PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar ramah tamah menyambut kunjungan kerja Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintah Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, di rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Kamis (4/3/2021).

Yusharto Huntoyungo merupakan putra Gorontalo yang sukses berkarir di Kemendagri. Sebelum dilantik menjadi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri pada 29 Desember 2020, ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Yusharto juga pernah menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, serta Kabag Perencanaan di Badan Diklat Kemendagri. Jabatan lain yang pernah didudukinya di antaranya Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, serta Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama IPDN.

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Gorontalo, Dirjen Bina Pemdes menjadi narasumber dalam kegiatan Pre Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Utara Indonesia yang digelar di Universitas Negeri Gorontalo.

Selanjutnya usai ramah tamah dengan Pemprov Gorontalo, Yusharto berkunjung ke Kabupaten Bone Bolango untuk meresmikan Desa Talulobutu. Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, di hari kedua kunjungannya di Bumi Serambi Madinah, Dirjen Bina Pemdes dijadwalkan akan menghadiri pertemuan dengan Bupati Bone Bolango dan 20 Kepala Desa Inovatif.

“Saya sangat senang dijamu oleh pak Wagub Idris Rahim, beliau ini adalah salah satu pengasuh saya. Terima kasih sudah disuguhi makan khas Gorontalo, saya kangen dengan makanan daerah ini,” ungkap Yusharto sebelum meninggalkan rumah jabatan Wagub Gorontalo.

Turut hadir pada ramah tamah itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Kepala Dinas PMD Dukcapil Slamet Bakri, Kepala Dinas Pariwisata Rifly Katili, Kepala Dinas Kominfo Statistik Masran Rauf, serta Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Sudarman Samad.

The post Pemprov Gelar Ramah Tamah Sambut Dirjen Bina Pemdes appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta pemerintah desa di Kabupaten Boalemo untuk menertibkan data warga yang menerima bantuan pangan bersubsidi.
Para penerima bantuan ini adalah warga yang benar-benar berhak menerima program Bakti Sosial NKRI Peduli yang diprogramkan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Tolong kepada kepala desa, calon penerima bantuan harus diseleksi lagi. Banyak yang mengeluhkan warga miskin tidak pernah dapat. Saya inginkan data jelas yang mana penerima BLT, yang dapat PKH catat, dan seterusnya, mereka itu tidak lagi menerima sembako seperti ini,” kata Rusli Habibie saat menggelar Bakti Sosial NKRI peduli di Kecamatan Botumoito, Boalemo, Sabtu (30/1/2021).

Pada Bakti Sosial NKRI Peduli ini sebanyak 221 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat bantuan pangan bersubsidi.

Rusli Habibie mengingatkan pentingnya data base penerima bantuan di setiap desa. Data penerima harus jelas berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan lain sejenis, baik dari pemerintah pusat maupun kabupaten/kota. Sehingga semua warga prasejahtera mendapat bantuan.

“Jangan dobel lagi penerima bantuan. Masyarakat mengeluhkan bantuan hanya kepada keluarga aparat desa saja. Kami akan membuat kartu yang dapat menelusuri data penerima sembako NKRI peduli ini, bukan penerima bantuan lain,” ucap Rusli Habibie.

Bantuan yang diserahkan pada bakti sosial ini terdiri dari 8 item bahan pokok yakni beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, telur 10 butir. Selain itu ada juga tetdapat paket rica, bawang merah dan bawang putih masing-masing setengah kg serta ikan segar 1 kg.

Sebanyak 221 keluarga penerima bantuan di Kecamatan Botumoito berasal dari 3 desa yakni desa Boliohutuo, Tapadaa dan Rumbia. Penerima diwakili masing-masing 5 orang. Selebihnya diantar ke Kantor Desa masing-masing.

The post Gubernur Rusli Minta Pemdes Tertibkan Data Penerima Bantuan appeared first on Prosesnews.id.

Menurut Nawir, kabar itu tidak benar, Pemdes tidak pernah mengeluarkan data seperti itu. Apalagi itu dokumen negara atau dinas.

“Data Itu Hoax. Saya katakan sekali lagi Hoax, tidak benar. Kami tidak pernah memberikan rilis seperti itu, karena itu dokumen dinas atau negara,” tegasnya.

Dijelaskannya, kalaupun ada yang data seperti itu, harusnya dibahas dalam rapat di internal Dinas Pemdes. Bukan untuk disebar-sebarkan seperti itu.

Dikatakannya, saat ini pihaknya sementara menelusuri kabar tersebut dari mana data yang muncul, dan dilalukan penyelidikan terhadap orang yang menyebarkan.

“Saat ini pihak kami masih mencari tahu itu dari mana, kami juga masih menyelidiki kabar yang beredar lewat postingan daftar itu. Apalagi saat ini mulai digoreng dan dipolitisasi. ” bebernya.

Lebih lanjut, Nawir mengatakan, saat ini kecanggihan teknologi sudah begitu cangih, khususnya editing , oleh sebab itu, oknum-oknum yang tak bertanggung jawab memamfaatkan data tersebut, apalagi saat ini bertepatan dengan pesta demokrasi, sehingganya data hanya dimanipulasi.

“Lagi-lagi kami tegaskan kembali, kami tidak membuat dokumen seperti itu, karena dari angka angkanya saja sangat berbeda. Dan itu hoax, karena normalnya masih sama dengan yang lalu-lalu,” pungkasnya. (Ads)

Reporter : Rihol Igirisa

The post Soal Isu Beredarnya Daftar Honor Desa Turun, Ini Penjelas Kadis Pemdes appeared first on Prosesnews.id.