PROSESNEWS.ID – Untuk memperkuat peran UMKM, Bank Indonesia akan menerbitkan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) yang berlaku mulai 1 September 2021.

Kebangkitan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu tumpuan utama pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. Hampir dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi melambat, khususnya di sektor riil akibat pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus SARS COV-2.

Oleh karena itu, pemerintah menggulirkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), seiring sejalan dengan penanganan sektor kesehatan yang terkait kasus Covid-19. Sektor finansial dan moneter saling menyokong demi tetap berputarnya sektor riil, terutama UMKM sebagai penunjang perekonomian nasional. Hal itu mengingat serapan tenaga kerjanya yang besar serta amat beragam produknya.

Inklusi kelompok UMKM terus digenjot. Pemerintah memiliki beberapa program untuk mendukung pelaku UMKM bertahan di tengah Covid-19, antara lain, penempatan dana di bank, pembiayaan ultra mikro, subsidi bunga pinjaman, garansi modal kerja, hibah untuk usaha mikro, dan insentif PPh final.

Pemerintah pun terus mendorong para pelaku UMKM agar masuk ke layanan finansial berbasis digital maupun memasarkan produk-produk mereka di lokapasar (marketplace) digital.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan 30 juta pelaku UMKM bisa bertransformasi ke ranah digital pada 2024. Saat ini, baru terdapat 8 juta pelaku UMKM tergabung di ekosistem digital dan 14,5 juta atau 22 persen populasi pelaku UMKM yang on boarding di platform pemasaran digital.

Tidak hanya pemerintah, Bank Indonesia pun mendukung pembiayaan UMKM dengan membuat kebijakan inklusif bagi pelaku UMKM nasional. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan bahwa pihaknya akan menerbitkan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) untuk memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. Menurut rencana, RPIM ini bakal berlaku sejak 1 September 2021.

Kebijakan ini, dijelaskan Perry Warjiyo, saat memaparkan hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (19/8/2021), berupa pembiayaan kredit inklusif untuk UMKM, bukan hanya kepada UMKM-nya, melainkan kepada berbagai pihak yang mendukung UMKM.

“Pembiayaan kepada pihak, lembaga, atau korporat yang kemudian mendukung UMKM, termasuk juga pembiayaan pribadi produktif seperti kredit pemilikan rumah (KPR),” tutur Gubernur BI.

Dengan begitu, melalui kebijakan RPIM, penyaluran kredit perbankan kepada UMKM bisa dilakukan secara langsung. Bagi bank yang bukan bergerak di bidang ritel dapat bermitra dengan pihak lain, seperti permodalan nasional madani (PNM), Pegadaian, dan badan layanan umum (BLU) dari pemerintah yang memang berkiprah di UMKM.

Pihak BI menawarkan beberapa opsi penyaluran kreditnya, bisa dilakukan melalui pembelian surat berharga inklusif. Artinya pembiayaan kepada UMKM bisa dalam bentuk kredit dan pembelian sekuritas. Sejauh ini, BI bersama Kementerian Keuangan sedang merumuskan sekuritas-sekuritas berharga untuk pembiayaan inklusif kepada UMKM tersebut atau disebut dengan Sekuritas Berharga untuk Pembiayaan Inklusif (SBPI).

“Bisa dalam bentuk SBN inklusif, SBSN inklusif, atau sukuk BI inklusif. Itu bank-bank tadi berpartisipasi dalam pembiayaan inklusif, selain penyaluran kredit secara langsung tapi juga pembelian atau partisipasi sekuritas-sekuritas untuk pembiayaan inklusif,” tukas Perry Warjiyo.

Hingga Agustus 2021, realisasi anggaran pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM dan korporasi terealisasi sebesar Rp48 triliun dari alokasi anggaran Rp184,83 triliun yang disiapkan untuk PEN pada 2021. Anggaran tersebut disalurkan berupa Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM) bagi 11,84 juta usaha, subsidi imbal jasa pinjaman (IJP) UMKM untuk 2,01 juta UMKM, serta IJP korporasi untuk 26 korporasi.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, sektor UMKM juga memperoleh sokongan dari Kementerian BUMN melalui bank-bank anggota Himbara yang telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp341 triliun.

Bank BUMN juga telah melakukan restrukturisasi kredit untuk segmen UMKM dan korporasi dengan total Rp95 triliun sepanjang 2020 sampai dengan hingga Juli 2021. BRI misalnya, melakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 dengan nilai mencapai Rp175,16 triliun hingga akhir Juni 2021.

Selain itu, hingga akhir Juni 2021, BRI juga telah menyalurkan kredit kepada segmen UMKM dengan nominal mencapai Rp749 triliun atau setara 80,62 persen total kredit BRI.

Sementara itu, penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp416,18 triliun bagi 5,3 juta debitur serta subsidi bunga KUR dan non-KUR bagi 4,45 juta debitur.

Realisasi ini merupakan bagian dari stimulus pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian nasional melalui penguatan UMKM agar bertahan di tengah pandemi Covid-19. Diharapkan ketika pandemi mulai terkendali UMKM di tanah air perlahan berkembang menjadi bagian dari pemain ekonomi global.

Sumber : Indonesia.go.id

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post UMKM Jadi Salah Satu Tumpuan Utama Pemulihan Ekonomi Nasional appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Presiden Joko Widodo mengatakan, seluruh jajarannya kini berupaya optimal mengalihkan kegiatan para pelaku UMKM ke ruang digital. Dengan demikian, para pelaku UMKM dapat melakukan kegiatan dagangnya secara daring melalui aplikasi-aplikasi yang ada saat ini.

“Usaha keras kita semuanya bersama-sama membuat pelaku UMKM masuk ke e-commerce,”ujarnya, saat membuka secara resmi acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang dilakukan secara virtual pada Kamis (26/08/2021).

Saat ini terdapat sekitar 15,5 juta dari total 60 juta pelaku UMKM yang telah beralih melakukan kegiatan perdagangannya menggunakan ruang digital. Ditargetkan, sisanya dapat segera beralih menggunakan ruang digital dalam setiap kegiatannya.

“Terus akan kita dorong, karena kita memiliki kurang lebih 60 juta UMKM. Semuanya akan kita dorong agar masuk ke platform digital,”tutur Kepala Negara.

Dukungan yang diberikan pemerintah, lanjutnya, juga mencakup upaya dalam mendorong produk pelaku UMKM dalam menjangkau pasar nasional dan global. Dengan begitu, beralihnya digital pelaku UMKM dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan pelaku usaha tersebut.

