Pertemuan itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun daerah. Isu yang mengemuka meliputi tata kelola pertambangan, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

Sulyanto mengatakan, berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari diskusi bersama massa aksi. Selain isu-isu daerah, mahasiswa juga menyuarakan kritik terkait tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, keadilan sosial, dan kebijakan publik.

“Ada beberapa hal yang menjadi diskusi, baik terkait masalah nasional maupun persoalan yang ada di Provinsi Gorontalo. Di antaranya masalah pertambangan, pembagian DBH, masalah PPPK, kelangkaan BBM, dan masih ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi,” kata politisi Gerindra itu.

Ia menegaskan, DPRD Provinsi Gorontalo memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian pendapat dalam kehidupan demokrasi yang perlu direspons melalui mekanisme kelembagaan.

“Tuntutan aksi ini menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.

Meski demikian, tindak lanjut atas tuntutan tersebut akan disesuaikan dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku di DPRD. Aspirasi mahasiswa menyangkut sejumlah sektor strategis yang memerlukan pembahasan lebih lanjut agar persoalan yang disampaikan memperoleh respons dari pihak berwenang.

Penerimaan massa aksi tersebut menunjukkan adanya ruang komunikasi antara mahasiswa dan lembaga legislatif. Namun, bagi mahasiswa, substansi tuntutan dan langkah konkret setelah dialog menjadi hal penting agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada pertemuan semata.

The post Aksi Unjuk Rasa Sempat Memanas, Sulyanto Pateda Buka Ruang Dialog appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Dalam mempersiapkan tahap Pendidikan Profesi Guru (PPG), sebanyak 990 mahasiswa PPG kategori I dan 221 guru penggerak diberikan pengenalan program PPG maupun pengenalan kampus. Tahap pengenalan secara daring tersebut dilakukan melalui kegiatan orientasi mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023, Senin (18/9).

Direktur PPG UNG Prof. Dr. Nurhayati Abbas, M.Pd., memberikan pemahaman yang komprehensif tentang profesi guru, tantangan dalam dunia pendidikan, serta mempersiapkan peserta untuk mengikuti rangkaian pendidikan profesi guru di UNG.

“Orientasi merupakan tahapan penting untuk diikuti oleh mahasiswa PPG. Ini menjadi awal membekali diri dalam memahami UNG sekaligus penyelenggaraan PPG dalam jabatan serta model pembelajaran yang akan dilaksanakan,” ungkap Nurhayati.

Wakil rektor bidang akademik Dr. Harto Malik, M.Hum., menyambut hangat kehadiran mahasiswa PPG yang akan mengikuti pendidikan di kampus kerakyatan UNG. Ia berpesan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dengan sebaik-baiknya sebagai syarat utama untuk bisa meraih gelar guru profesional.

“Mengikuti pendidikan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai guru profesional, yang nantinya dapat berkontribusi dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.

The post UNG Sambut 990 Mahasiswa PPG dan 221 Guru Penggerak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, BUTON TENGAH — Sejumlah 170 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima Surat Keputusan (SK) dari Pj Bupati, yang diwakilkan oleh Sekda Buteng, H Kostantinus Bukide.

Penyerahan SK tersebut diberikan secara simbolis yang bertempat di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Buton Tengah pada, Senin (18/09/2023).

Dalam sambutannya, Kostantinus menyampaikan permohonan maaf. Ia mengatakan kalau sebenarnya penyerahan SK PPPK sejatinya diberikan oleh Pj Bupati, Dr Andi Muhammad Yusuf.

“Namun karena satu dan lain hal beliau masih berada diluar daerah dan belum bisa bersama-sama kita,” ucap Kostantinus.

Melalui kesempatan itu pula, Kostantinus, menyampaikan ucapan selamat kepada 170 guru PPPK yang menerima SK. Menurutnya, penerimaan SK tersebut membawa kebahagian tersendiri mengingat di luar sana masih ada sebagian guru yang belum jelas statusnya.

“Anda yang termasuk di 170 orang ini patut bersyukur, karena anda sekarang sudah bagian dari ASN Buteng sesuai UU No 5 tahun 2014, ASN itu ada 2 komponen, pertama Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja atau P3K,” jelas Konstantinus.

