PROSESNEWS.ID, MAKASSAR – Relawan Mileanies bertekad memenangkan Anies Baswedan di Kota Makassar sebagai Presiden Indonesia pada Pemilu tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan yang difasilitasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Mileanies Sulawesi Selatan, menghadirkan fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Mileanies se-Kota Makassar, Kamis (06/07/2023) di Warkop Megazone, Panakukkang Makassar.

Dalam sambutannya, Ketua DPW Mileanies Sulawesi Selatan Asri Tadda mengatakan bahwa pihaknya bertekad memenangkan Anies Baswedan di Sulsel, termasuk di Kota Makassar.

“Makassar adalah wajah Sulawesi Selatan. Karena itu, Anies Baswedan harus kami memangkan di sini. Mileanies berkomitmen kuat untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Asri.

Untuk menggaransi kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang, maka konsolidasi organisasi relawan, termasuk Mileaniea terus dilakukan.

“Kami terus melakukan evaluasi sekaligus mengkonsolidasi organisasi relawan, termasuk DPD dan DPC Mileanies di Kota Makassar,” tambah Asri yang juga Sekjen DPP Mileanies.

Menurutnya, tugas utama relawan pada akhirnya adalah bekerja keras memenangkan Anies Baswedan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.

“Selain menjaga suaranya sendiri tidak digoda pindah ke Capres lain, tugas relawan adalah memenangkan Anies di TPS masing-masing. Di situlah bagian penting perjuangan relawan,” beber Asri.

Sementara itu Sekretaris Umum DPW Mileanies Sulawesi Selatan Fuad Kusuma Fikar mengungkap sejumlah hasil pertemuan yang dihadiri puluhan tokoh relawan Mileanies.

“Dari rapat ini secara aklamasi kami mengamanahkan kepada Ibu Anhy Budiman sebagai Ketua DPD Mileanies Makassar yang baru,” ungkap Fuad.

Sejumlah keputusan strategis lainnya, tambah Fuad, juga disepakati dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut.

“Ada juga pembahasan mengenai strategi relawan untuk memastikan kemenangan Anies Baswedan di setiap TPS, tapi itu sifatnya internal saja,” beber pria berkacamata itu.

Turut hadir Wakil Ketua DPW Mileanies Sulsel Muh. Saleh Said dan Rury Asri, serta Wakil Bendahara DPW Mileanies Sulsel Andi Asriani Ibrahim, dan banyak lainnya.

The post Optimis Menangkan Anies di Makassar, Mileanies Terus Lakukan Konsolidasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kepala Dina (Kadis) Pariwisata Bone Bolango (Bonebol) Lukman Daud, menerima penghargaan tanda kehormatan Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia (RI).

Lencana Karya Satya ini merupakan bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diusulkan oleh masing-masing Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah salah satunya Kabupaten Bone Bolango (Bonebol).

Penghargaan ini tentunya salah satu pembuktian bahwa Kadis Pariwisata Bonebol Lukman Daud, adalah seorang ASN yang sangat taat aturan. Sebab, tanda kehormatan ini akan diberikan dengan beberapa pertimbangan yakni, ASN tidak pernah dijatuhi hukuman, disiplin yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Alhamdulilah saya sangat bersyukur dan bangga atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Sebab, penghargaan tahun ini langsung ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ungkap Lukman Daud.

Lukman menuturkan, pada dasarnya siapapun itu, seluruh ASN dapat beroleh tanda kehormatan. Akan tetapi harus memenuhi syarat yang nantinya akan diverifikasi oleh tim internal pemerintah daerah, sebelum di proses di Jakarta nantinya.

“Harapan saya, semoga dengan adanya penghargaan ini, dapat meningkatkan semangat kerja dan kinerja layanan publik baik oleh pribadi saya sendiri, maupun teman teman ASN lainnya di kabupaten Bonebol,” tutur Lukman Daud.

Sebelumnya, Kadis Pariwisata Bonebol Lukman Daud, telah menerima penghargaan Satya Lencana ini, yang pada awalnya Karya Satya 10 tahun ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun yang diterimakan oleh Ibu Wakil Bupati Merlan Uloli yang kemarin ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Ini dari negara melalui Presiden Republik Indonesia, yang  memberikan tanda kehormatan Satya Lencana karya Satya kepada para ASN yang telah menunjukan kesetiaan. Dan pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” tutup Lukman Daud.

