PROSESNEWS.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo memberikan klarifikasi resmi terkait polemik pemberitaan salah satu media online yang mengutip pernyataan Ustaz Ruliyanto Podungge mengenai video viral seorang laki-laki yang mengenakan jilbab dan celana pendek. Video tersebut memicu respons warganet, sebagian bahkan menuding MUI mendukung tindakan yang dianggap menyimpang.

Ustaz Ruliyanto menjelaskan bahwa dirinya menerima pertanyaan dari seorang wartawan melalui pesan WhatsApp terkait apakah tindakan tersebut tergolong penistaan agama. Karena kesibukan, ia sempat menunda jawaban selama satu hari. Setelah diminta konfirmasi kembali, ia menyampaikan pandangannya bahwa tidak cukup bukti untuk langsung menyimpulkan hal tersebut sebagai bentuk penistaan terhadap agama.

“Kita harus menilai apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud mendiskreditkan, melecehkan, atau menghina simbol-simbol agama,” ujar Ustaz Ruliyanto dalam konferensi pers pada Rabu, 23 April 2025.

Ia juga menambahkan bahwa pemilihan pakaian oleh individu tersebut kemungkinan dilatarbelakangi alasan praktis seperti perlindungan dari cuaca atau faktor psikologis terkait identitas sosial. Menurutnya, tindakan tersebut lebih tepat dinilai sebagai ekspresi identitas daripada penistaan agama secara langsung.

“Perlu dibedakan antara dosa dan penistaan agama. Penistaan membutuhkan niat serta tindakan yang jelas menghina simbol keagamaan,” jelasnya.

Ketua I Bidang Fatwa MUI Gorontalo, Dr. Ishak Bakari, turut menegaskan pentingnya prinsip tabayyun atau klarifikasi dalam menyikapi isu sensitif. Ia mengutip Surah Al-Hujurat sebagai dasar bahwa informasi dari sumber yang belum jelas kebenarannya harus diverifikasi terlebih dahulu.

“Jika kita langsung menerima dan menyebarkan informasi tanpa ilmu atau verifikasi, hal itu dapat menyebabkan kita menzalimi orang lain atau suatu kelompok,” ungkapnya.

Dr. Ishak menyayangkan berkembangnya opini publik yang seolah-olah menyatakan bahwa MUI melegalkan perilaku yang secara syar’i jelas dilarang. Padahal, tudingan tersebut berasal dari informasi yang belum terverifikasi secara utuh.

“Banyak warganet yang menganggap MUI mendukung hal yang jelas keharamannya, padahal itu berdasarkan informasi yang keliru,” tambahnya.

MUI menegaskan bahwa lembaga ini tetap berpegang pada fatwa yang telah diterbitkan sejak 2014, yang menyatakan bahwa praktik LGBT merupakan bentuk penyimpangan serius yang dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ketua MUI Provinsi Gorontalo, KH. Dr. Abdurrahman Abubakar Bahmid, juga menyoroti bahwa penyebaran potongan pernyataan tanpa konteks lengkap telah mencemarkan nama baik MUI. Ia mengimbau agar media dan masyarakat lebih objektif dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Sebagai lembaga yang menaungi ulama dan cendekiawan dari berbagai ormas Islam, MUI memiliki peran strategis sebagai Himayatul Ummah (benteng umat) dalam menjaga akidah dan moral, serta sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat) yang mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif dalam menangani isu keumatan.

Reporter: Fahri Parebba

The post MUI Gorontalo Klarifikasi Pernyataan Soal Waria: Tidak Ada Dukungan Terhadap LGBT appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa fenomena LGBT bukan hanya bentuk penistaan agama, melainkan sesuatu yang jauh lebih buruk dari itu. Pernyataan tegas ini disampaikan melalui rilis resmi yang dipublikasikan pada 23 April 2025, bertepatan dengan 24 Syawwal 1446 H, sebagai bentuk respons atas kegaduhan publik yang dipicu oleh viralnya sosok laki-laki mengenakan hijab di media sosial, yang dianggap sebagai panutan oleh kalangan LGBT di Gorontalo.

Dalam rilis tersebut, MUI Gorontalo mengawali dengan kutipan hadits Nabi Muhammad SAW, “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari), sebagai landasan hukum yang jelas untuk menolak segala bentuk penyimpangan gender dalam Islam.

Menurut MUI, penyimpangan semacam itu tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kekhawatiran ini kian menguat menyusul viralnya seorang pegiat media sosial yang mengenakan simbol-simbol keislaman, seperti hijab, yang memicu kontroversi di ruang publik.

Lebih lanjut, MUI juga memberikan klarifikasi penting terkait pemberitaan media yang dinilai tidak utuh dan memotong pernyataan seorang anggota MUI, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Narasi yang beredar seolah-olah MUI merestui penggunaan hijab oleh waria dan menyebutnya bukan sebagai bentuk penistaan agama.

