PROSESNEWS.ID – Selama puluhan tahun, pasangan suami istri asal Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) ini, merawat 3 orang anak mereka yang sejak lahir, menyandang disabilitas (keterbatasan fisik dan mental).

Adalah Rahman Abdul Gani Yona dan Zulfidar Maroe. Pasangan suami istri ini dikaruniai 4 orang anak. Namun, 3 di antara anak mereka, mengalami gangguan fisik dan mental. Sehingga tak bisa beraktivitas normal seperti anak-anak pada umumnya.

Pun berbeda dengan orang tua lain, Rahman dan Zulfidar, harus bersabar menerima kenyataan pahit tersebut. Tak putus asa, keduanya tetap bersyukur dan berupaya merawat, menafkahi anak-anaknya sepertihalnya orang tua lainnya.

Informasi dirangkum Prosesnews.id, Rahman bekerja sebagai petani. Tapi dengan usianya yang sudah tak lagi muda sekarang ini, ia tidak tahu mau bagaimana lagi. Begitu juga dengan istrinya. Selain sudah tua, juga hanya berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) biasa.

“Sekarang sudah tidak mampu lagi saya berkebun nak, fisik saya sudah kalah. Kalau dulu, saya juga jadi tukang bangunan,”tutur Rahman, didampingi istrinya Zulfidar, saat ditemui Prosesnews.id di kediaman mereka yang beralamat di Dusun 2, Desa Pelawa Induk, Kecamatan Parigi Tengah, Rabu, (11/08/2021).

Sebelumnya, keluarga sederhana ini, bertempat tinggal di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah. Namun rumah mereka rusak lantaran terdampak dahsyatnya gempa bumi dan tsunami Kota Palu dan sekitarnya, pada 28 September 2018 lalu.

“Makanya kita pindah ke sini [Desa Pelawa], di sini tanah orang tua. Sebenarnya beralamat di Desa Petapa, Parigi Tengah,”tutur Zulfidar, ibu dari 3 anak penyandang disabilitas tersebut.

Bantuan Pemerintah

Disinggung terkait bantuan pemerintah, Ibu 4 anak tersebut mengaku pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong. Namun, untuk sekarang tak ada lagi.

“Pernah ada, tapi batas waktu lalu gempa, tidak ada lagi sampai sekarang. So ada yang dari Sosial datang ke sini ba data ulang anak-anak. Ditunggu-tunggu ini tidak ada lagi,”kata Zulfidar dengan logat khasnya orang Kaili Tara.

“Pernah juga bantuan lalu saya tidak tau lagi apa namanya yang pernah saya terima dari BNI itu. Cuma yang saya tau 1 orang anak saya menerima Rp 300 ribu. Tapi saya terima nanti 4 bulan pada waktu itu. Totalnya Rp 1 Juta 200,”ia menceritakan.

Ia menambahkan, pernah juga rumah mereka didatangi oleh para relawan yang merasa terpanggil dan peduli dengan kondisi mereka. Dikatakan Zulfidar, adapun bantuan dari para relawan tersebut, berupa uang, beras, dan pula kebutuhan pokok lainnya.

“Ada dari relawan ACT dan juga Alkhairaat pernah datang ke rumah kasih bantuan. Kapan dari anu juga datang ba foto-foto, dari anunya Cudi [Gubernur Sulteng]. Tapi, ditunggu-tunggu ini sudah tidak ada lagi kabarnya,”imbuhnya.

39 Tahun Merawat Anak Penyandang Disabilitas

Bagaimana rasanya selama 39 Tahun merawat anak penyandang disabilitas. Hanya orang-orang kuat yang mampu melewatinya. Begitulah kata-kata yang bisa diungkapkan melihat kesabaran yang dimiliki Rahman dan Zulfidar.

“Anak saya ada empat. Anak pertama normal. Anak kedua, ketiga dan yang terakhir ini ada keterbatasan [disabilitas]. Anak kedua umur 39 Tahun, kelahiran 1987. Ketiga kelahiran Tahun 1990, dan yang keempat ini lahir pada Tahun 1995. Berarti sudah 39 Tahun kalau dihitung dari anak pertama. Alhamdulillah masih Tuhan kasih kekuatan,”pungkas Zulfidar.

Sekarang, satu keluarga ini pun, hidup rukun dan damai di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah. Orang yang ingin melihat atau pun ingin memberi uluran tangan, bisa langsung menghubungi nomor telpon kepala keluarga, Rahman : 085397437472.

