PROSESNEWS.ID – Komisi III DPRD Kota Gorontalo melakukan kunjungan lapangan di sejumlah titik, termasuk di Jalan Piola Isa dan Jalan Kalimantan, untuk meninjau kondisi kabel-kabel telekomunikasi yang tampak semrawut di area tersebut.

Dalam peninjauan itu, Komisi III menyoroti keberadaan kabel yang tidak tertata rapi dan dinilai menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta mengurangi estetika kota. Kondisi ini juga berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan.

“Kabel-kabel di sejumlah titik, terutama di Jalan Piola Isa, menjadi perhatian kami. Kondisi ini merupakan dampak dari pekerjaan jalan yang masih berlangsung,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Gorontalo, Ariston Tilameo.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Ariston menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memanggil seluruh pihak terkait, termasuk penyedia layanan telekomunikasi, untuk membahas solusi dan penataan kabel secara menyeluruh.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, penataan infrastruktur telekomunikasi harus sejalan dengan pembangunan jalan agar tidak menimbulkan kesan kumuh di tengah upaya pemerintah memperindah kota.

“Estetika kota ini harus dijaga. Jangan sampai pembangunan infrastruktur jalan yang baik justru terkesan kumuh karena penataan kabel yang tidak beraturan,” tambah Ariston

The post Kabel Telekomunikasi Semrawut, DPRD Kota Gorontalo Akan Panggil Pihak Terkait appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, merespons derasnya sorotan publik pasca pemecatan dirinya dari keanggotaan PDI Perjuangan. Ia menyatakan siap untuk diaudit oleh lembaga berwenang terkait laporan harta kekayaannya.

“Kalau saya mau diaudit harta kekayaan saya silahkan. Kalau ada kontak KPK silahkan diaudit, Kejaksaan silahkan diaudit. Silahkan diaudit semua mengenai harta kekayaan saya. Saya siap untuk itu. Apapun konsekuensi yang menjadi persyaratan agar saya bisa dimaafkan oleh masyarakat Gorontalo,” kata Wahyudin melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya, Minggu subuh (21/9/2025).

Berdasarkan data e-LHKPN KPK, Wahyudin baru sekali melaporkan harta kekayaannya, yakni pada 26 Maret 2025 saat masih menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD Gorontalo.

Dalam laporan tersebut, ia mencatat kepemilikan tanah dan bangunan seluas 2.000 m²/72 m² di Kabupaten Boalemo senilai Rp180 juta, serta kas Rp18 juta. Namun, ia juga memiliki utang Rp200 juta sehingga total kekayaannya minus Rp2 juta.

“Total harta kekayaan Rp-2.000.000,” tertulis dalam laman e-LHKPN KPK.

Selain membicarakan kekayaan pribadinya, Wahyudin juga mengaku pernah diperas oleh seorang wartawan yang menuntut uang Rp10 juta agar video dirinya tidak disebarkan ke publik.

“Memang ada wartawan yang melakukan itu,” ungkap Wahyudin.

The post Merespons Sorotan Publik, Wahyudin Moridu Siap Diaudit KPK dan Kejaksaan appeared first on Prosesnews.id.