PROSESNEWS.ID – Tingginya pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila belum sepenuhnya berbanding lurus dengan rasa aman terhadap kondisi persatuan bangsa. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat 92,7 persen masyarakat mengetahui Pancasila, tetapi pada saat yang sama 90,3 persen mengaku khawatir terhadap potensi bangsa terpecah.

Temuan tersebut merupakan bagian dari survei nasional LSI bertajuk Evaluasi dan Komitmen Publik terhadap Pancasila yang dilaksanakan pada 4–12 Maret 2026.

Dari masyarakat yang mengetahui Pancasila, tingkat pemahaman terhadap lima sila juga tergolong tinggi. Sebanyak 92,8 persen responden dapat menyebutkan sila pertama dengan benar, 83,5 persen sila kedua, 81,7 persen sila ketiga, 76,4 persen sila keempat, dan 82,5 persen sila kelima.

Namun, ketika berbicara mengenai identitas kebangsaan, hasil survei menunjukkan adanya dinamika yang perlu diperhatikan. Sebanyak 51,4 persen responden lebih mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Indonesia, terlepas dari agama, suku bangsa, maupun daerah tempat tinggal. Sementara 46 persen lainnya lebih mengidentifikasikan diri berdasarkan agama, suku bangsa, atau daerah tempat tinggal.

Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap bangsa yang terpecah. LSI mencatat 90,3 persen responden merasa khawatir bangsa Indonesia mengalami perpecahan, terdiri dari 46,9 persen yang sangat khawatir dan 43,4 persen yang cukup khawatir.

Kekhawatiran masyarakat juga terlihat pada aspek keamanan negara. Sebanyak 90,1 persen responden mengaku khawatir terhadap kemungkinan ancaman atau serangan dari negara lain terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski demikian, komitmen terhadap keutuhan NKRI masih menunjukkan angka kuat. Sebanyak 77,9 persen responden menyatakan tidak akan mendukung apabila ada daerah di Indonesia yang ingin berdiri sendiri dan menjadi negara terpisah dari Indonesia.

Survei juga memperlihatkan bahwa persatuan tetap dipandang sebagai nilai penting oleh hampir seluruh masyarakat. Sebanyak 98,9 persen responden menilai persatuan Indonesia penting, dengan 71,8 persen menyebutnya sangat penting dan 27,1 persen cukup penting.

Di sisi lain, tantangan terhadap penerapan nilai Pancasila tidak hanya berkaitan dengan persatuan, tetapi juga persoalan sosial-ekonomi. Sebanyak 73,7 persen masyarakat menilai perbedaan antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia semakin melebar. Sementara itu, 78 persen menyatakan negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar rakyat.

Pada bidang demokrasi, mayoritas masyarakat masih mendukung mekanisme pemilihan langsung. Sebanyak 84,5 persen memahami sila keempat sebagai prinsip bahwa rakyat memilih langsung wakil-wakilnya. Dukungan terhadap pemilihan langsung juga tinggi, yakni 94,4 persen untuk presiden, 94,3 persen untuk gubernur, dan 95 persen untuk bupati/wali kota.

Temuan LSI secara umum menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila masih tinggi, tetapi terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya dalam kehidupan kebangsaan. Kekhawatiran terhadap perpecahan, kecenderungan sebagian masyarakat mengidentifikasi diri berdasarkan kelompok agama atau suku, serta persepsi mengenai semakin lebarnya kesenjangan ekonomi menjadi bagian penting dari gambaran tersebut.

Dengan demikian, hasil survei tidak hanya menunjukkan seberapa banyak masyarakat mengenal Pancasila, tetapi juga memperlihatkan adanya pekerjaan rumah untuk memastikan nilai persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

The post Banyak yang Tahu Pancasila, Tapi 90,3% Masyarakat Khawatir Bangsa Terpecah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pembinaan nilai idiologi pancasila menjadi perhatian bersama antara Asosiasi Pemerintah Kota Gorontalo dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kerjasama itu dituangkan dalam penandatangan nota kesepakatan kerjasama sama kedua belah pihak.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta pada Selasa (12/10/21) itu, turut dihadiri oleh para pengurus pusat APEKSI, termasuk Walikota Gorontalo Marten Taha.

Marten Taha mengatakan, pentingnya peran dunia pendidikan dalam membumikan pancasila di seluruh indonesia. Menurutnya, perlu adanya regulasi yang mengatur kurikulum penanaman nilai pancasila disemua jenjang pendidikan.