Penulis : Majid R

The post Kisah Suami Istri di Sulteng, Puluhan Tahun Merawat 3 Anak Penyandang Disabilitas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Material timbunan digunakan pada proyek penanganan longsor ruas jalan Mepanga – Tinombo yang berlokasi di Desa Tibu, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, diduga berasal dari pertambangan galian C milik pribadi yang tak memiliki izin atau ilegal. 

Berdasarkan penelusuran tim, terkuak material pasir dan batu amor (batu Gajah ) diambil dari tiga lokasi berbeda yang diduga kuat illegal.

Dari hasil temuan lapangan, terlihat terdapat alat berat yang sedang melakukan pengambilan materian pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Bobalo, Kecamatan Palasa yang oleh pihak Kontraktor dari PT Widya Rahmat Karya dengan bermodal persetujuan lisan dari Kepala Desa.

Kepala Desa Bobalo Jiplan mengakui bahwa dirinya sebelumnya telah didatangi perwakilan perusahaan tersebut, untuk meminta izin aktivitas pengambilan material pasir di aliran muara sungai Bobalo.

Dirinya mengaku, pihak perusahaan hanya memberitahukan. Namun tidak memperlihatkan dokumen perizinan pengambilan material pasir dari daerah aliran sungai (DAS).

“Mereka kemarin sudah minta izin dalam hal pengambilan material, jadi saya bilang silahkan saja, tapi air ini kan sampai ke rumah penduduk jadi saya bilang kasih lurus saja, saya tidak tau mereka sudah ada izin atau tidak untuk galian C,” ujar Kades Bobalo, Jilpan saat ditemui di kediamannya medio Juli silam.

Parahnya, material yang dikeruk oleh pihak perusahaan yang dijadikan urugan pilihan pada timbunan dasar badan jalan pada pekerjaan jembatan pelintas di Desa Tibu, diambil dari sekitar jembatan Desa Bobalo dengan jarak kurang dari 50 meter.

Sebelumnya, pihak perusahaan juga mengambil material timbunan dari DAS Desa Tibu dengan dalih yang sama, yakni normalisasi sungai.

Hal ini dibenarkan Kepala Desa Tibu, Ismail Kandoto saat ditemui di rumahnya. Menurutnya, di sungai Tibu sangat banyak pasir yang dihasilkan dari luapan banjir sehingga perlu adanya normalisasi.

“Normalisasi itu sekaligus dimanfaatkan orang (perusahaan) mengambil material,”ujar Ismail Kandoto.

Sementara batu amor dan material batu lainnya, digunakan pada lapisan bawah tanggul abrasi yang bertujuan mencegah terjadi pengikisan pantai akibat dari tenaga gelombang laut yang bersifat merusak tersebut, diambil dari hasil pengerukan salah satu lokasi pegunungan yang diduga kuat para pihak perusahaan pun tidak memiliki izin galian C.

“Perusahaan membeli tanah warga seharga Rp 5 juta dan melakukan pemanfaatan potensi batunya, mereka menyetor ke Kas Desa baru Rp 9 juta sebagai kompensasi karena ada perdesnya “jelas Ismail Kandoto.

Seirama dengan Kades Bubalo,Jilpan, Kades Tibu Ismail Kandoto, juga mengakui hanya memberikan Ijin lisan terkait kegiatan pengambilan material galian C di Desanya yang dilakukan Kontraktor Pelaksana Proyek Penanganan Longsor Ruas Jalan Mepanga-Tinombo, Tahun 2021.

Faktanya , lokasi pengerukan tidak lagi dilakukan reklamasi usai diambil material bebatuannya .

Ditemukan masih terdapat lubang bekas galian yang menganga dan berpotensi memicu erosi yang berdampak terhadap kebun masyarakat sekitar.

Salah seorang Warga Tibu mengeluhkan aktivitas pengambilan batu amor (Batu gajah) di Desanya menimbulkan keresahan para pemilik lahan disekitar lokasi pengerukan.

Pasalnya, lokasi tersebut merupakan jalan lintasan menuju ke perkebunan warga, bahkan pemilik tanah yang dilintasi saat ini memilih memasang palang agar lahannya tidak dilintasi Truk dan alat berat untuk melakukan pengerukan.