“Sebagai P3K tentu kalian sangat berbahagia karena masih banyak rekan kalian yang berstatus honorer biasa atau mungkin non honorer yang belum beruntung,” sambungnya.

Dengan menjadi P3K, masih kata Kostantinus, para guru secara umum memiliki hak yang sama dengan ASN lain, di antaranya guru bisa mendapatkan jabatan dipemerintahan.

“Misal guru P3K jadi kepala sekolah dan yang di kesehatan bisa jadi kepala Puskesmas, namun tidak bisa jadi kepala dinas,” ujar kostantinus dengan sedikit candaan.

Diketahui, penyerahan SK guru PPPK dipelataran kantor sekretariat daerah disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat teras lingkup Pemkab Buteng, tanpa terkecuali Kepada BKD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Prosesnews.id, gaji yang diterima oleh para guru PPPK terhitung sejak 1 Juli 2023 dengan besaran gaji pokor sekitar Rp 2,9 juta belum termaksud tunjangan suami/istri sebesar 10 persen dan tunjangan anak 2 persen.

Reporter: Win

The post Sebanyak 170 PPPK di Buteng Terima SK appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dewan Provinsi (Deprov) Gorontalo terus berupaya mendorong para tenaga honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT). Untuk bisa melaksanakan proses seleksi rekrutmen Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal tersebut disampaikan oleh koordinator Komisi IV Deprov Gorontalo Sofyan Puhi, usai lakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring tenaga pendidik dan kependidikan,di SMK Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, terkait dengan adanya penerimaan PPPK.

Sofyan menyatakan dari hasil monitoring, mereka mendapatkan adanya sedikit kendala terkait pendaftaran PPPK bagi para GTT. Sebab, pendaftarannya ini melalui operator sekolah masing-masing.

Lanjut Sofyan mengatakan, sehingganya pihaknya juga mendorong untuk kepala-kepala sekolah agar dapat membantu para GTT saat prosesi pendaftaran PPPK.

“Yang kami harapkan dari kepala sekolah. agar bagaimana administrasi pendaftarannya harus didukung betul. Agar semuanya dan segala macam berkasnya sudah siap,” kata Sofyan Puhi.

Terakhir Sofyan menuturkan, harapan kepada Dinas Pendidikan Pemudah dan Olahraga Provinsi Gorontalo, agar dapat berkonsultasi terus dengan pihak terkait, sehingganya tahapan ini akan berjalan lebih baik lagi.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post Deprov Gorontalo Dorong GTT Untuk Mengikuti Rekrutmen PPPK appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) I Biluhu, Kabupaten Gorontalo. 

Kunjungan tersebut dilakukan, untuk memastikan kesiapan para Guru Tidak Tetap (GTT), dalam mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami sangat berharap, mereka dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam rangka mengikuti seleksi PPPK,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Adnan Entengo.

Lanjut Adnan mengatakan, tentunya melalui jalur seleksi calon PPPK ini, adalah peluang yang sangat besar bagi para guru tidak tetap, untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Untuk di SMA I Biluhu, yang terdata mengikuti seleksi PPPK kurang lebih sepuluh orang. Dan sudah dipastikan mereka telah mempersiapkan dirinya,” kata Adnan Entengo.

Terakhir Adnan menuturkan, bahwa pihaknya akan memastikan dinas terkait agar dapat memfasilitasi para GTT saat mengikuti seleksi, terutama dalam kesiapan ujiannya. dan berharap ada pengawalan dinas untuk rekrutmen PPPK ini.

Reporter : Abd Kadir Djauhari.

The post Deprov Gorontalo Cek Kesiapan GTT Untuk Mengikuti Seleksi PPPK appeared first on Prosesnews.id.

Mulai Jumat (9/4/2021), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka pendaftaran sekolah kedinasan 2021. Pendaftaran akan berakhir pada 30 April. Formasi yang dibutuhkan dari jalur sekolah kedinasan untuk calon aparatur sipil negara (CASN) tersebut sebanyak 8.555 orang.

Pemerintah pada tahun ini membuka lowongan calon aparatur sipil negara dalam tiga jalur. Terdiri dari penerimaan Sekolah Kedinasan, calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru dan nonguru.

Adapun menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo, total jumlah kebutuhan ASN pada tahun ini mencapai 1.305.485. Jumlah ini mengacu pada surat MENPANRB nomor B/1379/M.SM.01.00/2020. Rekrutmen akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.