Padahal, menurut Ketua MUI Provinsi Gorontalo, KH. Dr. Abdurrahman Abubakar Bahmid, pemotongan pernyataan tanpa menyertakan penegasan bahwa tindakan tersebut adalah haram dan lebih buruk dari penistaan adalah blunder besar yang merugikan citra MUI dan menyesatkan opini publik.

Dalam rilis tersebut, KH. Abdurrahman Masyarakat berharap masyarakat harus bisa membedakan antara pendapat pribadi dan pernyataan resmi lembaga. Media juga seharusnya tidak menggiring opini publik dengan potongan kalimat yang dapat menyesatkan.

Sementara itu, Ketua I Bidang Fatwa MUI Provinsi Gorontalo, Dr. Ishak Bakari menegaskan, sikap MUI terkait LGBT telah disampaikan secara tegas sejak tahun 2014. Dalam fatwa tersebut, seluruh bentuk aktivitas LGBT dinyatakan haram dan MUI turut mendesak pemerintah agar tidak melegalkan keberadaan tempat atau komunitas yang mendukung praktik tersebut.

Meski demikian, MUI menegaskan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali ke fitrah dan memperbaiki diri niat karena Allah SWT. Dalam hal ini, MUI bahkan membuka diri untuk menjadi tempat konsultasi serta memberikan pendampingan dan rehabilitasi mental bagi para pelaku penyimpangan yang benar-benar ingin berubah.

Rilis ini menjadi bagian dari fungsi MUI sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat), Himayatul Ummah (penjaga umat), dan Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah), untuk terus menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus merangkul mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar.

The post Tak Sekadar Penistaan Agama! Ini Kata MUI Gorontalo Soal Aksi Waria Berjilbab appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hamzah Sidik Djibran sebut Jozeph Paul Zhang telah melecehkan umat islam.

Jozeph Paul Zhang yang mengaku dirinya sebagai nabi ke-26 itu, menjadi perbincangan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia pada umumnya.

Tidak hanya itu, para tokoh pemuda, hingga para Pemimpin Daerah, mengecam dan mengutuk keras tindakan tersebut karena dinilai melecehkan umat islam.

Pengecaman sendiri juga di lontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hamzah Sidik Djibran, sebab tindakan Joseph Paul Zhang dinilai telah melecehkan nabi Muhammad SAW.

“Saya selaku pimpinan DPRD Gorontalo Utara mengecam dan mengutuk keras Jozeph Paul Zhang, lebih khususnya kepada seluruh orang yang akan melakukan tindakan yang sama, yang akan melecahkan umat islam dan nabi Muhammad Saw,”tegasnya.

Lebih lanjut Hamzah mengungkapkan, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua dirajut oleh Bhineka tunggal Ika.

“Maka tidak layak dan tidak pantas orang-orang seperti Jozeph Paul Zhang termasuk Permadi Arya alias abu Janda itu, melukai hati umat Islam,”jelasnya.

Pada awak media, Hamzah menyampaikan agar pihak Kepolisian segera melakukan pencarian terhadap Jozeph.

“Sebagai pemuda Islam dan Aktivis Islam, saya mengharapkan agar kepolisian Republik Indonesia cepat bertindak dan mencari dimanapun dia berada, terinformasi Jozeph Paul Zhang ini ada di luar negeri, maka Polri segera berkoordinasi dengan interpol untuk melacak sekaligus menangkapnya dan diproses secara hukum di Indonesia,”harap Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara.

Ia menambahkan, jika orang seperti Jozeph ini di biarkan akan menimbulkan contoh buruk bagi kehidupan beragama maupun bernegara.

“Kalau model seperti Jozeph Paul Zhang ini dibiarkan ini akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan beragama dan bernegara, karena dengan mudahnya dan seenaknya mencari sensasi dibulan suci Ramadan dengan menghina umat Islam dan menghina Nabi Muhammad sebagai nabi ke-26,”tegasnya lagi.

“Dia mengaku akan meluruskan kesesatan nabi ke 25, statement ini yang akan merusak kesatuan Negara Republik Indonesia,”kata Hamzah.

Lebih jauh Hamzah Berharap agar masyarakat tidak mudah terpancing, jika ada hal-hal seperti ini yang bisa memicu konflik dan mengganggu Ibadah kita di bulan suci Ramadan.

“Toleransi beragama kita sangat tinggi di Indonesia, bahkan kita di gorontalo yang berbatasan dengan Sulawesi Utara, jangan sampai tindakan Jozeph ini bisa memicu konflik. Untuk itu saya menghimbau, agar umat Islam selalu menjaga solidaritas, menjaga ukhuwah Islamiah dan jangan terpancing dengan tindakan Joseph ini, jangan ada tindakan anarkis yang bisa menggangu amal ibadah kita di bulan suci Ramadan,”ia menandaskan.

Reporter : Moh. Dodi Didipu

The post Mengaku Nabi Ke-26, Hamzah Sidik Sebut Jozeph Paul Zhang Lecehkan Umat Islam appeared first on Prosesnews.id.