“Kami menyarankan pembinaan ideologi pancasila perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, sehingga kami di daerah dapat mengawal program ini secara maksimal,” ungkap Wakil Ketua Umum Apeksi Bidang Pemerintahan dan Otonom itu.

Marten menuturkan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat daerah, dirinya akan siap mendukung apa yang menjadi visi bersama. Menyebarluaskan penanaman nilai ideologi negara tersebut.

“Di kota Gorontalo kami merangkul para anak – anak milenial, mulai dari TK sampai Perguruan tinggi  untuk memberikan pembinaan nilai ideologi pancasila” tuturnya.

Marten Taha menerangkan, penandatangan kerja sama merupakan bentuk keseriusan apeksi dalam membumikan pancasila. Yaitu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Sejak januari Apeksi melakukan kajian untuk membuat kesepakatan dengan BPIP, alhamdulilah hari ini kita dapat realisasikan kerjasama tersebut, ” terang Marten.(rls)

Reporter : Reza Saad

The post APEKSI dan BPIP Jalin Kerjasama Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah resmi mengeluarkan imbauan agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan apel pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan membaca Pancasila mulai 1 Juli 2021.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo berkata, imbauan itu berlaku bagi ASN di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah.

“Mulai 1 Juli 2021, instansi pemerintah diimbau untuk melaksanakan apel setiap Senin pagi,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6).

Pemerintah juga mengimbau ASN di berbagai instansi untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya setiap Selasa dan Kamis pukul 10.00. ASN juga diimbau membaca naskah Pancasila setiap Rabu dan Jumat pukul 10.00.

Politikus PDIP itu menjelaskan apel hari Senin diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai, baik yang bertugas di kantor ataupun rumah. ASN diminta memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

“Kegiatan ini dilakukan dengan tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” ujar Tjahjo dilansir CNN Indonesia.

Tjahjo menyampaikan kegiatan ini dilakukan guna memelihara dan memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ia berharap seluruh ASN menjalankan kegiatan ini.

“Sebagai pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945 bagi ASN di lingkungan instansi pemerintah,” tuturnya.

The post Siap-Siap, Mulai 1 Juli ASN ada Giliran Baca Pancasila saat Apel Pagi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2021 di rumah jabatan Wagub Gorontalo, Selasa (1/6/2021). Upacara dipusatkan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, dengan inspektur upacara Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disiarkan secara daring dari Istana Bogor.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, konektivitas 5G semakin mempermudah dan mempercepat interaksi antar dunia. Menurutnya, kemudahan ini bisa digunakan ideolog-ideolog transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan dan usia dengan tidak mengenal lokasi dan waktu.

“Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai dan rivalitas antar ideologi,” kata Presiden.

Sementara itu Wagub Idris Rahim usai mengikuti upacara tersebut menekankan pentingnya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Idris menuturkan, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila diharapkan akan semakin mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk Indonesia maju dan tangguh.

“Pancasila itu sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan juga sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu yang terpenting dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini bukan seremoninya, tetapi adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Wagub Idris.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim mengenakan pakaian adat Takowa dengan sulaman Karawo. Turut mendampingi Wagub Idris Rahim pada upacara tersebut Irwasda Polda Gorontalo, Kombes Pol. Yakub Dedy Karyawan dan Kepala Staf Korem 133/Nani Wartabone, Kolonel Inf. Rudy Jayakarta Runtuwene.

The post Wagub Gorontalo Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID- Dengan memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Walikota Gorontalo Marten Taha berharap agar nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial.

“Kita Harus memaknai bahwa hari Pancasila sila itu, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,” kata Marten Taha usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional.

Marten mengatakan, pancasila merupakan dasar negara, falsafah kehidupan bangsa, dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Tentunya kita harus menjadikan peringatan tersebut sebagai nilai yang memandu kehidupan.

“Apapun profesi, kedudukan serta pekerjaan, kita harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung baik dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, sosial,” ungkap Marten.

“Saya berharap, nilai-nilai yang terkandung didalam ideologi Pancasila ini dapat diterapkan, sehingga mampu terciptanya masyarakat yang sejahtera, makin maju, dan religius,” tandasnya.

