PROSESNEWS.ID, Jakarta – Dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menuai perhatian berbagai pihak. Kasus ini dinilai mencerminkan persoalan serius dalam ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Rabiah Putri, Ketua Direktorat Jenderal Perlindungan Anak dan Perempuan (Dirjen PAP) Pemuda Parlemen Indonesia (PPI), merespons kasus tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk mendorong perubahan struktural dalam perlindungan perempuan dan sistem pendidikan.

Ia menilai kasus yang terjadi di FH UI bukanlah anomali, melainkan cerminan dari realitas yang selama ini tersembunyi di balik institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman.

Berdasarkan data nasional dari Komnas Perempuan, SIMFONI PPA, dan KPAI, tercatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender pada tahun 2025. Kekerasan seksual di ruang publik, termasuk lingkungan pendidikan tinggi, disebut mengalami peningkatan signifikan.

Pelaku berasal dari berbagai unsur, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga tenaga kependidikan, yang kerap memanfaatkan relasi kuasa. Di sisi lain, tingkat pelaporan kasus diperkirakan hanya 1 dari 10 kasus, yang menunjukkan fenomena gunung es.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga dilaporkan meningkat tajam, termasuk percakapan vulgar digital yang masuk dalam kategori pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Dirjen PAP PPI menilai akar persoalan dalam kasus ini terletak pada kultur superioritas dan budaya impunitas. Kultur superioritas maskulin yang belum terurai mendorong pelaku merasa berhak mengobjektifikasi perempuan, baik secara verbal maupun digital.

“Isi percakapan yang dinilai bermasalah mengandung candaan vulgar, komentar bernuansa seksual, hingga objektifikasi tubuh perempuan bukan hanya candaan biasa. Ini merupakan manifestasi dari sistem kepercayaan yang merendahkan kemanusiaan perempuan,” jelas Rabiah.

Selain itu, jabatan organisasi disebut kerap menjadi tameng impunitas. Para terduga pelaku diketahui merupakan mahasiswa aktif yang memegang posisi penting dalam organisasi kemahasiswaan.

Kondisi ini memperlihatkan adanya pola di mana status sosial dan jabatan digunakan sebagai perlindungan informal terhadap pelaku, sementara hak dan martabat korban sering diabaikan.

Dalam perspektif hukum, Dirjen PAP menegaskan bahwa negara telah memiliki landasan kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Regulasi tersebut mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan nonfisik dan berbasis elektronik, serta kewajiban institusi pendidikan dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus.

Dirjen PAP juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Fakultas Hukum UI yang dinilai telah menunjukkan transparansi dalam penanganan kasus.

“Kenyataan pahit yang selama ini kita dipaksa telan adalah: institusi kita kerap membantu melindungi pelaku dengan tameng nama baik. Ketika FH UI memilih jalur sebaliknya, itu adalah preseden yang harus menjadi standar nasional,” tegas Rabiah.

Sebagai tindak lanjut, Direktur Eksekutif Pemuda Parlemen Indonesia, Saripudin, mendorong agar proses investigasi dilakukan secara independen, transparan, dan berperspektif korban.

Ia juga menekankan pentingnya penonaktifan seluruh terduga pelaku selama proses berlangsung, pemberian perlindungan penuh kepada korban, serta publikasi hasil investigasi dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban.

Selain itu, pelaku yang terbukti bersalah diharapkan mendapatkan sanksi tegas hingga dikeluarkan dari kampus.

Dirjen PAP menegaskan urgensi reformasi sistem pendidikan berbasis nilai dan empati. Menurutnya, sistem pendidikan saat ini masih cenderung berfokus pada aspek pengetahuan tanpa diimbangi pembangunan kesadaran moral dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan integrasi pendidikan relasi sehat sejak dini, pembentukan Satuan Tugas TPKS yang efektif di perguruan tinggi, penegakan sanksi berbasis UU TPKS, serta penciptaan lingkungan pendidikan yang aman.

Pemuda Parlemen Indonesia menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam bentuk apa pun merupakan tindak pidana, dan tidak ada alasan bagi jabatan, status sosial, maupun nama baik institusi untuk menghambat proses keadilan.

“Perempuan bukan objek. Perempuan adalah manusia seutuhnya dengan martabat, hak, dan suara. Setiap institusi yang tidak mampu menjamin keamanan perempuan di dalamnya adalah institusi yang telah gagal menjalankan fungsi dasarnya,” pungkas Rabiah.

The post Dugaan Kekerasan Seksual di FH UI, PPI Soroti Superioritas hingga Budaya Impunitas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, Jakarta — Saripudin pemuda asal Provinsi Gorontalo, resmi terpilih sebagai Direktur Eksekutif Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) periode 2026–2028.

Penetapan ini menjadi momentum penting bagi penguatan peran pemuda daerah dalam menjembatani aspirasi lokal dengan proses kebijakan nasional.

Terpilihnya Saripudin menandai komitmen PPI untuk memperkuat organisasi sebagai policy bridge nasional, ruang strategis yang menghubungkan aspirasi pemuda daerah dengan parlemen dan pemerintah daerah sampai pusat.

