PROSESNEWS.ID – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Yuriko Kamaru, memberikan tanggapan terkait progres pembangunan Islamic Center di provinsi tersebut. Setelah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Karo Hukum Setda dan Karo Pemerintahan Kesra Provinsi Gorontalo pada Senin (11/12/2023), Yuriko memberikan pandangannya mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah.

Yuriko menekankan bahwa Komisi I secara khusus membahas isu seputar pembangunan Islamic Center dan Masjid Raya Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut, pertanyaan diajukan mengenai langkah-langkah konkret yang telah diambil pemerintah provinsi. Yuriko menegaskan bahwa penindakan terhadap persoalan ini harus dilakukan secara rinci dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Politisi dari Partai Nasdem ini juga menyatakan bahwa pembangunan Islamic Center membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan bahwa proyek ini harus dikelola sebagai aset pemerintah provinsi, dan bukan diidentifikasi sebagai milik yayasan. Menurut Yuriko, keterlibatan semua elemen pemerintah dan masyarakat serta pengawasan pemerintah sangat diperlukan dalam proses pembangunan ini.

“Sehingga pembangunan Islamic Center ini membutuhkan keterlibatan dan kerja sama semua elemen pemerintah dan masyarakat, dan tetap harus diawasi oleh pemerintah,” ungkap Yuriko.

Dalam penutupannya, Yuriko menyoroti pentingnya perencanaan yang baik dari segi anggaran, lokasi, dan mekanisme pembangunan. Ia menekankan bahwa kejelasan dalam perencanaan ini sangat diperlukan, terutama karena proyek ini menggunakan dana dari masyarakat.

“Oleh karena itu, butuh kejelasan dalam pembangunan ini, karena pembangunan ini menggunakan dana dari masyarakat,” tutup Yuriko.

Tanggapan Yuriko Kamaru ini menyoroti pentingnya transparansi, keberlanjutan, dan keadilan dalam proses pembangunan Islamic Center di Provinsi Gorontalo.

The post Tanggapan Yuriko Kamaru Terhadap Pembangunan Islamic Center di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pemprov Gorontalo mendapat desakan dari Adhan Dambea untuk segera mengambil langkah tegas terkait anggaran dana pembangunan Islamic Center senilai 30 miliar 60 rupiah.

Dana yang berasal dari zakat dan infaq ASN Provinsi Gorontalo itu diketahui dikelola yayasan pembangunan yang dipimpin oleh Zainuddin Hasan.

Adhan Dambea menyoroti, anggaran tersebut seharusnya diserahkan kepada panitia resmi yang telah ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Poin utama yang ditekankan adalah dalam SK Gubernur tercantum istilah ‘Panitia Pembangunan’, bukan ‘yayasan pembangunan’.

“Sehingga, ini menimbulkan keraguan terhadap legalitas yayasan yang mengelola dana tersebut,” kata Adhan.

Selain itu, Adhan juga mengungkapkan ketidaksesuaian penggunaan anggaran, di mana dari total awal 30 miliar lebih, hanya tersisa 2,9 miliar.

Sejumlah dana tersebut ternyata telah digunakan untuk biaya konsumsi, tenda, dan kegiatan lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya.

Tidak cukup sampai di situ, Adhan juga menyoroti rencana penggunaan anggaran perjalanan dinas sebesar 25 juta rupiah oleh yayasan untuk dua orang, yang dinilai sangat besar dan tidak relevan.

“Dana tersebut seharusnya digunakan sesuai dengan tujuan awal,” tegas Adhan.

Terkait kejanggalan ini, Adhan berharap agar pemerintah daerah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana umat tersebut. Harapannya juga agar pihak yayasan dapat memahami dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh DPRD terkait isu ini.

The post Polemik Dana Pembangunan Islamic Center, AD Desak Pemerintah Ambil Tindakan appeared first on Prosesnews.id.