“Kita dorong masuk ke platform digital baik yang berada di daerah, nasional maupun agar bisa juga masuk ke platform global,”ujarnya.

Selain itu, strategi besar pemerintah dalam pemulihan ekonomi akan dilakukan pada hilirisasi industri. Artinya, pemerintah saat ini menghentikan ekpor bahan mentah dalam bentuk apapun. Seperti nikel yang telah resmi dilakukan pada tahun ini.

Bahan tersebut, lanjut Kepala Negara, harus terlebih dahulu diolah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi. Sehingga, ada nilai tambah yang dihasilkan menjadi lebih besar daripada hanya dijual dalam bentuk mentah saja.

“Kita mulai stop ekspor bahan mentah seperti nikel, karena semuanya harus dihilirisasi dan hasilnya mulai kelihatan saat ini,”katanya.

Ke depan, pemerintah akan melakukan hilirisasi industri pada sumber daya alam seperti tembaga, emas, sawit dan turunan-turunan yang lainnya. Agar, harga yang didapatkan oleh pemerintah ketika ekspor akan menjadi lebih mahal.

“Sebanyak mungkin turunan-turunan dari bahan-bahan mentah itu bisa menjadi barang minimal setengah, jadi syukur-syukur bisa menjadi barang jadi,” kata Presiden.

Strategi besar yang terakhir, adalah pemerintah harus mulai masuk dalam industri hijau. Maksudnya, fokus terhadap produk yang dapat menjadi energi baru atau terbarukan.

Menurut Presiden, potensi dalam menyelenggarakan industri hijau merupakan masa depan dalam perkembangan industri di masa mendatang. Sehingga, dapat menjadi kekuatan besar dalam menyokong perekonomian bangsa.

Pentingnya hal itu, maka pemerintah dalam waktu dekat akan segera memulai membangun industri hijau.

“Kita memiliki kesempatan yang besar dalam hal ini oleh sebab itu kita akan memulai mungkin Oktober 2021 nanti kita akan bangun yang namanya Green industry,” pungkasnya.

The post Jokowi Dorong Produk Pelaku UMKM Masuk Pasar Global appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara optimis, jika Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), jadi alternatif untuk pemulihan ekonomi.

“Kita harus dorong bagaimana UMKM jadi senjata pemulihan ekonomi,”ujar Thariq, di sela-sela kunjungannya di Kantor Perindistrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Gorontalo Utara, Senin, (19/07/2021).

Thariq mengatakan, adapun jumlah UMKM saat ini, yaitu kurang lebih 5.600 sekian, tersebar di seluruh wilayah Kecamatan se-Gorontalo Utara. Jumlah tersebut berdasarkan data pada Dinas Perindagkop.

“Kehadiran pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi kita semua. Misalnya dengan adanya penutupan tempat wisata untuk pencegahan Virus. Di mana para pedagang di area wisata juga turut merasakan imbasnya,”kata Thariq.

Untuk itu dikatakan orang nomor 2 di Gorontalo Utara tersebut, dalam waktu dekat ia akan mengundang seluruh pihak terkait, untuk duduk bersama, memikirkan, agar di tengah keterbatasan saat ini, UMKM harus tetap produktif.

“Kita akan atur jadwalnya dengan para OPD teknis,”tandasnya.

Reporter : Agil Mamu

The post Pemkab Gorontalo Utara Optimis UMKM Jadi Alternatif Pemulihan Ekonomi appeared first on Prosesnews.id.

Masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang menjadi sasaran BLT Dana Desa juga berbelanja di UMKM lokal.

Warga lansia di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 10 Mei 2021 akhirnya secara serentak menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Sebanyak 43 keluarga penerima manfaat (KPM), warga Hargosari, Kapanewon (Kecamatan) Tanjungsari, masing-masing menerima Rp300.000.

Bantuan serupa juga diterima warga di Kelurahan Jepitu, di Kapanewon Girisubo. Program itu merupakan BLT Dana Desa tahap 5. Bagi masyarakat desa, bantuan sosial tersebut amat berarti. Apalagi bantuan dikucurkan menjelang Idulfitri, di saat pendapatan masyarakat desa pun tengah mengalami penurunan akibat terdampak pandemi Covid-19.

BLT Dana Desa adalah salah satu dari program perlindungan sosial bagi kalangan masyarakat yang paling terdampak pandemi Covid-19. Pada Juni ini, pelbagai bansos akan dilanjutkan seperti subsidi tarif listrik bagi golongan rumah tangga dan industri kecil, bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Rp1,2 juta per UMKM, kartu sembako atau bantuan pangan nontunai.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDT) merinci, pencairan BLT Dana Desa, pada Januari 2021 sudah tersalurkan Rp1,28 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4,27 juta keluarga. Di Februari 2021 sudah tersalurkan ke 2,8 juta penerima manfaat dengan total dana tersalurkan mencapai Rp850 miliar.

Pada Maret 2021 sudah dicairkan sebesar Rp507 miliar kepada 1,6 juta penerima manfaat. Kemudian pada April sudah tersalurkan Rp294 miliar kepada 980 ribu penerima manfaat. Dan pada Mei 2021 sudah dicairkan Rp159 miliar kepada 531 ribu penerima manfaat.

“Di tahun 2021 ini, melalui Permendesa PDTT 13/2020, realokasi anggaran Dana Desa kita titik beratkan pada tiga hal. Yakni, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tingkat desa. Khusus untuk BLT DD masuk pada prioritas pertama tadi,” ujar Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kemendesa PDTT Luthfy Latief, saat menyampaikan perkembangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) di Jakarta, Senin 29 Mei 2021.

Sasaran penerima BLT Dana Desa ini merupakan masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.

Pada kesempatan yang sama, Teguh Yudo Wicaksono, Head of Mandiri Institute, menambahkan bahwa saat perekonomian melemah akibat Covid-19, satu-satunya yang bisa diharapkan memang stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah. Teguh juga melihat bahwa masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang menjadi sasaran BLT Dana Desa ini juga berbelanja di komunitas lokal. Sehingga, program ini juga membantu mendorong konsumsi masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal.

