PROSESNEWS.ID – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa sektor perumahan, perkantoran, dan kawasan industri termasuk yang mendominasi investasi sepanjang kuartal I/2020.

Sektor lain yang juga mendominasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada Senin (26/4/2021), adalah industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin dan peralatannya; transportasi, gudang dan telekomunikasi; industri makanan; serta listrik, air, dan gas.

BKPM mencatat realisasi investasi pada 3 bulan pertama 2021 mencapai Rp219,7 triliun, tumbuh 4,3 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp210,7 triliun. Pencapaian tumbuh 2,3 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (qtq) sebesar Rp214,7 triliun.

Secara terperinci, realisasi investasi Rp219,7 triliun itu terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp108 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp111,7 triliun.

Bahlil mengungkapkan dibandingkan dengan periode Januari–Maret 2020 (yoy), PMA tumbuh signifikan hingga 14 persen dari Rp 98 triliun menjadi Rp111,7 triliun, sedangkan PMDN turun 4,2 persen dari Rp112,7 triliun menjadi Rp108 triliun.

“PMA kita 50,8 persen, sementara PMDN 49,2 persen, beda-beda tipis. Ini menunjukkan kepercayaan dunia kepada Indonesia dan aktivitas PMA kita sudah mulai normal, sudah bisa lakukan adaptasi terhadap perkembangan pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Berdasarkan lokasi proyek, realisasi investasi di kuartal I/2021 tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

Dia mengungkapkan bahwa realisasi investasi di periode ini didominasi antara lain sektor perumahan, perkantoran, dan kawasan industri.

Menurut catatan Bisnis.com, sepanjang setahun terakhir sebenarnya kondisi bisnis properti mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, perumahan tapak terbukti menjadi subsektor yang paling mampu bertahan sebagai andalan pengembang untuk survive. (**)

The post BKPM : Perumahan, Perkantoran, Kawasan Industri Mendominasi Investasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Demikian yang disampaikan Wakil Walikota Ryan Kono pada kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendataan Perumahan Permukiman Tahun Anggaran 2021-2022. yang bertempat Hotel Aston Villa, Rabu (17/03/2021).

Ryan Kono menjelaskan, melalui dinas perumahan raykat dan kawasan permukiman Kota Gorontalo pada tahun 2020 memperoleh alokasi program dari Pemerintahan.

“Terdapat 739 unit rumah tidak layak huni yang terdiri dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) reguler sebanyak 553 unit, dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 186 unit,” jelas Ryan.

Ryan menambahkan, Pemerintahan Kota Gorontalo senantiasa terus berupaya mendorong peran dari pada pemangku kepentingan terkait. Agar bersama-sama berkoordinasi mengatasi permasalahan dan menciptakan iklim yang kondusif disektor perumahan dan permukiman Kota Gorontalo.

“Saya berharap kepada para peserta agar kiranya dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan ini, untuk memberikan saran dalam rangka mengurangi rumah tidak layak huni maupun kawasan kumuh di Kota Gorontalo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Ryan.

Akhir sambutannya, Ryan mengatakan Pemerintah Kota Gorontalo berperan sebagai mediator dan fasilitator agar program tersebut dalam dialokasikan secara berkeadilan dan tepat sasaran.

“Semoga kegiatan ini, dapat menghasilkan data-data calon prioritas penerima bantuan stimulan swadaya untuk Kota Gorontalo tahun 2021,” tandasnya.

Reporter : Reza Saad

The post Ryan Kono: Pendataan Perumahan dan Permukiman di Kota Gorontalo Harus Tepat Sasaran appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Di tahun 2021, Balai Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Sulawesi I, mengalokasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1260 unit yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

Alwi Mahadali, Kepala SNVT penyediaan perumahan Provinsi Gorontalo menjelaskan bantuan BSPS yang sesuai DIPA awal sebanyak 1260 unit itu, tinggal menunggu surat keputusan Kementerian PUPR berupa pembagian kuota bagi masing-masing kabupaten kota.

“Dalam waktu dekat kita akan mulai pelaksanaannya, dan sesuai ketentuan hal itu dilakukan dengan program padat karya dengan harapan bisa berdampak langsung pada pemulihan ekonomi masyarakat ”jelas Alwi.

Secara teknis, Alwi menerangkan program padat karya untuk BSPS ini juga diharapkan secara keseluruhan bisa memanfaatkan langsung seluruh potensi sumber daya yang ada di desa dari penerima manfaat tersebut. Termasuk, kata Alwi, material dan tukang yang akan mengerjakan rumah tersebut.

“Jadi bukan hanya penerima manfaat bantuan BSPS saja yang tersentuh bantuan, juga ada para pengangkut material pasir dan batu serta pertukangan yang diambil dari masyarakat sekitar”terang Alwi.

Disamping itu, disebutkan Alwi khusus untuk tahun 2021 ini, pendanaan untuk bantuan BSPS mengalami peningkatan jumlah. Yang ditahun kemarin hanya 17.500.000 per unit, ia mengatakan pendanaanya ketambahan menjadi 20.000.000 per unit.

“Dalam hal ini, untuk 17.500.000 itu untuk bahan dan material yang diambil dari toko bahan bangunan sesuai kesepakatan masyarakat. Dan sisanya sebagai upah tukang, kemudian dari masyarakat diharapkan swadayanya membuat sendiri jamban di rumah tersebut”pungkasnya.

The post Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sulawesi Alokasikan 1260 Unit BSPS di Tahun 2021 appeared first on Prosesnews.id.