Reporter : Reza Saad

The post Marten Taha Dorong Masyarakat Terapkan Nilai-Nilai Pancasila appeared first on Prosesnews.id.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah menjadi dasar falsafah negara. “Sebagai pandangan hidup, pada dasarnya falsafah Pancasila itu terbuka. Pada 1950, Pancasila ditafsirkan secara luar biasa dari perspektif agama yang  membuktikan adanya keterbukaan Pancasila,” ujar Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof. Dr. Firman Noor, dalam Webinar bertajuk “Polemik RUU BPIP Kembalinya Gaya Orde Baru”, pada Kamis (03/09/2020) lalu.

“Suatu sikap yang bijak karena Pancasila diharapkan tetap eksis sepanjang masa, dengan apa yang terjadi dimasa yang akan datang belum tentu sama dengan masa sebelumnya”, ungkap Firman. Menurutnya, falsafah yang tetap eksis dengan terus melakukan penyesuaian perkembangan zaman akan membangkitkan semangat nilai Pancasila dalam membangun bangsa. Ia berharap sudah saatnya Pancasila muncul sebagai ideologi terbuka yang dinamis tidak hanya di tingkat pemerintah saja, walau kini ada lembaga negara bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Berharap dari lembaga negara ini, penafsiran ideologi Pancasila harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman”, terang Firman.

Peneliti Utama di Pusat Penelitian Politik LIPI, Lili Romli, mengatakan dibentuknya BPIP ini jangan dijadikan alat kekuasaan baru, misalkan untuk membendung organisasi yang anti-pemerintah, sehingga berpotensi menjadi super body yang mengatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam menyusun haluan negara yang semestinya menjadi wewenang MPR. “Keberadaan BPIP tidak menjadi super body dengan tugas-tugas yang bertentangan dengan lembaga itu sendiri. Kalau bisa BPIP menjadi lembaga independen dengan orang-orang yang independen”, jelasnya.

Pancasila dari Masa ke Masa 

Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia diterapkan secara berbeda sesuai dengan perkembangan di setiap masa dalam mengartikan Pancasila itu sendiri. Hal ini berdasar pada catatan sejarah di era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. “Pancasila sudah menjadi konsensus kebangsaan untuk mempertemukan antara gagasan yang ingin memisahkan dan menyatukan agama dengan negara, antaara paham integrasi dan paham separasi, sejak ditetapkannya pada 18 Agustus 1945”, sebut Lili.

Lebih lanjut Lili mengemukakan, Pancasila sebagai titik temu antara dua kelompok tersebut dan bahwa Pancasila harus dipertahankan telah menjadi konsesus. “Kita harus mengakui Pancasila, meskipun berdasarkan praktik sejarah ketatanegaraan masih terjadi penyimpangan-penyimpangan”, tuturnya.

Masa Orde Lama, era pemerintahan Soekarno, Pancasila ditafsirkan dengan merujuk pada pidato 1 Juni 1945. “Pada eranya terjadi juga hegemoni tafsir indoktrinasi dengan paham Nasakom-nya. Ini menjadi catatan sejarah dalam hubungan Islam dengan negara dimana akhirnya menjadi tragis bagi rezim itu sendiri”, terang Lili.

Selanjutnya, pada masa Orde Baru, tafsir Pancasila didasarkan pada pemikiran Supomo waktu pengesahan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.  Orde Baru melahirkan konsep Negara Integralistik, yaitu paham atas dasar keanekaragaman budaya bangsa, namun tetap mempersatukan satu kesatuan negara Indonesia.

“Era Orde Baru, kembalinya ke Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, melahirkan TAP MPR juga asas tunggal dengan hegemoni monotafsir. Pada era Suharto, Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dari tingkat pusat dan daerah, dibentuk untuk menjaga ideologi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4),” terang Lili. Seiring perkembangan bangsa Indonesia, di era Reformasi, TAP MPR tentang P4 dicabut, asas tunggal dibatalkan, termasuk lembaga BP7 dibubarkan pada 1998 melalui surat TAP MPR No XVIII/MPR/1998.

Masih menurut Lili, urgensi adanya kelembagaan Pancasila berarti selebrasi harus dijalankan. Persoalan ini krusial jangan sampai ada yang dirugikan satu sama lain. “Dilihat urgensinya dari lembaga Pancasila itu, cukup UUD 1945 dan lembaga MPR yang melaksanakannya”, tutup Lili. (suhe/ed:mtr)

Penulis : Suhendra Mulia, SE., M.Si. (Humas Madya LIPI)

The post Webinar “Polemik RUU BPIP Kembalinya Gaya Orde Baru” appeared first on Prosesnews.id.