“Saya sudah sampaikan ke Kepala Desa , jangan asal kasih izin ba gale di sana ,eh malah saya dianggap provokator dan diacuh “ungkap lelaki paruh baya yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Pihak Pelaksana yakni PT Widya Rahmat Karya dan PPK 2.I pada satker Wilayah II PJN XIV Sulteng, ketika dikonfirmasi, enggan memberikan Komentar.

Bahkan, Kantor Redaksi Kit perusahaan di Desa Bubalo, serta kantor PPK 2.1 di Desa Palasa lambori, Dusun Ogomojolo, Kecamatan Palasa, tidak ada aktivitas saat akan dikonfirmasi.

“Maaf pak, kami di sini Cuma pekerja, pak Reza yang PPK ada ke Palu, nomornya juga ndak ada sama kami ,“kata Pardi, salah seorang petugas lapangan yang berada di Kantor Satker Wilayah II/PPK.2.1 di Palasa. (Tim)

The post Proyek Penanganan Longsor Ruas Jalan di Desa Tibu, Diduga Pakai Material Ilegal appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) Cabang Sulawesi Tengah (Sulteng), Drs. H. Taswin Borman M.Si, tutup usia pagi tadi menjelang siang. Minggu, (04/04/2021).

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) itu, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu. Dan telah dimakamkan di pekuburan KKIG Kawatuna, Jalan Kijang No. 10, Palu Sulteng, sore tadi.

“Kami Pemerintah Kabupaten Boalemo, turut berduka cita,” ucap Sekda Boalemo H. Sherman Moridu S.Pd., MM., melalui Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Daerah Pemkab Boalemo, Risman Bantahari, S.Pd.,M.Pd.

Dikatakan Risman, Ketua KKIG Sulteng Taswin Borman, merupakan sosok terbaik di mata masyarakat. Khususnya, masyarakat Gorontalo, Boalemo yang sudah berdomisili dan tinggal di Sulteng.

“Tidak sedikit orang Gorontalo, khususnya Boalemo yang sudah tinggal dan menetap di Sulteng. Taswin Borman itu sudah jadi orang tua di sana,” tutur Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Daerah Pemkab Boalemo.

“Beliau orang baik. Sewaktu saya dan teman-teman masih menimba ilmu di Kota Palu, juga sering dapat nasihat dari beliau. Bagi kami, beliau sosok yang menginspirasi,” tutup Risman Bantahari.

Seperti ditulis Celebespos.com, Taswin Borman merupakan Sekda pertama di Parimo pada masa Kepemimpinan Bupati Parimo Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. Saat itu Parimo mekar dan berdiri menjadi Daerah Otonom Baru, (DOB) berpisah dari Kabupaten Donggala.

Selanjutnya, pada masa kepemimpinan HB Paliudju sebagai Gubernur Sulteng, Taswin Borman pernah menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan, hingga memasuki masa purnabhakti, dengan pangkat dan golongan tertinggi IV/e.

Di masa purnabhakti ini, Taswin Borman kemudian terjun ke Dunia Politik. Dari berbagai kegiatan yang dilakukannya saat itu, alhasil pernah mengantarkannya menduduki kursi DPRD Provinsi Sulteng.

Penulis : Abdul Majid Rahman

The post Sosok Taswin Borman Ketua KKIG Sulteng di Mata Pemkab Boalemo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPD-RI, Abdul Rachman Taha (ART), melakukan Kunjungan Kerja (Kunker), di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Rabu, (03/03/2021).

Di sela-sela kegiatannya, Senator Muda Senayan asal Sulteng ini, menyempatkan waktu, bertandang ke Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Parimo.

Kedatangan ART itu pun, langsung disambut hangat jajaran Pengurus DPC Hanura Parimo. Diantaranya, Ketua DPC Parimo, Sartin Dauda, dan juga Sekretaris DPC Hanura Parimo, Arif Al-katiri.

Aim Ngadi, selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Hanura Sulteng yang turut mendampingi kedatangan ART, membeberkan, ada banyak hal yang dibicarakan melalui kesempatan itu.

“Alhamdulillah, selain membicarakan potensi politik Hanura yang saat ini memiliki 4 Kursi di DPRD, juga membahas terkait pemberdayaan masyarakat Parimo,” ujar Aim, saat dikonfirmasi Prosesnews.id.

Dikatakan Aim, begitu banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Parimo saat ini. Misalnya, di sektor pertanian dan perikanan. Namun, belum terkelola dengan maksimal.