Dari kebutuhan tersebut Kemenpan RB baru dapat menetapkan formasi sebanyak 711.627. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 74.384 di antaranya dialokasikan untuk instansi pusat. Dengan rincian 65.829 untuk 56 kementerian/lembaga. Sisanya 8.555 untuk delapan Sekolah Kedinasan.

Sementara itu, untuk pemerintah daerah alokasi untuk rekrutmen CPNS dan PPPK berjumlah 637.243. Dengan rincian 530.149 untuk guru PPPK, 21.741 untuk PPPK nonguru, dan 85.353 untuk CPNS.

Terkait sekolah kedinasan, Menteri Tjahjo mengingatkan agar para calon pelamar dapat mempersiapkan diri dan melengkapi berkas yang diperlukan ketika mendaftar seleksi sekolah kedinasan tahun 2021.

Pada tahun ini, pemerintah membuka pendaftaran sekolah kedinasan di delapan kementerian dan instansi. Kebetulan masing-masing lembaga memiliki lembaga dan sekolah pendidikan dan latihan tersendiri.

Delapan instansi tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hanya saja, pelamar hanya dapat memilih satu sekolah kedinasan dan melakukan seleksi sesuai syarat dan ketentuan tiap instansi.

Sebelum mengakses ke laman ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan para pelamar:

• Foto diri berlatar merah;
• KTP atau surat keterangan dari Dinas Dukcapil jika belum memiliki KTP;
• Kartu keluarga (KK);
• Ijazah/Surat keterangan lulus

Bagi Anda yang tertarik mengikuti seleksi delapan sekolah kedinasan berikut tata cara alur pendaftaran sekolah kedinasan 2021 seperti dikutip dari laman Pendidikan Kedinasan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) http://dikdin.bkn.go.id/ :

1. Pelamar mengakses portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) khusus jalur sekolah kedinasan atau dikdin di laman https://sscasn.bkn.go.id/;
2. Membuat akun SSCN Sekolah Kedinasan 2021 dan mencetak Kartu Informasi Akun;
3. Login ke SSCN Sekolah Kedinasan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password yang telah didaftarkan;
4. Unggah swafoto, memilih Sekolah Kedinasan, melengkapi nilai, mengunggah berkas dan melengkapi biodata diri;
5. Mengecek resume dan mencetak kartu pendaftaran.
6. Verifikator Instansi melakukan verifikasi data dan berkas pelamar yang telah masuk.
7. Pelamar Log In ke SSCN, mengecek status kelulusan verifikasi administrasi.
8. Pelamar mendapatkan kode billing dan melakukan proses pembayaran (bagi pelamar yang lulus verifikasi). Aturan mengenai pembayaran silahkan cek di sekolah kedinasan terkait.
9. Mencetak kartu ujian di SSCN setelah pembayaran diterima dan dikonfirmasi oleh sistem.
10. Mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan instansi.
11. Informasi status kelulusan pelamar dapat dilihat di SSCN. Jadwal penerimaan calon peserta sekolah kedinasan akan diumumkan kemudian.

Portal SSCASN ini sudah terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik Kemendikbud, data surat tanda registrasi (STR) di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi perguruan tinggi.

Penulis : Kristantyo Wisnubroto
Redaktur : Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Yuk, Segera Daftar Sekolah Kedinasan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pemerintah membuka kuota hingga 1 juta guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di tahun ini. Seleksi PPPK 2021 dipastikan terbuka bagi guru honorer segala usia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pembukaan seleksi PPPK ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.

“Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi,” ujar Mendikbud seperti melansir laman Setkab, Jumat (12/2/2021).

Namun, dia menegaskan jika untuk menjaga kualitas guru, PPPK tetap harus melalui proses seleksi. Bukan berdasarkan rekomendasi maupun pertimbangan lama mengajar.

“Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK dan PNS tanpa seleksi,” tegas Nadiem Makarim.

Meski demikian, bagi guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini, Nadiem meminta untuk tidak berkecil hati. Mereka diberi kesempatan mengikuti tes PPPK sampai tiga kali.

Bahkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan mempersiapkan materi-materi pembelajaran sehingga para guru dapat belajar secara mandiri sebelum ikut penerimaan PPPK. “Kalau tahun ini belum lolos seleksi, bisa mencoba sampai dengan tiga kali,” terangnya.