Di sisi lain, program PEN juga mendukung sisi suplai lewat bantuan kepada UMKM melalui bantuan usaha mikro yang menyeimbangkan neraca suplai dan permintaan di masa pandemi. “Survei Mandiri Institute pada Maret-April 2021, 80% UMKM kita telah kembali beroperasi secara normal. Sebelumnya di awal pandemi hanya 33% yang beroperasi secara normal. Saya kira ini dampak positif dari program-program stimulus yang diberikan pemerintah,” ujar Teguh.

Padat Karya Tunai

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa Mei 2021 dipercepat untuk membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya beli warga desa dalam menghadapi Hari Raya Idulfitri. Aturan peniadaan mudik tentunya berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di hari raya.

Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan Dana Desa untuk BLT dan padat karya tunai desa (PKTD). Usai lebaran, Kemendes PDTT mendorong agar PKTD digenjot lebih banyak lagi di desa-desa. Jika di lima bulan terakhir pemanfaatan Dana Desa lebih banyak tersedot untuk Desa Tanggap Covid-19 dan BLT, maka bagi desa-desa yang terkendali kasus corona-nya bisa mulai memaksimalkan PKTD.

Program ini, menurut dia, merupakan upaya untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat miskin di desa, yang upahnya diberikan secara langsung setiap harinya. Selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, PKTD juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli di perdesaan.

Dalam pelaksanaan PKTD, Kemendesa mengatur komponen upah lebih tinggi yakni tidak boleh kurang dari 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya digunakan untuk komponen bahan. PKTD sendiri diprioritaskan untuk anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta masyarakat marjinal lainnya.

“PKTD banyak bentuknya. Misalnya desa wisata, PKTD fokuskan untuk kebersihan, pemeliharaan dengan pendekatan PKTD. Uang tersalurkan, tempat wisata menjadi indah lagi, masyarakat mendapat pendapatan,” imbuh Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Menteri ini.

Sejumlah desa sudah melakukan padat karya tersebut. Seperti yang dilakukan warga Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sejak 27 Mei lalu. Mereka sudah melakukan PTKD yang dijadwalkan selama 15 hari kerja untuk membuat saluran air pertanian di Dukuh Klopokerep dan Dukuh Kadean.

Pekerjaan ini digarap oleh 12 warga desa. Sumber dana kegiatan PKTD tersebut berasal dari Dana Desa yang seharusnya dilaksanakan pada Maret 2021, tapi anggarannya difokus dulu untuk BLT Dana Desa dan penanggulangan corona.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Bansos dan Padat Karya, Kunci Pemulihan Ekonomi Desa appeared first on Prosesnews.id.

Pemerintah berencana mengubah skema PPN yang pembayarannya mengacu pada penghasilan serta pola konsumsi masyarakat.

Skema tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) direncanakan diubah dari tarif tunggal 10 persen menjadi tarif umum 12 persen. Ini sejalan dengan rencana pemerintah merombak habis Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Draf UU yang diperoleh Kamis (3/6/2021) menegaskan bahwa perubahan aturan itu merupakan bagian dari revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disebutkan dalam dokumen itu, tarif PPN diusulkan naik menjadi 12 persen, dari yang saat ini hanya 10 persen. Tarif memang dimungkinkan untuk diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

Belum diketahui kapan perubahan tarif PPN itu berlaku. Kemungkinan besar tahun depan. Rencana perubahan itu tidak terlepas sebagai bagian upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara.

Dalam satu rapat dengan komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomentar, “Kami melihat PPN jadi sangat penting dari sisi keadilan atau jumlah sektor yang tidak dikenakan atau dikenakan.”

Berdasarkan informasi, khusus untuk barang yang dikonsumsi masyarakat secara luas dikenai tarif lebih rendah. Sejauh ini, pemerintah memiliki dua opsi tarif, yakni 5 persen atau 7 persen.

Adapun barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang bisa memanfaatkan tarif ini, di antaranya, kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar rumah tangga, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, serta BKP dan JKP lain sejenis.

Kebijakan ini dirumuskan untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Artinya, PPN yang dibayarkan mengacu pada penghasilan serta pola konsumsi masyarakat. Kini, draf itu masih dibahas bersama DPR.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam paparan berjudul “Gambaran Umum Fiskal dan Perpajakan Terkini” mengungkapkan bahwa multitarif PPN telah dianut oleh banyak negara.

Rasa Keadilan

Menurutnya, skema ini memberikan rasa keadilan dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk barang mewah atau sangat mewah. “Juga pengenaan tarif lebih rendah untuk barang-barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah.”

Di sisi lain, tarif PPN yang berlaku saat ini yakni 10 persen relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang menerapkan skema pajak serupa. Atas dasar itulah kemudian pemerintah berupaya menaikkan tarif PPN secara umum.

Langkah ini juga dilakukan sejalan dengan tren global di mana PPN menjadi salah satu struktur pajak yang makin diandalkan. Namun di sisi lain, pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah melalui penerapan tarif khusus yang lebih rendah.

Alhasil, daya beli masyarakat kelas ini masih tetap terjaga meski ada perubahan skema tarif PPN. Pemerintah meyakini, skema multitarif ini memiliki dua kelebihan. Pertama, potensi penerimaan lebih maksimal karena seluruh lapisan masyarakat membayar tarif sesuai dengan kemampuan.

Kedua, menjaga daya beli masyarakat yang sejak tahun lalu tertekan akibat pandemi Covid-19. Harapannya, skema multitarif memberikan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat, selama ini Indonesia belum mengikuti kecenderungan berbagai negara yang telah menaikkan tarif PPN untuk mengkompensasi kecenderungan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Di sisi lain, performa PPN di Indonesia masih sangat rendah. Pada 2018, misalnya, kinerja PPN Indonesia hanya 0,59. Artinya, pemerintah hanya dapat mengumpulkan 59 persen dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut.

Menurut data Ditjen Pajak, penerimaan PPN dan PPnBM pada 2018 mencapai Rp538,2 triliun, Rp532,91 triliun (2019), Rp448,39 triliun (2020) dan diproyeksi mencapai Rp137,54 triliun hingga 30 April 2021.

Berikut ini merupakan jenis penerimaan pajak per 30 April 2021 sebagaimana tertuang dalam data Ditjen Pajak. Yakni, jenis pajak utama meliputi PPh Pasal 21 Rp46,38 triliun, PPh Pasal 25/29 Rp88,21 triliun, PPh Pasal 26 Rp14,88 triliun, PPh Final Rp38,31 triliun, PPN dalam negeri Rp77,54 triliun, pajak atas impor Rp65,84 triliun.