Reporter : Abd Kadir

The post Presiden RI Beri Tanda Kehormatan Lencana Satya Kepada Kadis Pariwisata Bonebol appeared first on Prosesnews.id.

Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan global telah mengubah tatanan hidup secara drastis serta mendorong cara-cara baru termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Hal ini dikatakan Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya pada Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/02/2020).

“Penyelenggara peradilan dipaksa bertransformasi lebih cepat, pandemi mengharuskan kita bekerja dengan cara-cara baru untuk mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan tatap muka, dan mencegah kerumunan,” ujar Presiden.

Disampaikan Kepala Negara, dalam mewujudkan transformasi peradilan tersebut telah dilakukan Mahkamah Agung (MA) dengan akselerasi penggunaan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi e-Court dan e-Litigation. Sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu dan kualitas keputusan putusan juga tetap terjaga.

“Momentum pademi ini bisa dibajak untuk melakukan transformasi yang fundamental dengan cara-cara fundamental. Terobosan-terobosan oleh penyelenggara peradilan sangat penting, membuktikan bahwa sistem peradilan kita mampu beradaptasi dengan cepat,” tegas Presiden.

Presiden juga mengajak jajaran Mahkamah Agung untuk terus berinovasi agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan lebih baik melalui peradilan yang modern.

“Saya ingin mengingatkan bahwa akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir, percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan, untuk mempercepat terwujudnya peradilan yang modern,” ujar Presiden.

Dalam Sidang Pleno Istimewa yang mengusung tema ‘Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan’ ini, Presiden juga mengapresiasi implementasi dari aplikasi e-Court dan e-Litigation dalam proses penyelesaian perkara sidang. Tercatat jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 295 persen dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-Litigation.

“Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima terbanyak dalam sejarah, perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah, tentu ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan,” ujarnya.

Kepala Negara pun menyampaikan harapan agar MA dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan dengan berbasis teknologi tersebut.

“Saya berharap Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas aplikasi e-Court, termasuk standardisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan (e-Verdict), juga perluasan aplikasi e-Court untuk perkara-perkara perdata yang bersifat khusus,” ujarnya.

Presiden juga mendorong upaya reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern. Ia meminta Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi percari keadilan melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan.

“Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan-putusan landmark decisions dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang semakin terpercaya,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Presiden di Istana Negara Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly. Tampak hadir secara virtual Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sidang Pleno sendiri berlangsung di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Penulis : Tri Antoro

Redaktur : Taofiq Rauf

The post Pandemi Mengubah Sistem Peradilan Jadi Mudah Diakses appeared first on Prosesnews.id.

Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan berkontribusi lebih luas dalam pengembangan ekonomi syariat demi kesejahteraan seluruh rakyat.

Bank Syariah Indonesia (BSI) telah resmi berdiri sebagai pemain baru hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Tentu, pendirian bank syariat perlu disambut dengan rasa optimistis yang besar. Merger tersebut memiliki beberapa alasan tertentu, salah satunya adalah sebagai bagian dari ekosistem pendukung untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariat di dunia.

Harapan yang besar juga diungkapkan Presiden Joko Widodo.  Dalam pidato peresmian BSI di Istana Negara, Senin lalu,(01/02/2021). Presiden Jokowi berharap, agar lembaga keuangan syariat ini dapat turut berkontribusi lebih luas dalam pengembangan ekonomi syariat demi kesejahteraan seluruh rakyat.

“Perbankan syariat mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19. Indikatornya, pertumbuhan kinerjanya lebih unggul ketimbang perbankan konvensional pada tahun lalu,” ujar Presiden Jokowi.

Ia pun mengingatkan pangsa pasar industri keuangan syariat belum digarap secara optimal, sehingga pasarnya masih kecil atau tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional di tanah air. “Kondisi tersebut justru menjadi amunisi bank syariat pada masa mendatang.”

Alasan ini sangat masuk akal mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun sayang sekali, peran ekonomi dan keuangan syariat di Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara lain yang justru populasi muslimnya tidak sebesar Indonesia.

Saat ini, pangsa pasar ekonomi syariat di Indonesia baru mencapai 9,68 persen, sedangkan kontribusi perbankan syariat hanya sekitar 6,81 persen.  Tentu ini sangat ironis sekali mengingat populasi muslim yang mencapai sekitar 229 juta jiwa dari total 270 juta penduduk Indonesia.

