<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Peraturan Menteri Keuangan Viral Terkini - Prosesnews.id</title>
	<atom:link href="https://prosesnews.id/tag/peraturan-menteri-keuangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prosesnews.id/tag/peraturan-menteri-keuangan/</link>
	<description>Konsisten, Aktual, Independen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 03:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2024/01/icon-prosesnews-75x75.png</url>
	<title>Berita Peraturan Menteri Keuangan Viral Terkini - Prosesnews.id</title>
	<link>https://prosesnews.id/tag/peraturan-menteri-keuangan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polemik Kebijakan Dana Desa Tidak Dibayarkan, Kades Tuntut PMK 81 Dicabut</title>
		<link>https://prosesnews.id/polemik-kebijakan-dana-desa-tidak-dibayarkan-kades-tuntut-pmk-81-dicabut/</link>
					<comments>https://prosesnews.id/polemik-kebijakan-dana-desa-tidak-dibayarkan-kades-tuntut-pmk-81-dicabut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 06:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[add dana desa]]></category>
		<category><![CDATA[Bone Bolango]]></category>
		<category><![CDATA[dana desa gagal bayar]]></category>
		<category><![CDATA[hendra koniyo]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan dana desa]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan pangan desa]]></category>
		<category><![CDATA[kritik perangkat desa]]></category>
		<category><![CDATA[Peraturan Menteri Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[pmk 81 tahun 2025]]></category>
		<category><![CDATA[silpa dana desa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prosesnews.id/?p=69497</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROSESNEWS.ID &#8211; Langkah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan...</p>
<p>The post <a href="https://prosesnews.id/polemik-kebijakan-dana-desa-tidak-dibayarkan-kades-tuntut-pmk-81-dicabut/">Polemik Kebijakan Dana Desa Tidak Dibayarkan, Kades Tuntut PMK 81 Dicabut</a> appeared first on <a href="https://prosesnews.id">Prosesnews.id</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="192" data-end="427"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-69498" src="https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-05-at-14.40.53-1.jpeg" alt="" width="720" height="518" srcset="https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-05-at-14.40.53-1.jpeg 720w, https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-05-at-14.40.53-1-300x216.jpeg 300w, https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-05-at-14.40.53-1-120x86.jpeg 120w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p data-start="192" data-end="427"><strong>PROSESNEWS.ID</strong> &#8211; Langkah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengatasi potensi gagal bayar Dana Desa menuai kritik tajam dari perangkat desa.</p>
<p data-start="429" data-end="640">Kritik tersebut mencuat setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang memuat mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran kegiatan desa dengan sumber dana non-earmarked.</p>
<p data-start="642" data-end="1162">Sebelumnya, Menteri Desa PDTT, Yendri Susanto, dalam siaran pers bersama mengumumkan lima solusi berjenjang yang harus ditempuh desa untuk menutupi kekurangan dana, yakni memanfaatkan Sisa Dana Desa (SiLPA) earmarked, menggunakan Dana Penyertaan Modal Desa (PMD) yang belum disalurkan, memanfaatkan sisa anggaran atau penghematan Tahun Anggaran 2025, menggunakan SiLPA Perhitungan Anggaran 2025, serta mencatat kekurangan dana sebagai kewajiban yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2026 menggunakan sumber dana lain.</p>
<p data-start="1164" data-end="1417">Salah satu pihak yang mengkritisi kebijakan tersebut adalah Kepala Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango, Hendra Koniyo. Ia menilai PMK 81 belum menjadi solusi konkret bagi desa-desa yang sedang menghadapi tekanan anggaran.</p>
<p data-start="1419" data-end="1631">Menurut Hendra, sebagian besar desa telah merealisasikan Dana Ketahanan Pangan (Ketapang) sesuai regulasi sebelumnya. Kondisi ini membuat SiLPA yang diandalkan pemerintah dalam solusi pertama tidak lagi tersedia.</p>
<p data-start="1633" data-end="1881">&#8220;Sisa anggaran earmarked pun sudah direalisasikan sebagian besar. Sisanya tidak akan mampu menutupi kebutuhan mendesak desa, seperti pembayaran gaji, honor, atau penyelesaian pembangunan yang sudah selesai dengan dana talangan,&#8221; ujar Hendra Koniyo.</p>