PPPK Setara PNS

Menurut Nadiem, PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

“Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang diterima tiap bulan itu akan sama, semoga tidak lagi ada mispersepsi,” tegasnya.

Mendikbud menyebut, masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum mengajukan formasi guru PPPK.

“Masih banyak sekali dinas-dinas yang belum mengajukan formasi. Saya mengimbau agar jangan ragu mengajukan formasi. Anggaran seleksi dan gaji sudah disediakan pemerintah pusat. Bukan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya. Nadiem menambahkan bahwa pemerintah daerah sendiri yang tahu akan kebutuhan formasi guru di wilayahnya.

Terkait penerimaan, ditegaskan jika pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer apabila lolos seleksi PPPK.

“Kita buka sampai satu juta. Tapi kalau yang lolos seleksi cuma 100 ribu, ya 100 ribu saja yang kita angkat menjadi PPPK. Tidak akan ada kompromi untuk kualitas pendidikan bagi anak-anak kita,” tandas Nadiem.

The post 1 Juta Lowongan PPPK 2021, Guru Honorer Prioritas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Kabupaten Blitar Rijanto telah mengangkat 284 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka dikontrak selama 5 tahun menjadi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

“PPPK yang dikontrak, akan menerima gaji sesuai dengan golongannya. Perjanjian kerja tersebut berlaku setelah menerima petikan surat keputusan Bupati Blitar, dan setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar Mashudi, kepada prosesnews.id, di kantornya, Jumat, (12/02/2021).

Mashudi menambahkan, dari formasi yang telah ditetapkan 284 tenaga PPPK, terdiri dari tenaga guru sebanyak 202 orang, tenaga kesehatan sebanyak 25 orang, tenaga penyuluh pertanian sebanyak 57 orang.

“Masing-masing mulai kemarin setelah menerima petikan SK Bupati Blitar dan mereka langsung bekerja dimana ia ditempatkan,” terang Mashudi.

Untuk itu, kepala BKPSDM itu mengucapkan Selamat dan terimakasih atas kesabaran selama bertahun-tahun dengan ikhlas mengabdikan diri di Kabupaten Blitar, dan berharap dengan diberikannya SK petikan perjanjian kerja dapat menjadi motivasi dan semangat untuk terus memberikan yang terbaik.

“Semoga apa yang diharapkan selama ini menjadi motivasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, membangun pertumbuhan ekonomi melalui bidang pertanian dan memberikan yang terbaik untuk ikut mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya.

Reporter : Achmad Zunaidi

The post Sebanyak 284 PPPK di Kabupaten Blitar, Sudah Mulai Bekerja appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK. Dengan Perpres ini, gaji PPPK setara dengan PNS dengan penggolongan I hingga XVII.

Adapun besaran gaji PPPK, nilai paling rendah ialah Rp 1.794.900 – Rp 2.686.200 dan paling tinggi Rp Rp 4.132.200 – Rp 6.786.500.

Selain gaji pokok, PPPK juga akan mendapatkan beragam tunjangan kinerja yang membuat nominal gaji PPPK semakin besar.

Mengutip Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat beberapa tunjangan kinerja yang bakal diterima PPPK, sebagaimana termaktub dalam pasal II ayat 4:

• Tunjangan isteri/suami
• Tunjangan anak
• Tunjangan pangan/beras
• Tunjangan umum
• Tunjangan jabatan struktural/fungsional
• Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan
• Tunjangan khusus Provinsi Papua
• Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil
• Tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi kerja/risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• pembulatan; dan/atau
• potongan, berupa iuran jaminan hari tua, iuran jaminan kesehatan dan lainnya.

Selain itu, pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja di instansi daerah disebutkan, PPPK menerima gaji dan tunjangan, berupa:

• Tunjangan keluarga terdiri dari suami/istri dan anak
• Tunjangan pangan/beras
• Tunjangan jabatan struktural
• Tunjangan jabatan fungsional
• Tunjangan lainnya (lihat pasal 9 ayat 2).

Bakal Dirombak, Ini Rincian Gaji PNS 2021

Pemerintah sedang merumuskan perombakan sistem pangkat dan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada akhir tahun lalu mengonfirmasi Gaji Pokok PNS akan naik.