Dengan sejumlah indikator itu, sudah selayaknya bangsa ini bisa mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariatnya sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi semakin besar.

Harapan yang sama juga diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, keberhasilan terbentuknya merger bank syariat BUMN dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) akan menjadi energi bagi baru perekonomian Indonesia.

“Kita ingin hasil merger ini bisa membuktikan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar ini memiliki kondisi bank yang kuat secara fundamental dan Alhamdulillah ini berjalan dengan baik,” kata Erick, dalam siaran persnya, Selasa (2/2/2021).

Semua Golongan

Pendirian BSI tentunya didirikan bukan hanya untuk melayani golongan masyarakat muslim, melainkan juga untuk semua golongan masyarakat. Pemberian gelar syariat untuk BSI hanya menunjukkan proses bisnis dan produknya yang memiliki label syariat, tapi siapapun bisa mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariat itu.

Yang jelas, bersatunya tiga bank umum syariat BUMN menjadi BSI telah menempatkan bank tersebut masuk ke dalam 10 bank terbesar di Indonesia. Dengan aset sekitar Rp239,56 triliun, merujuk laporan keuangan ketiga bank hasil merger itu, menempatkannya dalam kelompok 10 bank dengan aset terbesar di tanah air selain memiliki kekuatan sebanyak 1.200 kantor cabang.

Merger sudah terjadi. Tugas manajemen BSI di bawah tampuk Dirut Hery Gunardi tentu tidak ringan. Sejumlah tantangan membentang di depan mata. Manajemen BSI dipaksa segera bertransformasi dan menetapkan beberapa strategi mulai dari perbaikan proses bisnis, penguatan manajemen risiko, penguatan sumber daya manusia, hingga penguatan teknologi digital. “BSI diarahkan menjadi bank yang modern sembari setia pada prinsip syariat,” ujar Dirut BSI Hery Gunardi, Senin (1/2/2021).

Namun, yang jelas kapasitas bisnis BSI yang lebih besar pun diharapkan dapat menjadi akselerator bagi pengembangan ekonomi syariat di Indonesia. Upaya meningkatkan pangsa pasar industri jasa keuangan syariat nasional akan dilakukan BSI melalui diversifikasi lini bisnis syariat yang lebih luas, mencakup segmen UMKM, ritel, dan konsumen, serta wholesale dengan produk yang inovatif, serta melakukan pengembangan bisnis internasional seperti global sukuk.

Selain dapat mengembangkan ekosistem ekonomi syariat di tanah air, BSI juga digadang-gadang mengangkat Indonesia menjadi kekuatan baru keuangan syariat dunia. Hal itu pun sejalan visi yang diusung Bank Syariah Indonesia, yakni menjadi salah satu dari 10 bank syariat terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global. Bahkan target itu akan dikejar dalam tempo relatif singkat yakni lima tahun ke depan. Dalam konteks itu, perlu strategi yang terukur dari dari manajemen untuk mengejar target tersebut.

Sejatinya Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan yang jelas bagi BSI untuk melangkah ke depan. Pertama, bank itu harus menjadi lembaga yang universal dengan merangkul semua kalangan nasabah. Kedua, transformasi digital perlu dioptimalkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Ketiga, BSI harus dapat menarik minat kaum milenial yang potensial, lantaran jumlahnya banyak.

Keempat, produk dan layanan harus kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan berbagai kalangan. Arahan itu tentu tidak mudah dipenuhi, tetapi juga tidak mustahil. Diperlukan waktu dan dukungan yang kuat dari regulator, serta upaya keras dari korporasi untuk mengeksekusi peta jalan yang telah ditetapkan.

Penulis : Firman Hidranto
Redaktur : Ratna Nuraini/ Elvira Inda Sari

The post BSI, Kekuatan Baru Keuangan Syariat appeared first on Prosesnews.id.

Seluruh penyaluran bantuan Kartu Sembako sekarang tidak lagi dalam bentuk barang. Tapi dilakukan secara tunai melalui bank milik negara.