“Hal ini yang kemudian menjadi perhatian serius ART saat pertemuan tadi. Pada prinsipnya, Hanura Parimo menyambut baik niat beliau (ART), dan teman-teman Hanura selalu siap berkolaborasi terkait pemberdayaan masyarakat ini,” ketusnya.

Soal sikap politik Hanura sendiri, lanjut Aim, pihaknya memastikan, bahwa sikap Partai Hanura bakal selalu terbuka dengan siapa pun, apalagi jika itu untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak.

“Dan Hanura punya harapan besar kepada tokoh muda asal Sulteng ini dalam waktu-waktu ke depan, untuk bersama-sama membangun Parimo. Hanura membuka peluang kepada semuanya, termasuk ART,” jelas Ketua Bappilu Hanura Sulteng menandaskan. (rls)

The post Bersama ART, Hanura Parimo Bahas Pemberdayaan Masyarakat appeared first on Prosesnews.id.

Artinya, bahwa potensi kekayaan alam termasuk tambang emas, harus dikelola dengan mengacu pada tiga kutub tersebut.  Tidak merusak lingkungan secara destruktif, memberikan manfaat ekonomi, dan pula tidak membuat keresahan sosial, konflik di masyarakat.

“Untuk kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI), saya pastikan tidak memenuhi ketiga kutub tersebut. Dampak lingkungan yang diakibatkan, akan merusak secara destruktif, dampak ekonomi bersifat sesaat dan hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu, dan sudah pasti menimbulkan dampak keresahan sosial berupa konflik pro dan kontra,” kata Ketua Dewan Pakar KAHMI Parigi Moutong, Hengky Idrus. Jum’at, (26/02/2021).

Menurutnya, PETI tidak akan terjadi, jika seluruh stakeholder penentu pengambil kebijakan konsisten dan tegas jalankan tugasnya, termasuk aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan.

Pada kasus PETI Parigi Moutong kata Hengky, terjadi pertemuan kepentingan para pihak. Yaitu rakyat berkepentingan cari nafkah, cukong mencari uang sebesar-besarnya, serta oknum mencari penghasilan tambahan dan seterusnya.

Tidakkah cukup kasus PETI Poboya menjadi pelajaran? lingkungan menjadi rusak, dan uang yang didapat dari PETI akan habis dan masyarakat kembali miskin, lalu para cukong pergi dengan membawa pundi-pundi kekayaan.

“Solusinya adalah tutup seluruh PETI di Kabupaten Parigi Moutong, dan dorong percepatan penambangan emas secara legal, baik korporasi maupun pertambangan rakyat,” ketusnya.

Kenapa harus didorong penambangan secara legal ? Menurut Presidium PENA 98 Sulawesi Tengah ini, agar pengelolaan lingkungan akan mengacu kepada AMDAL.  Rakyat setempat bisa direkrut menjadi tenaga kerja, ada protap K3 dan asuransi pekerja, daerah mendapat PAD dan lain sebagainya.

“Sebagai stakeholder masyarakat sipil, saya meminta Pemda dan DPRD untuk lakukan dialog terbuka  soal masalah PETI ini.  Hadirkan seluruh Forkompida terkait dan perwakilan masyarakat sipil,” pintanya.

Lanjut Ketua Dewan Pakar KAHMI Parigi Moutong, jangan jadi kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Akhirnya, ‘sakit gigi’ massal. Penyebab kematian korban adalah longsor di lokasi PETI. Jadi, yang perlu diusut itu bukan penyebab longsornya, tapi PETInya.

“Teriring doa buat seluruh korban PETI Buranga dan sebelum-sebelumnya. Semoga ke depan, kita tidak mendengar lagi ada korban akibat PETI,” harapnya. (rls)

The post PETI Tidak Akan Terjadi Jika Pengambil Kebijakan Konsisten appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Badrun Nggai, mengapresiasi bila ada pemakai narkoba yang berani jujur, mau mengakui kesalahan dan kekhilafannya.

Misalnya, yang bersangkutan mendatangi pihak berwenang, dan mengungkapkan bahwa, selama ini dirinya terjerumus, kecanduan dan ketergantungan dengan barang terlarang (narkoba) tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi jika ada masyarakat yang berterus terang. Apalagi, jika dia ASN. Dengan begitu kita carikan solusi untuk disembuhkan atau direhabilitasi,”kata Badrun, Selasa (23/02/2021).