<p data-start="1883" data-end="2181">Hendra juga menyoroti solusi kelima, yakni pengalihan beban kekurangan dana sebagai kewajiban yang dibayarkan pada tahun 2026 menggunakan sumber pendapatan lain. Ia mempertanyakan sumber dana yang dimaksud pemerintah, mengingat mayoritas desa tidak memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) yang memadai.</p>
<p data-start="2183" data-end="2386">&#8220;Dana Alokasi Dana Desa (ADD) pun sebagian besar hanya cukup untuk menutup kebutuhan gaji rutin tahun berjalan. Lalu, dari mana sumber dananya untuk menutupi beban akibat kebijakan PMK 81 ini?&#8221; tegasnya.</p>
<p data-start="2388" data-end="2576">Untuk menyelesaikan persoalan secara nyata, Hendra mengajukan dua tuntutan konkret kepada pemerintah pusat: mencabut PMK Nomor 81 Tahun 2025 dan mencairkan seluruh sisa Dana Desa Tahap II.</p>
<p>The post <a href="https://prosesnews.id/polemik-kebijakan-dana-desa-tidak-dibayarkan-kades-tuntut-pmk-81-dicabut/">Polemik Kebijakan Dana Desa Tidak Dibayarkan, Kades Tuntut PMK 81 Dicabut</a> appeared first on <a href="https://prosesnews.id">Prosesnews.id</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://prosesnews.id/polemik-kebijakan-dana-desa-tidak-dibayarkan-kades-tuntut-pmk-81-dicabut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karpet Merah untuk Investor</title>
		<link>https://prosesnews.id/karpet-merah-untuk-investor/</link>
					<comments>https://prosesnews.id/karpet-merah-untuk-investor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Majid Rahman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 05:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Karpet Merah Untuk Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Ekonomi Khusus]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[Peraturan Menteri Keuangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prosesnews.id/?p=26012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus...</p>
<p>The post <a href="https://prosesnews.id/karpet-merah-untuk-investor/">Karpet Merah untuk Investor</a> appeared first on <a href="https://prosesnews.id">Prosesnews.id</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_26013" aria-describedby="caption-attachment-26013" style="width: 778px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="wp-image-26013 size-full" src="https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-06-at-1.50.58-PM.jpeg" alt="" width="778" height="417" srcset="https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-06-at-1.50.58-PM.jpeg 778w, https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-06-at-1.50.58-PM-300x161.jpeg 300w, https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-06-at-1.50.58-PM-768x412.jpeg 768w, https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-06-at-1.50.58-PM-250x134.jpeg 250w, https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-06-at-1.50.58-PM-750x402.jpeg 750w" sizes="(max-width: 778px) 100vw, 778px" /><figcaption id="caption-attachment-26013" class="wp-caption-text">Foto udara aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/ Sigid Kurniawan</figcaption></figure>
<p><strong><i>Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Para investor akan dapat banyak kemudahan.</i></strong></p>
<p>Menutup tahun 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Fasilitas yang diberikan kepada badan usaha dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus itu mencakup kemudahan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk dan PDRI, dan/atau cukai.</p>
<p><em>Beleid</em> itu ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2020 dan berlaku sejak 29 Januari 2021. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 237 ini merupakan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK. Sebelumnya, pada awal 2020 Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK yang diteken 20 Februari 2020. PP ini diterbitkan untuk meningkatkan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di KEK yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.</p>
<p>Berdasarkan PP tersebut, badan usaha atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan pada bidang usaha di KEK diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam hal perpajakan, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, dan keimigrasian. Kemudahan juga diberikan dalam hal kepabeanan dan cukai; pertanahan dan tata ruang; perizinan berusaha; dan/atau fasilitas dan kemudahan lainnya.</p>