“C-efficiency Indonesia lebih rendah dari Singapura, Thailand, Korea Selatan, Estonia, dan Luxembourg,” demikian disebutkan dalam data yang dilansir Ditjen Pajak.

Pemerintah memang perlu menerapkan pajak multitarif untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Jika tidak, daya beli masyarakat akan makin tertekan, sehingga berdampak pada pelemahan konsumsi dan tersendatnya pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, selama ini konsumsi menjadi tulang punggung laju ekonomi nasional. Bila tidak, tentu akan memberatkan proses pemulihan ekonomi yang kini terus diupayakan.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Tarif PPN Berkeadilan Siap Diterapkan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Salah satu sektor strategis yang diyakini dapat membantu meningkatkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), adalah Pariwisata.

Provinsi Jawa tengah, menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata. Di wilayah ini, terdapat destinasi pariwisata Super Prioritas (DPSP), Borobudur.

Selain itu, juga ada beberapa tempat yang layak direkomendasikan bagi anda pecinta wisata, seperti di Kabupaten Temanggung.

“Dalam tatanan normal baru untuk hidup berdamai dengan Pandemi COVID-19, Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, telah menyelesaikan revitalisasi empat destinasi wisata di Temanggung yakni Sirkuit Kedungrejo, Sendang Sengon, Tuk Mulyo dan Makan Makukuhan.

Revitalisasi keempat destinasi wisata ini dilaksanakan pada TA 2020 dan saat ini siap untuk diresmikan. Revitalisasi keempat destinasi wisata ini juga sudah diserahterimakan kepada pemerintah daerah pada Februari 2021 lalu.

Demikian keterangan tertulis Kementerian PUPR, pada Ahad (30/05/2021). Revitalisasi bertujuan untuk mendukung kebangkitan ekonomi di Jawa Tengah

Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti, mengharapkan, revitalisasi destinasi wisata tersebut dapat menjadi magnet bagi pengunjung.

“Adanya pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung serta memudahkan aksesnya,”ujarnya.

“Revitalisasi ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian lokal di Temanggung melalui sektor pariwisata yang juga akan berdampak pada perekonomian nasional,”jelasnya.

Revitalisasi wisata Sirkuit Kedungrejo di Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan, dilaksanakan pada 6 Juli – 2 November 2020 dengan anggaran Rp1,59 miliar.

Lingkup pekerjaan revitalisasi ini meliputi pekerjaan parkir, jembatan, pedestrian, area bordes, tangga, pendopo, lavatory, railing tangga, pedestrian dan tiang lampu serta pekerjaan mekanikal elektrikal plumbing (MEP).

Kemudian revitalisasi wisata Sendang Sengon di Desa Banjarsari dilaksanakan pada 20 Juli – 25 November 2020 dengan anggaran Rp1,19 miliar.

Lingkup kegiatan meliputi pekerjaan kios area parkir, lampu, parkiran, tanaman, toilet, kolam, jalan setapak dan MEP. Revitalisasi Sendang Sengon diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata alam ini sehingga semakin banyak wisatawan yang berkunjung.

Selain Sendang Sengon, Kementerian PUPR juga merevitalisasi objek wisata alam lainnya di Temanggung, yakni Tuk Mulyo di Desa Pandemulyo.

Revitalisasi ini dilaksanakan pada 28 April – Agustus 2020 dengan anggaran Rp2,29 miliar. Lingkup kegiatan revitalisasi meliputi pekerjaan main entrance dan parkir, pedestrian dan talud, kantor pengelola dan toilet, pendopo. Kolam air, deck pandang, lansekap, signage dan MEP.

Terakhir, revitalisasi wisata religi Makam Makukuhan di Desa Wonosari yang dilaksanakan pada 25 April – 28 Agustus 2020 dengan anggaran Rp1,42 miliar. Lingkup pekerjaan revitalisasi ini meliputi pekerjaan parkir, jembatan, pedestrian, area bordes, tangga, pendopo, lavatory, signage dan MEP.

Revitalisasi Makam Makukuhan ini diharapkan menciptakan objek wisata yang mempunyai nilai sejarah serta selaras dengan budaya dan alam.

Bupati Temanggung M. Al Khadziq, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Kementerian PUPR dalam rangka mendukung program-program Kabupaten Temanggung.

“Kabupaten Temanggung memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Termasuk wisata desa, sebagai jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ia menandaskan. (PR)

The post Pariwisata Jadi Salah Satu Sektor Strategis Pemulihan Ekonomi appeared first on Prosesnews.id.

Seiring dengan proses pemulihan prospek ekonomi global, perekonomian Indonesia terus bergerak ke arah positif.

Optimistis pemulihan ekonomi didukung oleh kesehatan masyarakat yang terus menunjukkan indikasi perbaikan di tengah pendemi Covid-19.

Keyakinan perekonomian Indonesia mulai pulih itu bukanlah isapan jempol. Adalah pengendali keuangan negara yang mengatakannya dalam konferensi pers virtual APBN KITA, Selasa (25/5/2021).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemulihan itu juga didukung penurunan yang cukup tajam kasus harian Covid-19 di Indonesia selama libur Idulfitri.

Bukan itu saja, dalam kesempatan tersebut perempuan yang akrab disapa SMI itu juga menambahkan, sinyal pemulihan ekonomi ditunjukkan dengan kembalinya tingkat kepercayaan masyarakat ke level optimistis pada angka 101,5. “Angka ini jauh melampaui periode awal pandemi sejalan dengan tren mobilitas masyarakat yang mengalami peningkatan secara konsisten sejak April,” ujarnya.

Begitu pun dengan indeks penjualan retail yang menunjukkan adanya keberlanjutan pemulihan konsumsi masyarakat pada Maret dan April 2021. Secara umum, itu ditopang oleh peningkatan konsumsi pada seluruh kelompok, termasuk penjualan mobil ritel yang mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni sebesar 227,6 persen (yoy) dan 2,5 persen (mtm).

Menurut Menteri Sri, hal itu mengindikasikan perbaikan tingkat konsumsi kelas menengah. “Kita semuanya harus menjaga momentum dan pada saat yang sama tetap waspada terhadap risiko yang begitu sangat dinamis. Jadi setiap proyeksi ada catatannya. Setiap optimisme selalu ada kewaspadaannya,” tuturnya.