Merujuk pada laporan yang dikeluarkan BKN, penghasilan PNS yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen akan disimplifikasi menjadi hanya terdiri dari komponen Gaji dan Tunjangan saja.

Formula Gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan Beban Kerja, Tanggung Jawab, dan Resiko Pekerjaan.

Pengaturan tentang Pangkat PNS saat ini saling terkait dengan pengaturan tentang gaji PNS sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS sebagaimana telah diubah delapan belas kali, terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019.

Saat ini, besaran gaji PNS masih diatur di dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tersebut. Berikut rincian Gaji Pokok PNS golongan I – IV berdasarkan peraturan tersebut:

Golongan I

Golongan Ia: Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800

Golongan Ib: Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900

Golongan Ic: Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500

Golongan Id: Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500

Golongan II

Golongan IIa: Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600

Golongan IIb: Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300

Golongan IIc: Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000

Golongan IId: Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000

Golongan III

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400

Golongan IIIb: Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600

Golongan IIIc: Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400

Golongan IIId: Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000

Golongan IV

Golongan IVa: Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000

Golongan IVb: Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500

Golongan IVc: Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900

Golongan IVd: Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700

Golongan IVe: Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200

Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, misalnya, masih diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 tahun 2015.

Tunjangan terendah ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi yaitu eselon I seperti Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Berikut rincian tunjangan kinerja PNS DJP berdasarkan Perpres 37/2015:

Eselon I

Peringkat jabatan 27: Rp 117.375.000

Peringkat jabatan 26: Rp 99.720.000

Peringkat jabatan 25: Rp 95.602.000

Peringkat jabatan 24: Rp 84.604.000

Eselon II

Peringkat jabatan 23: Rp 81.940.000

Peringkat jabatan 22: Rp 72.522.000

Peringkat jabatan 21: Rp 64.192.000

Peringkat jabatan 20: Rp 56.780.000

Eselon III ke bawah

Peringkat jabatan 19: Rp 46.478.000

Peringkat jabatan 18: Rp 42.058.000 – 28.914.875

Peringkat jabatan 17: Rp 37.219.800 – 27.914.850

Peringkat jabatan 16: Rp 25.162.550 – 21.567.900

Peringkat jabatan 15: Rp 25.411.600 – 19.058.700

Peringkat jabatan 14: Rp 22.935.762 – 21.586.600

Peringkat jabatan 13: Rp 17.268.600 – 15.110.025

Peringkat jabatan 12: Rp 15.417.937 – 11.306.487

Peringkat jabatan 11: Rp 14.684.812 – 10.768.862

Peringkat jabatan 10: Rp 13.986.750 – 10.256.950

Peringkat jabatan 9: Rp 13.320.562 – 9.768.412

Peringkat jabatan 8: Rp 12.686.250 – 8.457.500

Peringkat jabatan 7: Rp 12.316.500 – 8.211.000

Peringkat jabatan 6: Rp 7.673.375

Peringkat jabatan 5: Rp 7.171.875

Peringkat jabatan 4: Rp 5.361.800

The post Setara PNS, Begini Gaji PPPK dengan Tunjangan Kinerja appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, kembali memanggil para tenaga honorer yang dirumahkan pada beberapa waktu lalu.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, hal itu dilakukan, guna menutupi kekurangan Tenaga Kerja Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK).

“Dan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana untuk memaksimalkan pelayanan birokrasi,” tutur Nelson dalam keterangannya, Jum’at, (15/01/2021).

Ia membeberkan, dari hasil evaluasi, sedikitnya tenaga yang bakal dipanggil kembali ini, 40 persen dari 2.700 tenaga honor yang telah dirumahkan lalu.

“60 sisanya, kami masih evaluasi. Kalau memungkinan masih 50 persen dari itu, berarti 500 atau 600 orang lagi akan kita undang lagi kedepan ini,” ujar Nelson.

Orang nomor 1 di Kabupaten Gorontalo ini pun, berharap, bagi tenaga yang dipanggil kembali tersebut, dapat bekerja lebih baik lagi sesuai tugas masing-masing.

“Saya harap ini menjadi perhatian kita semua. Semoga kedepan, apa yang kita harapkan, dapat terwujud. Dengan begitu, Masyarakat kita akan semakin sejahtera,” pungkasnya. (Ads).

The post Maksimalkan Pelayanan, Nelson Panggil Lagi Para Honorer Yang Dirumahkan Lalu appeared first on Prosesnews.id.