Dikatakan Badrun, narkoba memang sangat sulit diberantas. Namun demikian, jika seluruh komponen dan elemen masyarakat bersatu dan bersinergi, yakin dan percaya katanya, narkoba bisa diatasi.

“Semuanya harus bersatu memberantas penyakit masyarakat yang sangat meresahkan ini,”ketusnya.

Ia pun meyakini, dengan menggunakan metode tersebut, Parimo akan bebas dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

“Saya yakin suatu saat Parigi Moutong bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika,” kata Badrun menandaskan.

Reporter : Saiful

The post Wabup Parimo Apresiasi Pemakai Narkoba Jujur appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Zulfinasran, vaksinasi Corona Virus Desease (covid-19) itu, ibarat strategi perang.

Di mana, pada suntikan pertama, masih melihat berapa kekuatan musuh, setelah itu melaporkan kepada komandan pasukan perang, bahwa kondisi musuh seperti ini dan itu.

Menurutnya, penyuntikan pertama, hanya untuk perkenalan saja. 14 hari kemudian, baru akan disuntikan untuk dosis anti virusnya.

“Istilahya sama dengan perang. Suntikan pertama itu masih melihat berapa kekuatan musuh. Jadi yang melihat lapor ke komandan, bahwa virus seperti ini dan itu. Kemudian disuntikan lagi untuk tambahan amunisi di tubuh. Itu sebabnya 14 hari kemudian kita disuntik kembali vaksin yang kedua,”ujarnya, kepada Wartawan. Senin, (22/02/21).

Ia pun, mengumumkan, vaksinasi yang akan dilaksanakan di Daerah Parimo, sebanyak dua kali. Semua pihak wajib mendukungnya, tanpa terkecuali.

“Ada laporan ke saya, masih ada beberapa tenaga kesehatan yang tidak mau di vaksin. Ini sesuatu yang keliru.  Mestinya memberikan contoh ke masyarakat,”tegasnya.

Di samping itu, Paglima ASN Parimo ini juga mengingatkan kembali, agar senantiasa melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) covid-19.

“Kami berharap terhadap beberapa program Pemerintah juga bisa didukung, terutama yang kita hadapi saat ini yaitu masalah Pandemi Covid- 19. Mari kita patuhi Protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama,”pungkasnya

Reporter : Saiful

The post Zulfinasran Sebut Vaksinasi Covid Ibarat Strategi Perang appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, PARIMO – Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako (Untad) Palu Dr Rusdin Dien M.Si mengatakan, sangat mendukung penuh niat baik Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Perguruan Tinggi Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) di Kabupaten Parigi Moutong.

“Kami dari Fakultas Perternakan dan Perikanan Untad, sangat mendukung penuh hadirnya Politeknik KP di Parimo,” kata Rusdin saat diwawancarai Media ini usai meninjau lokasi Perkuliahan di Mosing baru baru ini.

Rusdin mengomentari, jika dilihat dari potensi Kelautan dan Perikanan yang dimiliki Parigi Moutong dengan garis pantai 472 kilo meter, maka sangat luar biasa dan wajar didirikan Perguruan Tinggi Poltek KP.

Sehingga kata Rudin, untuk mempercepat hal itu, maka kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi yang ada sudah sangat tepat demi peningkatan SDM.

“Dengan adanya kerjasama ini, maka peningkatan kualitas SDM menjadi kewajiban bersama. Jika ini berjalan bersama, maka mencerdaskan generasi bangsa itu pasti bisa tercapai,” jelas Rusdin.

“Kami dari fakultas Pertenakan dan Perikanan Untad menaruh perhatian penuh dikutkan bersama politeknik yang ada. Kita akan bergabung bersama sama. Semoga dengan adanya kerjasama yang baik ini harapan bisa tercapai,” tambahnya.

Lanjut Rusdin, sarana dan prasara Perkuliahan boleh dikata sudah memadai, sehingga tinggal proses perizinan dan naskah akademik.

Secara emosional kata Rusdin, dirinya terpanggil sebagai putra daerah untuk bersama sama membantu Pemerintah Daerah.

“Secara emosional kami selaku putra daerah mendukung adanya kegiatan ini. Ini luar biasa dan kami bangga. Bukan hanya melihat dari jauh, tetapi bagaimana sama sama membangun daerah ini,”Ujar Rusdin Kelahiran Toribulu itu. Jum’at, (12/2/21).