Geliat perekonomian terlihat pula dari konsumsi listrik pada April 2021, yang memasuki zona positif. Menkeu mengatakan, konsumsi listrik pada April 2021 tumbuh 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year).

Jadi recovery ekonomi memang tampak di hampir semua sektor. “Indikator lain yang menunjukkan pemulihan, yaitu konsumsi listrik di April. Semua masuk di zona positif, kecuali rumah tangga. Ini artinya, masyarakat sudah mulai keluar rumah. Secara total konsumsi listrik tumbuh 6,3 persen,” tuturnya.

Rinciannya konsumsi listrik di golongan pelanggan bisnis tumbuh 15,9 persen. Kondisi itu menandakan kegiatan bisnis meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan ramainya pusat perbelanjaan seperti mal, pasar, dan pertokoan pada Ramadan dan dalam rangka persiapan Hari Raya Idulfitri. “Di April konsumsi listrik di pelanggan bisnis tumbuh 15,9 persen, ini rebound dan recovery menggembirakan,” ujar SMI.

Begitu pun dengan golongan pelanggan industri, tumbuh 20,3 persen secara yoy. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terkendali mendukung tingkat PMI Manufaktur semakin ekspansif, yaitu mencapai 54,6 pada April, dan mencatatkan rekor tertinggi sejak 2011.

Tren Positif

Selanjutnya, bagaimana dengan neraca perdagangan? Menkeu menjelaskan, dari sisi perdagangan internasional, neraca perdagangan Indonesia melanjutkan tren positif dengan surplus USD2,19 miliar pada April 2021, atau surplus yang terakumulasi sebesar USD7,7 miliar sejak Januari–April 2021.

Demikian pula dengan kinerja ekspor tumbuh dua digit, yaitu meningkat sebesar 51,9 persen (yoy) dan 25 persen (year to date/ ytd), terutama didorong pertumbuhan ekspor nonmigas seperti besi dan baja, mesin dan peralatan elektrik, karet, logam mulia, timah, dan tembaga.

Kinerja impor juga menunjukkan pertumbuhan positif, meski tak sebaik Maret. Itu didorong oleh pertumbuhan impor migas dan nonmigas mesin dan peralatan elektrik, bahan kimia organik, dan barang dari plastik.

Tidak itu saja, indikasi ke arah perbaikan ekonomi juga terlihat dari neraca pembayaran selama kuartal I 2021 yang mencatatkan surplus sebesar USD 4,1 miliar, berbalik arah dari kuartal sebelumnya. Perbaikan itu, menurut Menteri Sri, tidak lepas dari kerja keras APBN melalui belanja negara terus dijaga untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi, sehingga momentum ini dapat dimanfaatkan untuk lebih mendorong pendapatan negara yang mulai membaik. 

Dalam kesempatan itu, SMI juga menjelaskan, realisasi belanja negara sampai dengan akhir April 2021 mencapai Rp723 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 15,9 persen (yoy). Realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp489,8 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp233,2 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara
menjelaskan, pendapatan negara juga sudah mengalami pertumbuhan yang mengindikasikan perbaikan ekonomi sudah mulai terjadi. Hingga akhir April penerimaan negara tercatat sebesar Rp585 triliun atau tumbuh 6,5 persen (yoy).

Meski demikian, penerimaan negara dari pajak masih terkontraksi 0,5 persen. Hanya saja, pertumbuhan kumulatif sampai dengan April 2021 lebih baik dibandingkan Januari–Maret, akibat didorong pertumbuhan positif pada April, baik secara neto maupun bruto, seiring dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

Dengan realisasi ini, maka terbukti kebijakan stimulus fiskal di berbagai sektor telah memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan kerja keras APBN serta pelaksanaan PPKM dan protokol kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali.

“Pemerintah berkomitmen untuk meneruskan kinerja APBN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Wamenkeu juga menjelaskan pendapatan negara hingga 30 April 2021 sebesar Rp585 triliun atau 6,5 persen lebih tinggi dibandingkan 30 April tahun lalu.

“Penerimaan pajaknya masih negatif tapi sudah mengecil. Negatifnya hanya minus 0,5 persen pertumbuhannya, sementara kepabean dan cukai lebih tinggi 36,5 persen dari tahun lalu. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih tinggi 14,9 persen tumbuhnya dibandingkan tahun lalu,” ujar Wamenkeu.

Belanja negara terus digulirkan untuk membantu pemulihan ekonomi. Total belanja negara naik menjadi Rp723 triliun pada 30 April 2021 dari yang sebelumnya Rp623,9 triliun pada 30 April 2020. “Berarti tahun ini belanja negara tumbuh 15,9 persen dibandingkan pada 2020,” kata Wamenkeu.

Sementara itu, defisit APBN per April 2021 sebesar Rp138,1 triliun atau 13,7% dari target defisit dalam APBN 2021 yang sebesar Rp1.006,4 triliun. Kondisi ini menunjukkan pembiayaan terjaga, pembiayaan investasi telah terealisasi dan tetap berlanjut sesuai rencana. “Defisit keseimbangan primer Rp36,4 triliun dan defisit kita sebagai persentase terhadap PDB adalah 0,83 persen dari produk domestik bruto (PDB),” ujar Wamenkeu.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Ekonomi Indonesia Menuju Pemulihan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di ruang kerjanya, Kamis (17/5/2021). Pertemuan itu untuk mengawal percepatan usulan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang diajukan ke pemerintah pusat.

“Alhamdulillah hari ini saya diterima oleh Pak Menko. Banyak yang kita bahas salah satunya soal percepatan usulan PEN 2021. Kita sangat berharap usulan ini bisa diakomodir sehingga kekurangan anggaran APBD yang ada bisa tertanggulangi khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi,” kata Rusli.

Rusli berharap pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar itu bisa memberi angin segar tentang progres program PEN 2021 yang sedang bergulir. Pemprov Gorontalo mengajukan pinjaman melalui PEN 2021 sebesar Rp729 miliar.

“Salah satu yang prioritas itu kan pembangunan rumah sakit RS Ainun Habibie. Kita belum punya rumah sakit rujukan tipe B, nah dengan dana ini maka kita bisa membangun dan bisa segera terwujud,” imbuhnya.

Di tempat terpisah Juru Bicara Gubernur Gorontalo Noval Abdussamad menilai, gaya ngotot Rusli memperjuangkan anggaran dan program untuk daerah patut diapresiasi. Hal itu menunjukkan ada komitmen yang sungguh sungguh antara janji dan karya nyata.

