnya masuk Wilayah Serambi Madinah. Kejengkelan pun berdatangan dari masyarakat atas peredarannya. Hal ini mebuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tidak henti-hentinya mengajak semua pihak untuk terus memerangi Miras.

Termasuk tokoh lintas agama. Hal ini disampaikan Gubernur Rusli Habibie, saat dirinya menerima silaturahmi dari pengurus MUI Provinsi Gorontalo, di Rumah Pribadinya. Dalam kesempatan itu pada pengurus MUI, ia menyampaikan, beberapa hari lalau, pada pelantikan pengurusan Asosiasi Pendeta Indonesia, ia mengajak untuk sama-sama bergandengan kekuatan, untuk terus memerangi miras.

Pada pertemuan tersebut, Gubernur Rusli Habibie, juga mengajak MUI menjadi garda terdepan melawan miras. Selasa (10/3/2020).

“Sebagai organisasi yang diisi para ulama dengan latar belakang agama yang kuat, MUI diharapkan menjadi garda terdepan untuk pencerahan dan edukasi pada masyarakat,” harapnya.

Sebagai pemimpin di daerah, Rusli merasa malu karena Gorontalo menempati urutan ke empat konsumsi miras terbesar secara nasional. Terlebih Gorontalo dikenal dengan “serambi madinah” dengan falsafah “adat bersendikan sara’ dan sara’ bersendikan kitabullah”.

“Beberapa hari lalu saya juga menghadiri pelantikan pengurusan Asosiasi Pendeta Indonesia. Saya juga titip yang sama. Saya harap para pendeta, ustadz, kiyai dan pemangku agama lainnya menjadi garda terdepan melawan miras,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua MUI Provinsi Gorontalo Ustadz Abdurrahman Abubakar Bachmid siap bersinergi dengan pemerintah untuk melawan miras. Salah satu caranya dengan melibatkan para ustadz dan penceramah turun ke sekolah-sekolah untuk pembinaan rohani.

“Insyaallah dengan peran kami sebagai MUI untuk turun langsung ke masyarakat. Salah satu yang secara real kita sepakati masuk ke sekolah-sekolah. MUI sudah punya program cukup lama yakni MUI goes to school, ini sudah pernah dan akan dilanjutkan lagi,” ujar Ustadz Bacmid.

Anggota DPD RI Dapil Gorontalo itu menyebut Gorontalo memiliki da’i atau penceramah yang cukup banyak. Potensi itu yang akan coba digunakan bekerjasama dengan pemerintah daerah. MUI akan menyurat ke gubernur selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh surat gubernur ke SMA sederajat dan pemerintah kabupaten/kota.

Kehadiran pengurus MUI Provinsi Gorontalo selain silaturahim juga untuk menyampaikan agenda pelaksanaan Musyawarah Daerah MUI. Musda rencananya akan digelar tanggal 15 Maret 2020 nanti. (Ads)

The post MUI Gorontalo, Bersama Pemprov Akan Perangi Miras appeared first on Prosesnews.id.