“Intinya pengurusan perizinan, naskah akademik, penyiapan sumber daya manusia, kita akan bantu juga agar korelasinya bagus,” tutupnya. (rls)

The post Dukung Poltek KP di Parimo, Untuk Meningkatkan SDM Dibidang Kelautan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dijadwalkan Taruna Taruni Politeknik (Poltek) Kelautan dan Perikanan (KP) Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal bertandang di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng), untuk melaksanakan Praktek lapangan, pada awal bulan Maret 2021.

Hal itu disampaikan langsung Direktur Poltek KP Bone Muji Prihajatno, kepada Wartawan, usai survei lokasi di Pantai Wisata Mosing, Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan. Selasa, (09/02/2021).

Kata Muji, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Parimo, sangat mendukung, itu bisa dilihat dari persiapannya yang cukup matang.

“Pemkab Parimo mendukung sekali. Jadi kami juga terkesan sekali ternyata persiapanya matang untuk anak anak kita dari Bone, baik sarana asramanya, tempat untuk praktek sudah disiapkan semua. Ini tugas kami, karena sudah disiapkan seperti ini tentunya kami lebih giat lagi untuk praktek disini,” imbuhnya.

Muji menuturkan, sebanyak 12 orang putra-putri Parimo sedang menjalani perkuliahan di Poltek Bone. Sehingga kata Muji ia akan mengutus 12 orang tersebut untuk bergabung dengan Taruna Taruni lainnya mengikuti Praktek lapangan di Parimo.

Lebih lanjut katanya, 12 orang Taruna Taruni Parimo yang sedang mengayam pendidikan di Poltek KP Bone ini, adalah pelaku utama pembudidaya ikan ataupun nelayan. Dan memang, sesuai intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan RI, pelaku utama untuk poltek Bone 50 persen, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup dari anak anak nelayan.

“Kami tentunya menyambut baik, mudah-mudahan anak anak kami bisa praktek dan beraktivitas dengan baik disini, didampingi dosen dosen profesional, tenaga tenaga teknis yang professional. Apalagi ada dukungan dari Perusahaan yang sangat membantu tempat praktek maupun nantinya setelah lulus,”harapnya.

“Kedatangan Taruna Taruni Politeknik Bone sebenarnya sudah diagendakan selesai semester ganjil. Tetapi kita akan mulai saja di semester genap yakni awal bulan Maret sebanyak 30 orang sudah termasuk 12 orang Putra putri Parigi Moutong yang belajar di Bone,” Pungkasnya. Rabu, (10/02/2021). (Rls)

The post Pemkab Parimo Siap Sambut Kedatangan Taruna Taruni Poltek KP Bone appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Penanganan Stunting menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong.

Aksi terbaik percepatan penurunan Stunting membuat Parigi Moutong raih beberapa penghargaan. Baik di tingkat Provinsi, maupun Nasional.

Diantaranya terbaik I Kategori kinerja aksi percepatan penurunan Stunting terintegrasi Kabupaten Kota se- Sulawesi Tengah Tahun ke – 2 2020.

Atas prestasi tersebut, Parigi Moutong didaulat mewakili Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti penilaian aksi percepatan penurunan Stunting terintegrasi tingkat Nasional di Ambon, belum lama ini.

“Capaian terbaik penaganan Stunting Parigi Moutong tidak terlepas peran OPD terkait. Organisasi profesi, PKK, Baznas, serta petunjuk-petunjuk pimpinan baik Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah,” ujar Plt Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan SKM., M.KES, dihadapan tim studi tiru Bangkep. (05/02/2021).

Hal senada juga dikemukakan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong Abd Sahid. Kata Sahid, capaian-capaian terbaik dalam penanganan Stunting di Parigi Moutong utamanya pada tahun 2020 adalah upaya kerja keras OPD terkait dalam penanganan 8 aksi penurunan Stunting.

“Alhamdulillah berdasarkan penilaian kinerja Stunting Kabupaten Kota se Provinsi Sulteng, Parigi Moutong terbaik dari berbagai kategori,” tandasnya.

Studi Tiru sendiri, dilanjutkan hari ini. Sabtu, (06/02/2021), Pemerintah Bangkep akan meninjau salah satu lokus penanangan Stunting terbaik di Kecamatan Siniu. (Ads/Rls).

The post Terbaik Penanganan Stunting, Bangkep Studi Tiru ke Pemkab Parimo appeared first on Prosesnews.id.