“Sebab tidak banyak tipikal pemimpin yang ngotot seperti beliau bahkan harus “pasang badan” hingga ke pusat. Pimpinan itu kan kadang hanya berpikir dan berucap selebihnya anak buah yang bekerja, tapi pak Rusli tipikal pejuang,” katanya.

Gubernur yang dikenal dengan slogan “Berkarya Nyata Bukan Berkarya Kata” itu sudah banyak memberikan perubahan untuk Gorontalo. Krisis listrik yang terjadi sebelum pemerintahannya kini sudah tidak lagi. Sejumlah infrastruktur penting daerah berhasil dibangun, di antaranya jalan Gorontalo Outer Ring Road, Bandara Djalaluddin, Bendungan Randangan dan masih banyak lagi.

The post Temui Menko Perekonomian, Gubernur Gorontalo Perjuangkan ini appeared first on Prosesnews.id.

Idulfitri kerap dimaknai sebagai titik kulminasi dari pencapaian transendental atas kadar ketakwaan seorang muslim.

Perayaan Idulfitri 1442 H sebentar lagi dirayakan umat Muslim. Idulfitri juga adalah peristiwa yang selalu dirindukan dirindukan oleh umat muslim.

Benar, bila dimaknai lebih jauh, perayaan Idulfitri merupakan perilaku yang penuh dengan cerita kesalehan sosial. Idulfitri juga kerap dimaknai sebagai titik kulminasi dari pencapaian transendental atas kadar ketakwaan seorang muslim.

Sekecil apapun ibadah yang dilakukan selama Ramadan, Sang Khalik akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada umatnya yang sedang berpuasa menahan semua godaan hawa nafsu, hingga hari kemenangan itu tiba.

Tentu tak ada waktu yang lebih monumental daripada Idulfitri, mengingat seorang Muslim berharap akan kembali fitrah pada hari itu. Tak heran bila gaung rasa syukur dan kebahagiaan tiada tara membahana bersamaan dengan gema takbir yang berkumandang di seluruh pelosok kampung.

Ramadan dan Idulfitri adalah rangkaian waktu yang tak terpisahkan untuk bermunajat dan mencari keberkahan. Waktu ketika hubungan vertikal manusia dengan Sang Khalik (hablumminnallah) dan horizontal dengan sesama manusia (habluminannas) diuji dalam bingkai keimanan dan ketakwaan.

Bila dimaknai lebih jauh, perjalanan selama Ramadan dan kemudian merayakan Idulfitri juga bisa juga jadi refleksi perjalanan bangsa ini yang sedang diuji seberapa tangguh bangsa ini menghadapi cobaan tersebut. Dalam konteks wabah Covid-19, cobaaan masih belum beranjak dalam dua Ramadan ini.

Ujian yang paling nyata adalah masih tingginya angka kasus penularan harian Covid-19. Menurut data KPC-PEN per 7 Nei 2021, kasus aktif yang terkonfirmasi Covid-19 mencapai 1,70 juta orang, pasien yang sembuh 1,55 juta orang, dan yang meningggal 46.663 orang.

Dalam rangka mencegah wabah Covid-19 lebih meluas, pemerintah kini terus berusaha mencegahnya dengan pelbagai cara, terus mendorong tracing, testing, dan treatment (3T) selain menggenjot program vaksinasi.

Khusus vaksinasi, pemerintah menarget sasaran sebenayak 181,55 juta jiwa penduduk. Dari total target itu, pemerintah memberikan prioritas bagi petugas kesehatan, petugas publik, dan lansia sebanyak 40,35 juta. Nah, kini program vaksinasi itu sudah menyasar 8,45 juta orang yang sudah melaksanakan vaksinasi hingga yang ke-2, dan sudah mencapai 13,13 juta orang yang mengikuti program vaksinasi tahap ke-1.

Namun, di tengah perayaan Idulfitri, masyarakat Indonesia juga lekat dengan tradisi mudik alias pulang kampung. Pemerintah pun sigap mengantisipasi terjadinya ledakan Covid-19 dengan mengimbau agar masyarakat tidak mudik.

Pintu-pintu perbatasan kabupaten/provinsi ditutup pemerintah agar tak dilalui pemudik. Penutupan dilakukan dengan dalih demi menekan laju penyebaran virus Covid-19. Pemerintah khawatir momentum mudik yang diramaikan oleh puluhan juta masyarakat berpotensi menjadi superklaster baru penularan Covid-19.

Jika terjadi penambahan kasus yang sangat eksponensial, pemulihan ekonomi nasional akan semakin jauh dari kata usai. Negeri ini dikhawatirkan bisa berada dalam kondisi yang semakin runyam. Tak ayal, pemerintah akhirnya berani bersikap lebih tegas menghadapi para pemudik.

Kekhawatiran akan pandemi bukan isapan jempol. Indonesia diminta berkaca dari kasus Covid-19 di India yang kembali melonjak setelah diperbolehkannya gelaran festival keagamaan kolosal dan kampanye politik. Langkah tegas pemerintah dengan melarang masyarakat melakukan aktivitas mudik adalah wajar. Jangan sampai peristiwa India menular ke negeri ini sehingga membuat semuanya ‘ambyar’.

Konsumen Kian Optimis

Dalam konteks makroekonomi, indikasi pemulihan ekonomi negeri ini sudah semakin terang benderang. Salah satu indikasinya misalnya, survei konsumen Bank Indonesia pada April 2021 mengindikasikan keyakinan konsumen yang optimis terhadap kondisi ekonomi.

Hal tersebut tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2021 sebesar 101,5 yang masuk ke zona optimis (indeks >100), meningkat dibandingkan 93,4 pada Maret 2021. IKK April 2021 juga merupakan angka optimisme pertama kali sejak IKK masuk zona pesimis pada April 2020.

Keyakinan konsumen terpantau membaik pada seluruh kategori tingkat pengeluaran responden, tingkat pendidikan, dan kelompok usia responden. Secara spasial, keyakinan konsumen membaik di seluruh kota yang disurvei (18 kota), tertinggi di kota Padang, diikuti oleh Bandung dan Pangkal Pinang.

Berdasarkan hasil SK, peningkatan optimisme konsumen pada April 2021 didorong oleh membaiknya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan, yaitu terhadap aspek ketersediaan lapangan kerja, ekspansi kegiatan usaha yang meningkat, dan penghasilan yang meningkat pada enam bulan yang akan datang.