Tidak ada kata libur bagi para aparatur sipil negara (ASN) pusat dan daerah saat peralihan tahun 2020 ke 2021. Bagaimana bisa begitu? Pasalnya, di tengah situasi pandemi Covid-19, sebagian besar mereka tetap harus menyiapkan data dan berkoordinasi dengan BUMN maupun perbankan terkait kesiapan program bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Pegawai Kementerian Sosial (Kemensos), dinas-dinas sosial, dinas kependudukan dan catatan sipil di pemerintah daerah berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), di saat detik-detik pergantian tahun, harus memutakhirkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Ya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintahannya untuk tancap gas menggulirkan bantuan sosial di awal 2021. Menepati janjinya, gawean besar ini akhirnya resmi dicanangkan langsung oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta pada Senin (4/1/2021).

Terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain secara simbolis diberikan kepada sejumlah penerima yang hadir di Istana Negara, juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai oleh para gubernur di 34 provinsi di Indonesia yang terhubung secara virtual.

Pemerintah menyiapkan anggaran bansos dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Presiden Jokowi berharap, bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi Covid-19. Sekaligus menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik.

Penyaluran bansos di minggu pertama 2021 ini sekaligus memecahkan mitos bahwa anggaran belanja pembangunan pemerintah, seperti bantuan sosial dari pemerintah pusat, di luar belanja rutin untuk PNS/TNI/Polri, baru bisa cair pada Maret atau April. Sebelumnya, di tahun 2020, penyaluran bansos tunai maupun sembako juga dilakukan pada Januari.

Sementara itu, nun jauh di Kabupaten Merauke, Papua, dinas sosial setempat sudah menyiapkan mekanisme penyaluran dan data keluarga penerima manfaat dari program bansos tahun ini. Untuk itu, mereka akan terus melakukan pemutakhiran data penerima bansos berdasarkan usulan dari dinas kabupaten.

Apa saja program bansos yang disalurkan Januari ini? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, program PKH ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp28,7 triliun. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara.

Sementara itu, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan uang tunai Rp200 ribu setiap bulannya. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp42,5 triliun. Yang berbeda sebelumnya, seluruh penyaluran Kartu Sembako sekarang ini dilakukan secara tunai oleh bank milik negara (Himbara).

Sebelumnya, tahun lalu sebagian penerima BPNT atau pemegang Kartu Sembako masih menerima dalam bentuk barang dengan indeks harga kisaran Rp200 ribu seperti beras 5 kg, minyak goreng 1 kg, gula, sarden, dan mi instan hingga telur.

Adapun BST menyasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun.

Adapun total anggaran yang disalurkan pada Januari 2021 adalah sebesar Rp13,93 triliun, dengan rincian untuk PKH sebesar Rp7,17 triliun, Kartu Sembako Rp3,76 triliun, dan BST sebesar Rp3 triliun. Pemerintah berharap PKH dapat digunakan secara bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan sebagian untuk ditabung.

Begitu pula bagi penerima Kartu Sembako, dapat digunakan untuk berbelanja di e-Warong setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin serta mineral. Sementara itu, BST yang diberikan kepada mereka, di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Presiden dan Mensos juga menegaskan dilarang memakai semua bantuan itu untuk membeli rokok dan minuman keras.

Pengawasan

Menyangkut pengawasan penyaluran bansos, Mensos Risma mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan mekanisme pelaporan yang lebih detail dari penerima bantuan sosial. Upaya tersebut diharapkan dapat menghindari adanya pemotongan atau penyelewengan bantuan. Mekanisme tersebut, imbuhnya, akan dimulai pada Februari 2021. Adapun, realisasi penyaluran bansos Januari sudah dibuat beberapa mekanisme pencairan selain transfer ke rekening penerima bantuan.

Ada beberapa opsi lain bagi penerima manfaat lansia, disabilitas, belum punya rekening bank atau bagi yang sakit dengan mengantar bansos tunai ke rumah mereka. Caranya, saat berkunjung ke rumah penerima, petugas PT Pos atau Himbara membawa surat notifikasi berisi kode batang (barcode) untuk dipindai ke kartu penerima manfaat. Pencairan dilakukan dengan mesin Electronic Data Capture (EDC) bank. Hal itu agar pencairan bansos tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, serta tertib administrasi.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Editor: Eri Sutrisno/ Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa:  Ratna Nuraini

The post Tancap Gas di Awal Tahun appeared first on Prosesnews.id.