PROSESNEWS.ID – Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu, menilai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), belum maksimal atau masih sangat minim dalam penyediaan database, bantuan dan penerima bantuan.

Hal itu disampaikannya, pada rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), di Kantor Bappeda, Kamis (26/11/2020).

Dikatakannya, ada dua hal yang dihasilkan pada rapat kali itu. Pertama adalah kesimpulan dan kedua rekomendasi.

“Soal koordinasi data antara OPD dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Capil. Perlu ditingkatkan lagi karena itu masih sangatlah minim,” tegasnya.

Termasuk salah satu faktor yang membebani lambatnya pemasukan data. Karena harus dicantumkan di dalam tabel, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka terjadi keterlambatan.

Ia menegaskan, perlu ada koordinasi dengan stakeholder seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebab mereka juga memberikan bantuan , sehingga koordinasi itu penting paling tidak bisa diketahui berdasarkan data DTKS.

“Bantuan apa saja yang sudah di terima, itu yang harus jelas dan kami dorong,” ketusnya.

Ia memberikan satu contoh di Dinas Sosial misalnya. Ternyata di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG), data dan jenis bantuan sesuai DTKS sudah ada akan tetapi masih kosong.

Setelah dilakukan evaluasi, tidak ada dana untuk itu. Oleh sebab itu perlu ada anggaran bagi operator SIKS-NG.

“Karena kalau tidak diberi insentif mereka, hanya menempel pada operator desa akan menimbulkan masalah. Mengingat DTKS ini vital sebagai calon penerima yang diintervensi tidak bole keluar dari Basis Data Terpadu (BDT),” jelasnya. (Ads)