Sementara itu, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini terpantau membaik, didorong oleh perbaikan persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama.

Dari gambaran di atas itu, sebenarnya survei konsumen Bank Indonesia tidak terlalu jauh dari gambaran dari laporan BPS berkaitan dengan kinerja ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I 2021. Pemulihan ekonomi Indonesia diyakini masih menuju tren yang positif di tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19 meski pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi 0,74 persen, seperti dilaporkan BPS, Senin (4/5/2021).

Pernyataan keyakinan itu juga diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataannya secara virtual, Selasa (5/5/2021). Menurutnya, berdasarkan berbagai data pemulihan ekonominya terlihat dan menuju tren positif.

Bahkan Airlangga menyebutkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia sudah mendekati periode yang sama tahun lalu. Di kuartal I-2021, PDB Indonesia mencapai Rp2.703,1 triliun. “Dari demand side, berbagai indikator juga menunjukkan perbaikan dan proyeksi membaik,” ujarnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengakui tren pemulihan itu sejalan dengan tren ekonomi global di triwulan I-2021 menunjukkan perbaikan.  Hal itu terlihat dari pergerakan indeks PMI global yang terus mengalami peningkatan dari Januari hingga Maret 2021. “Penyebabnya bisa jadi sejalan dengan proses vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan maupun sedang berlangsung di berbagai negara,” ujar Kecuk Suhariyanto.

Tren pemulihan ekonomi yang terjadi terhadap bangsa ini tentu patut disyukuri. Spirit Ramadhan dan Idulfitri yakni beribadah puasa menahan lapar dan haus serta hawa nafsu dan kemudian kembali fitri dengan merayakannya tetap harus dirayakan dengan riang gembira.

Tak dipungkiri, perayaan Idulfitri kali ini bisa jadi dirayakan dalam suasana sederhana. Pasalnya, kita merayakannya di tengah berlangsungnya wabah pandemi covid-19. Selamat Idulfitri 1442 H. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Memaknai Spirit Idulfitri 1442 H appeared first on Prosesnews.id.

Kinerja sektor manufaktur mulai menunjukkan sinyal positif sekaligus tren pemulihan ekonomi nasional terindikasi dengan kinerja nilai impor Indonesia yang naik secara tahunan untuk pertama kali sejak Juni 2019. Indikator itu terlihat dari laporan yang diliris oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (15/3/2021). Lembaga itu merilis impor pada Februari 2021 tercatat mencapai USD13,26 miliar.

Meski turun 0,49% dibandingkan dengan Januari 2021, nilai tersebut naik 14,86% dibandingkan dengan Februari 2020 dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2019. Naiknya nilai impor secara tahunan untuk pertama kalinya ini dipicu oleh kenaikan seluruh kelompok barang berdasarkan penggunaan.

Selama periode Februari 2021, bila dilihat dari penggunaan barang, seperti dikutip dari laporan BPS, impor barang modal mencetak nilai USD2,15 miliar, secara month-to-month naik 9,08 persen dan naik lebih tinggi dibandingkan periode Februari 2020 atau year-on-year (yoy) sebesar 17,68 persen. Dari kinerja itu, BPS juga melaporkan neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus pada Februari 2021 sebesar USD2 miliar.

Surplus itu disebabkan oleh nilai ekspor yang lebih besar daripada nilai impor. Secara terperinci, nilai ekspor pada Februari 2021 tercatat USD15,27 miliar. Sementara itu, nilai impor pada tahun lalu sebesar USD13,26 miliar.

Performa ekspor kita menjanjikan, karena naiknya permintaan dari berbagai negara dan didukung oleh kenaikan harga komoditas. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif Januari 2021 hingga Februari 2021 mencetak surplus USD3,96 miliar. Surplus ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan posisi Januari dan Februari 2020 yang pada waktu itu surplus USD1,88 juta.

Kepala BPS Suhariyanto mengemukakan, tren mulai menggeliatnya perekonomian, khususnya pada sektor industri dan investasi. Hal itu, kata Suhariyanto, dilihat dari kinerja ekspor dan impor pada Februari 2021. “Ekspor berasal dari seluruh sektor. Impor juga naik, terutama bahan baku dan barang modal. Saya bisa katakan geliat berbagai sektor dan investasi di dalam negeri mulai bergerak. Perekonomian yang membaik juga didorong program vaksinasi yang masif oleh pemerintah,” ujarnya, dalam konferensi pers virtual, Senin, (15/3/2021).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga mengungkap hal senada. Pemerintah, tuturnya, telah memprediksi sejumlah industri akan bergeliat dan menambah impor, seperti industri otomotif yang berpeluang menambah impor bahan baku untuk mengantisipasi naiknya permintaan, seiring dengan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mulai berlaku awal Maret. “Dengan dihapuskannya PPnBM untuk otomotif, ini akan ada peningkatan impor barang baku atau penolong untuk memastikan stok otomotif tahun ini bisa lebih baik daripada tahun lalu,” ujarnya, Senin (15/3/2021).

Impor Mesin Naik

Impor golongan mesin dan perlengkapan elektrik tercatat naik secara tahunan dari USD1,24 miliar pada Februari 2020 menjadi USD1,89 miliar pada Februari 2021. Impor golongan ini pun menjadi penyumbang kenaikan bulanan terbesar dibandingkan Januari 2021, dengan tambahan sebesar USD172,8 miliar. Kondisi itupun diharapkan merembet ke kinerja ekspor manufaktur Indonesia.

Melihat tren itu, Lutfi mengharapkan, ekspor otomotif tahun ini bisa bertambah USD3 miliar—USD4 miliar dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2020 yang hanya USD6,6 miliar atau minus 19,37 persen secara tahunan. Pelaku manufaktur pun menyambut gembira sinyal positif dari aktivitas manufaktur. Konsumsi di dalam negeri terhadap produk tersebut pun diperkirakan bisa tumbuh.

Faktor adanya relaksasi ternyata direspons dengan baik sehingga penjualan dan produksi otomotif bisa naik jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Begitu juga dengan aktivitas impor bahan baku dan penolong di industri makanan dan minuman yang cenderung meningkat, terutama dengan adanya optimisme kenaikan permintaan pada Ramadan dan Idulfitri.

Tak dipungkiri, kinerja impor pada Februari 2021 telah memberikan harapan dan menjadi sinyal positif bagi pemulihan ekonomi jangka panjang. Kendati memang kenaikan 11,53 persen secara tahunan impor bahan baku dan penolong itu belum membuat aktivitas manufaktur pulih sepenuhnya.

