Nusron sedianya diperiksa sebagai saksi kunci dalam skandal dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prosedur pemanggilan pertama pada Rabu (7/10/2026) kandas dengan alasan agenda internal kementerian. Ketika penyidik mengalah dan menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026), sang menteri kembali absen dengan dalih perjalanan dinas ke luar negeri.

Dua kali penolakan halus ini jelas menjadi tamparan bagi efektivitas penyidikan. Keterangan seorang Nusron Wahid bukanlah formalitas di atas kertas, melainkan kepingan teka-teki krusial untuk membongkar anatomi rasuah korporasi yang melibatkan gurita birokrasi pertanahan. Selama sang menteri belum bersuara di ruang pemeriksaan, konstruksi perkara ini akan terus pincang dan tertahan.

Mendikte Hukum Lewat Agenda Birokrasi

Jawaban atas seberapa kuat Nusron Wahid teperinci jelas dari kemampuannya mendikte ritme kerja penyidik lembaga antirasuah. Dengan dalih agenda internal pada panggilan pertama dan perjalanan dinas ke luar negeri pada panggilan kedua, Nusron memperlihatkan bahwa jadwal birokrasi eksekutif memiliki posisi tawar yang lebih tinggi ketimbang kewajiban hukum pidana.

Kekuatan Nusron tidak terletak pada perlawanan terbuka, melainkan pada pemanfaatan fasilitas dan legitimasi jabatan menteri untuk mengulur waktu secara legal. Ketika seorang pejabat negara mampu memprioritaskan agenda kerja di atas panggilan pro-justitia tanpa konsekuensi langsung, di situlah sinyal kekuatan politiknya terbaca oleh publik.

KPK yang Gamang dan Kehilangan Taji

Di sisi lain, parameter kekuatan Nusron juga tercermin dari sikap KPK yang mendadak melunak dan defensif. Alih-alih menunjukkan ketegasan penegakan hukum, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, pada Jumat (23/10/2026) justru menyatakan bahwa pihaknya masih sebatas “mengevaluasi” alasan ketidakhadiran tersebut.

Sikap ragu-ragu ini memicu skeptisisme akut di tengah masyarakat. Keengganan KPK untuk langsung melayangkan panggilan ketiga dengan peringatan keras atau opsi penjemputan paksa menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa. KPK seolah rikuh berhadapan dengan tameng kekuasaan yang melekat pada figur pembantu presiden tersebut.

Ujian Nyata Independensi Kasus HGB Bogor

Skandal HGB Bogor ini bukan perkara kecil. Berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dramatis pada September 2026, KPK telah menjerat delapan orang tersangka, mulai dari elite pertanahan hingga pihak swasta. Kehadiran Nusron sangat mendesak untuk menelusuri seberapa jauh mata rantai aliran dana atau kebijakan yang menyimpang dalam internal kementerian yang dipimpinnya.

Kini, bola panas sepenuhnya berada di tangan KPK. Publik tidak butuh retorika evaluasi atau diplomasi birokrasi. Publik menunggu tindakan konkret apakah penyidik berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Mengukur kekuatan Nusron Wahid pada akhirnya bukan dari seberapa sering ia berhasil menghindari panggilan KPK, melainkan dari seberapa rapuh lembaga antirasuah tersebut di hadapannya.

The post Kuatnya Nusron Wahid atau Lembeknya KPK? appeared first on Prosesnews.id.