PROSESNEWS.ID — Pemprov Gorontalo mendapat desakan dari Adhan Dambea untuk segera mengambil langkah tegas terkait anggaran dana pembangunan Islamic Center senilai 30 miliar 60 rupiah.

Dana yang berasal dari zakat dan infaq ASN Provinsi Gorontalo itu diketahui dikelola yayasan pembangunan yang dipimpin oleh Zainuddin Hasan.

Adhan Dambea menyoroti, anggaran tersebut seharusnya diserahkan kepada panitia resmi yang telah ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Poin utama yang ditekankan adalah dalam SK Gubernur tercantum istilah ‘Panitia Pembangunan’, bukan ‘yayasan pembangunan’.

“Sehingga, ini menimbulkan keraguan terhadap legalitas yayasan yang mengelola dana tersebut,” kata Adhan.

Selain itu, Adhan juga mengungkapkan ketidaksesuaian penggunaan anggaran, di mana dari total awal 30 miliar lebih, hanya tersisa 2,9 miliar.

Sejumlah dana tersebut ternyata telah digunakan untuk biaya konsumsi, tenda, dan kegiatan lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya.

Tidak cukup sampai di situ, Adhan juga menyoroti rencana penggunaan anggaran perjalanan dinas sebesar 25 juta rupiah oleh yayasan untuk dua orang, yang dinilai sangat besar dan tidak relevan.

“Dana tersebut seharusnya digunakan sesuai dengan tujuan awal,” tegas Adhan.

Terkait kejanggalan ini, Adhan berharap agar pemerintah daerah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana umat tersebut. Harapannya juga agar pihak yayasan dapat memahami dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh DPRD terkait isu ini.

The post Polemik Dana Pembangunan Islamic Center, AD Desak Pemerintah Ambil Tindakan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketidakjelasan kelanjutan pembangunan Islamic Center di Provinsi Gorontalo memunculkan kekhawatiran di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.

Komisi I, yang secara khusus memantau perkembangan proyek ini, berencana untuk mengangkat isu ini ke tingkat lintas komisi guna mencari solusi yang lebih tuntas.

Dalam konferensi pers pasca-Rapat Paripurna menyambut Hari Ulang Tahun ke-23 Provinsi Gorontalo, Ketua Komisi I, AW Thalib, menyampaikan ketidakpuasan atas ketidakjelasan status pembangunan Islamic Center. Ia menegaskan niatnya untuk membawa masalah ini ke lintas komisi agar dapat memperjelas arah kelanjutan proyek ini.

“Tadi kita sudah bicarakan untuk diangkat persoalan ini pada pembahasan lintas komisi guna memperjelas masalah kelanjutan Islamic Center ke depan,” ujar AW Thalib pada Selasa (5/12/2023).

AW Thalib menjelaskan, informasi yang diterima menyebutkan Islamic Center kini dikelola oleh sebuah Yayasan, yang berarti telah ada kepemilikan. Hal ini menyebabkan posisi pemerintah provinsi menjadi tidak jelas, padahal konsep awal pembangunan seharusnya melibatkan pemerintah provinsi.

“Artinya ini menjadi milik dan aset pemerintah provinsi meskipun menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat, seperti konsep Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo pada waktu itu,” ungkapnya.

Namun, menurut AW Thalib, pembangunan proyek ini telah diambil alih oleh yayasan, sehingga wewenang atau hak untuk mengelola aspek ini menjadi tidak jelas.

DPRD Provinsi belum memperoleh informasi yang jelas terkait Surat Keputusan (SK) yayasan dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi.

“SK-nya belum ada pada kita, sehingga ini baru sepenggal informasi yang kami terima. Kami sudah meminta ke biro hukum, tapi belum bisa memberikan karena ternyata filenya tidak sama mereka,” tegasnya.

Saat ini, Komisi I sedang melakukan pelacakan terhadap keberadaan yayasan dan meminta transparansi dana secara terbuka kepada dewan.

Namun, hingga saat ini, permintaan tersebut belum dipenuhi. Masalah ini juga melibatkan anggaran sekitar Rp 4 miliar yang telah dikumpulkan, sehingga perlu ada klarifikasi lebih lanjut terkait penggunaan dana tersebut.

The post Polemik Islamic Center Gorontalo, Komisi I Desak Klarifikasi Status Pembangunan appeared first on Prosesnews.id.