Kenaikan impor pada Februari 2021 tetaplah menjadi fenomena menarik. Pasalnya, terjadi lebih cepat dari perkiraan. Sehingga wajar jika muncul harapan, surplus neraca perdagangan akan berlanjut sepanjang semester I/2021, bahkan hingga akhir tahun, didorong performa ekspor yang solid dari sejumlah komoditas ekspor utama lantaran pulihnya permintaan.

Penulis : Firman Hidranto
Redaktur : Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Kinerja Manufaktur Beri Sinyal Positif appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemulihan ekonomi pelaku Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Gorontalo. Sangat ditekankan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Hal ini terungkap, dalam Seminar Nasional Sosialisasi Kerjasama Pentha Helix Bersama Kadin Provinsi Gorontalo. Dan membangun visi antar stakeholder untuk Produktivitas pelaku UMKM

“Harapan kami semoga Seminar kali ini dapat menghasilkan percepatan rekafri ekonomi UMKM di Provinsi Gorontalo,” ucap Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, saat di wawancarai oleh awak media seusai membuka Kegiatan Seminar. Rabu,(03/03/2021).

Fadel melanjutkan, dengan adanya wabah Covid 19, tentunya UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo banyak sekali mengalami penurunan, bahkan ada yang sangat sepi sekali. Sehingganya dengan adanya kerja sama ini serta seminar, semoga dapat mengusuk tuntas penurunan ekonomi para pelaku UMKM.

“ini harus adanya bantuan dari pihak bank Indonesia, BRI,Mandiri. Jangan dibiarkan mereka menjadi susah, bantulah mereka,” tutur Fadel Muhammad.

Tentunya, ini perlu ada perhatian dari Gubernur, Bupati-Bupati, Walikota. Jangan pernah diam melihat keadaan seperti ini, harus cepat untuk di rekafri persoalan UMKM.

“Dananya sudah ada, jumlahnya sebanyak 40 Miliar untuk pemulihan Ekonomi Para Pelaku UMKM. Nanti kita lihat berapa yang akan diberikan Pemerinta Pusat untuk Provinsi Gorontalo,” tutur Fadel Muhammad

Kami mengharapkan, semoga percepatan pemulihan ekonomi para pelaku UMKM  dijalankan secepatnya. Dan anggaran-anggaran yang diminta agar dipercepat semuanya.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post Fadel Muhammad: Pemulihan Ekonomi Harus Dipercepat appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kapolres Gorontalo Ade Permana, kembali menghimbau semua pihak, agar tetap menaati Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, bila liburan atau bertamasya ke tempat-tempat Wisata.

“Hal ini untuk menjaga penularan dan penyebaran pandemi corona,” Ujar Ade usai melakukan rapat evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gorontalo. Selasa, (09/02/2021).

“Saya ingatkan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M),” imbau orang nomor satu di Mapolres Gorontalo itu.

Berbeda dengan tempat hiburan malam kata Ade, Tempat Wisata di Kabupaten Gorontalo tetap dibuka, dengan ketentuan, para pengunjung menaati Prokes sebagaimana, anjuran Pemerintah.

“Kami juga harus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Untuk Wisata, tentu menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari pemulihan ekonomi  itu sendiri,” sebutnya.

Ia pun berpesan kepada masyarakat, agar bijak memilih tempat wisata. Carilah wisata yang selalu mencontohkan dan mengedepankan Prokes Covid-19.

“Untuk wisata ini, kami juga meminta Instansi terkait, agar melakukan pengawasan ketat. Kepala Dinas Wisata, mungkin bisa memerintahkan bawahannya atau bagian security,” imbuhnya.

Reporter : Agil Mamu

The post Kapolres Gorontalo : Jika Ke Tempat Wisata, Taati Prokes Covid-19 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia (KLHK) melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Bone Bolango, memberdayakan 1114 masyarakat, dalam program penanaman mangrove di tiga Kubupaten di Gorontalo.

Seperti, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Kegiatan itu, merupakan salah satu kegiatan padat karya yang melibatkan 60 kelompok dari unsur masyarakat.

Sesikitnya, ada 1.114 orang yang dilibatkan dalam kegiatan penanaman mangrove itu. Dengan harapan, agar ekonomi masyarakat, yang terdampak Covid-19 bisa normal.

Kepala BPDASHL Bone Bolango Heru Permana, menjelaskan kegiatan itu merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk memulihkan ekonomi nasional, bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

“Akibat Covid-19, daya beli masyarakat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga, program padat karya ini menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya di pesisir. Disamping, pemulihan ekonomi masyarakat, kegiatan itu juga bagian dari pemulihan ekosistim alam, yang merupakan tempat habitat ikan,” ujarnya.

Untuk keseluruhan, Kementerian LHK akan memulihakan setidaknya 3,3 juta hektar lahan mangrove di Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada 600 ribuaan hektarnya dalam kondisi kritis.

Kendati, manfaat mangrove untuk ekosistem itu sangat vital. Di Gorontalo sendiri, target padat karya penanaman RHL mangrove ada setidaknya 650 hektar mangrove. Rinciannya, 404 hektar di Pohuwato, 185 hektar di Gorontalo Utara, dan 61 hektar di Boalemo.

“Mangrove berfungsi banyak sebagai habitat ekosistem. Bagi kepiting, bagi ikan, bagi burung, dan satwa. Dan juga sebagai mitigasi bencana. juga (Mangorve itu) bisa menahan air laut ke daratan,”

Adapun kata Heru, kegiatan padat karya ini pelaksanaanya akan dilakukan selama tiga bulan. Yaitu hingga Desember 2020, dengan dana sepenuhnya akan dikelola oleh kelompok masyarakat.

Sementara itu, masyarakat Desa Iludulunga yang diwawancarai di lokasi mengungkapkan, bahwa memang program yang dilakukan oleh BPDASHL tersebut sangat membantu perekonomian mereka.

“Alhamdulillah program penanaman mangrove yang dilaksanakan BPDASHL bisa menambah penghasilan masyarakat. (Dapat menjadi) pemulihan ekonomi dampak COVID-19, penduduk di sini,” kata Rence Jiu. (Rihol)

The post Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian LHK Libatkan Ribuan Masyarakat Gorontalo Dalam Padat Karya Penanaman Mangrove appeared first on Prosesnews.id.