Catatan : Miftahul Afdal

GERAKAN sosial yang ditimbul dari masyarakat seyogyanya merupakan respon terhadap gejala sosial yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri, baik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan umum maupun tindakan pemerintahan yang cenderung korup.

Sebagaimana yang dikatakan Max Weber bahwa dimana ada aksi akan ada reaksi, tindakan dari pemerintah yang dianggap masyarakat tidak lagi memihak kepada kepentingan mereka menjadi luapan kekecewaan yang menjadi gerakan sosial.

Pada umumnya gerakan sosial yang muncul dipermukaan berbentuk demontrasi atau unjuk rasa, jika merujuk Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 bahwa hak warga negara, penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang, maka gerakan sosial tersebut memiliki landasan konstitusional.

Mungkin sebagian orang lupa bahwa dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 jelas mengatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sesuai Undang-undang, itu artinya rakyat memiliki hak atas kedaulatan apabila pemimpin daerah dituntut mundur apabila tidak sesuai lagi dengan keinginan rakyat terlebih lagi jika telah melanggar sumpah jabatan.

Seperti tumbuh suburnya gerakan sosial yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Parigi Moutong, masyarakat dari berbagai latar belakang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli (AMPIBI) melakukan demonstrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong yang menuntut agar Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu mundur dari jabatannya.

Dari tuntutan yang disampaikan AMPIBI kepada DPRD Parigi Moutong bermuara dari adanya penerimaan uang sebesar 4,9 miliar Bupati Parigi Moutong dari seorang pengusaha berinisial AY bahwa tindakan itu merupakan bentuk gratifikasi.

Belum lagi, akibat Bupati Parigi Moutong yang berkantor di salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, namun berjauhan dari sentralisasi pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong yaitu di Parigi, dan masih banyak lagi yang terakumulasi dalam gerakan sosial pemberhentian Bupati Parigi Moutong.

Tentu saja, gerakan sosial itu lahir dari jiwa masyarakat atas dasar warisan sikap penolakan terhadap kebobrokan pemerintahan dan menyadari kesamaan tujuan pada masa depan yang digelorakan dalam perlawanan.

Keresahan masyarakat yang melihat situasi daerah sedang tidak baik-baik saja seharusnya menjadi keterpanggilan untuk semua elemen masyarakat untuk berjuang.

Legitimasi UUD 1945 telah jelas memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk berdiri tegak melawan dengan gerakan sosial, begitu pun gerakan sosial yang dilakukan AMPIBI di Parigi Moutong. (**)

Penulis adalah Pemuda Kabupaten Parigi Moutong

(Tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis)

The post Tumbuh Suburnya Gerakan Sosial di Parigi Moutong appeared first on Prosesnews.id.

Mobil Travel Mitsubishi Microbus bernomor Polisi DN 7154 AU tersebut. Mengalami kecelakaan, sekitar Pukul 22.30 Wita. Akibat kejadian Nahas itu, dikabarkan 24 orang mengalami luka-luka, dan 1 orang meninggal Dunia.

Menurut penuturan warga setempat, Mobil yang di kendarai oleh Sopir Abd. Rahman Bilandatu itu, mengalami gangguan mesin, tiba-tiba mesin mobilnya mati saat kecepatan tinggi. Sehingganya, sang sopir mengalami kesulitan saat menghidupannya kembali.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kapolsek Moutong, AKP. Siswanto. Membenarkan kejadian tragis tersebut. Dia menuturkan, ada kecelakaan tunggal pada rabu malam, di Area Santigi.

“Setelah menerima informasi, kami segera melakukan olah TKP awal. Saat itu juga, para penumpang langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat, untuk penanganan medis. Namun, salah satu balita yang masih berumur 11 bulan, meninggal Dunia saat masih dalam perawatan,” jelas Kapolsek seperti yang dilansir di Matarakyatindo.com

Lebih lanjut kata Siswanto, untuk keseluruhan penumpang. Tercatat sebanyak 24 orang. Namun untuk 2 diantaranya yang belum diketahui indentitasnya, langsung dijemput oleh keluargannya.

Kata Siswanto, ditaksir kerugian materil akibat kecelakaan tersebut, mencapai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Kini, bangkai mobil masih tergeletak ditempat kecelakaan, sembari menunggu evakuasi.

Editor : Majid Rahman

The post Mini Bus Tujuan Palu-Gorontalo ‘Tabulengkar’ di Gunung Santigi, Sulteng appeared first on Prosesnews.id.