Dalam kepemimpinannya, PPI diarahkan tidak hanya sebagai ruang diskusi, tetapi sebagai aktor kebijakan yang terorganisir, berbasis data, dan berorientasi pada solusi nyata.

“Pemuda harus ditempatkan sebagai subjek kebijakan, bukan sekadar objek partisipasi. Aspirasi daerah perlu dijemput, dirumuskan, dan diperjuangkan secara institusional,” ujar Saripudin dalam pernyataannya usai penetapan.

Saripudin membawa visi kepemimpinan kolaboratif dengan menekankan sinergi multipihak dengan melibatkan pemuda, parlemen, pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta.

Pendekatan ini diyakini mampu memperkuat kualitas kebijakan publik yang berangkat dari kebutuhan riil daerah, sekaligus mempersempit jarak antara pusat dan daerah.

Dalam periode kepemimpinannya, PPI akan difokuskan pada penguatan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Selain itu, konsolidasi lintas wilayah dan lintas komite menjadi agenda utama agar kerja-kerja PPI tidak berjalan secara sektoral, melainkan terhubung dalam satu arah gerak nasional dengan kekhasan daerah masing-masing.

Sejumlah program strategis juga akan dikembangkan, antara lain penguatan ruang dialog kebijakan di daerah, advokasi isu pendidikan dan kesehatan, pengembangan kepemudaan dan pariwisata berbasis potensi lokal, serta penguatan aksi sosial dan perlindungan kelompok rentan.

Seluruh program tersebut dirancang agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berdampak.

Sebagai pemuda dari kawasan timur Indonesia, Saripudin menegaskan pentingnya inklusivitas dan representasi daerah dalam proses kebijakan nasional.

“Dari desa kita tumbuh, dari daerah kita belajar. Indonesia yang kuat hanya bisa dibangun jika suara daerah mendapat ruang yang adil,” tegasnya.

Terpilihnya Saripudin sebagai Direktur Eksekutif PPI periode 2026–2028 diharapkan memperkuat peran strategis pemuda dalam demokrasi partisipatif serta menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

The post Dari Gorontalo Saripudin Bawa Aspirasi Daerah Masuk Agenda Kebijakan Nasional appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pengurus Pusat Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) telah sukses menyelenggarakan Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) tahun 2023 yang berlangsung pada Rabu, (25/10/2023), di Ruang Komisi II DPR RI, Jakarta.

Acara prestisius ini dihadiri oleh perwakilan pemuda terbaik dari 38 Provinsi, menjadikannya wadah yang luar biasa untuk bertukar gagasan dan aspirasi guna memajukan bangsa.

Salah satu momen penting dalam konferensi ini adalah pidato dari Saripudin, seorang Pemuda Parlemen Indonesia Perwakilan dari Provinsi Gorontalo Tahun 2023, yang merupakan bagian dari Komite II Kepemudaan.

Dalam pidatonya, Saripudin berbicara tentang pentingnya peran pemuda dalam menyambut visi Indonesia Emas dengan membangun desa.

“Salah satu cara kita untuk menyambut Indonesia emas adalah dengan selalu memberdayakan pemuda di desa dan melihat potensi yang bisa mereka kembangkan. Mereka perlu didukung oleh pemerintah sehingga pemuda kita menjadi berkualitas, kompeten, dan memiliki daya saing tinggi untuk membangun Indonesia, dimulai dari desa,” jelas Saripudin.

Konferensi ini juga dibuka dengan pidato menginspirasi dari Pak Tamsil Linrung, Pembina PPI dan Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan. Tamsil Linrung mendorong kaum pemuda untuk aktif dalam parlemen dan elemen politik lainnya, dengan catatan, mereka harus berada di sana berdasarkan kemampuan mereka sendiri, bukan karena tekanan orang tua atau keluarga.

Tidak hanya itu, kehadiran Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid juga menjadi momen penting dalam konferensi ini. Kepada para peserta Hidayat berpesan, pemuda saat ini memiliki peran besar dalam meneruskan sejarah bangsa dan berkontribusi secara aktif dalam dunia parlemen untuk kemajuan negara. Ia menekankan pemilihan yang sembrono akan menghasilkan pemimpin dan pengambil keputusan yang kurang berkualitas.

“Indonesia adalah negara yang merdeka karena perjuangan. Ini bukan negeri asal-asalan. Potensi Indonesia sangat luar biasa. Sumber daya alam kita sangat kaya. Jati diri Indonesia sangat dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. Maka sewajarnya parlemen dan pemimpin pemerintah yang dipilih oleh kaum muda juga bukan yang sembarangan,” ujar Hidayat.

Konferensi ini menjadi wujud nyata komitmen pemuda Indonesia dalam mencapai aspirasi positif dalam dunia politik, pendidikan, dan pembangunan nasional. Harapannya adalah bahwa hasil dari Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia ini akan menjadi langkah awal pemuda untuk terlibat dalam perubahan yang lebih baik di masa depan, sesuai dengan visi Indonesia Emas.

The post Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia 2023, Arah Baru untuk Masa Depan Bangsa appeared first on Prosesnews.id.