<p>Sebagai aturan pelaksanaan PP 12 tahun 2020, maka PMK 237/2020 mengatur empat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah: Pertama, insentif pajak penghasilan (PPh); Kedua, pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM); Ketiga, pengecualian bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dan keempat, pengecualian cukai.</p>
<p>Dalam hal insentif PPh, badan usaha dan pelaku usaha KEK bisa mendapatkan pengurangan PPh Badan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tertuang dengan ketentuan investasi sebesar Rp100 miliar hingga Rp500 miliar. Adapun pemerintah mengatur, pemberian insentif ini diberikan selama 10 tahun pajak. Jika wajib pajak badan usaha atau pelaku usaha menanamkan modalnya sebesar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, fasilitas pengurangan PPh Badan diberikan selama 15 tahun. Bahkan, bisa mendapatkan pengurangan PPh Badan selama 20 tahun apabila nilai investasi lebih dari Rp1 triliun.</p>
<p>Pasal 6 Ayat 3 PMK 237/2020 menerangkan, setelah jangka waktu pemberian diskon PPh Badan berakhir, pemerintah masih memberikan pengurangan PPh Badan sebesar 50% dari PPh Badan terutang selama dua tahun pajak berikutnya. Selain diskon PPh Badan sebesar 100%, pemerintah juga menawarkan fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.  Insentif ini diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan neto dari jumlah penanaman modal sebesar 30% selama enam tahun, penyusutan dan amortisasi dipercepat, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10%, dan kompensasi kerugian selama sepuluh tahun.</p>
<p>Untuk mendapatkan fasilitas tersebut (kecuali Pajak Penghasilan), Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK wajib menggunakan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terhubung dengan Sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ketika melakukan pemasukan dan pengeluaran barang. Sementara itu, LNSW Kemenkeu sebagai penyelenggara sistem Indonesia National Single Window (INSW) berperan dalam penyediaan sistem yang digunakan dalam pelayanan dan pengawasan atas fasilitas yang diberikan pada KEK, khususnya fasilitas fiskal.</p>
<p>Penerapan Sistem INSW pada Kawasan Ekonomi Khusus pun telah dimulai pada 23 Februari 2021, dengan KEK Kendal sebagai <em>pilot project</em> implementasinya. Keunggulan KEK Kendal bertumpu pada lokasi geografis Kabupaten Kendal yang berdekatan dengan Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Internasional Tanjung Emas, dan dilewati oleh jalur tol Semarang-Pejagan yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, jalur Pantai Utara Jawa, serta dilewati Jalur Kereta Api Ganda Jakarta Semarang-Surabaya.</p>
<p>KEK Kendal unggul dalam sektor industri berorientasi ekspor, substitusi impor, produk berteknologi tinggi (<em>high tech products</em>/HTP), dan pada aplikasi khusus yang mendukung industri 4.0 serta logistik yang berbasis Industri 4.0. KEK Kendal diproyeksikan dapat menarik investasi sebesar Rp72T dan tenaga kerja sebanyak 20.000 orang hingga 2025.</p>
<p>KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Penyelenggaraan KEK bertujuan untuk menarik investasi baru agar membuka lapangan kerja baru dan munculnya sentra-sentra ekonomi baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta pemerataan pembangunan.</p>
<p>Sedangkan INSW merupakan istilah yang sudah umum dalam perdagangan internasional. INSW banyak membantu proses <em>trading</em> di Indonesia karena menjadi <em>national single window</em> sehingga semua proses <em>trading</em> dapat diawasi dan dimonitor oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Proses di Indonesia terdapat banyak transaksi per hari. INSW membantu sebagai pusat informasi dan sumber progress untuk membantu semua vendor.</p>
<pre><a href="https://indonesia.go.id/kategori/feature/2667/karpet-merah-untuk-investor"><strong><em>Penulis : Eri Sutrisno</em></strong></a>
<strong><em>Redaktur : Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari</em></strong></pre>
<p>The post <a href="https://prosesnews.id/karpet-merah-untuk-investor/">Karpet Merah untuk Investor</a> appeared first on <a href="https://prosesnews.id">Prosesnews.id</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://prosesnews.id/karpet-merah-untuk-investor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
