PROSESNEWS.ID – DPRD Provinsi Gorontalo membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pembentukan Pansus ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-112 DPRD Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD, Senin (5/10/2026).

H. Mikson Yapanto dari Fraksi NasDem ditetapkan sebagai Ketua Pansus, sementara Syamsir Djafar Kiayi dari Fraksi Gerindra dipercaya sebagai Wakil Ketua.

Pansus tersebut beranggotakan 12 anggota DPRD, yakni I Wayan Sudiarta, Yeyen Sidiki, Paris R.A. Jusuf, Lolly Junus, Venny Rosdiana Anwar, Suyuti, Limonu Hippy, Hamzah Idrus, Aswan Djamaluddin, Fadli Hasan, Muhammad Dzikyan, dan Erwinsyah Ismail.

Penetapan komposisi Pansus dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 5 Oktober 2026.

Pansus selanjutnya mendapat mandat membahas Ranperda perubahan Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bersama pihak terkait sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Masa kerja Pansus ditetapkan hingga 30 Desember 2026. Masa tersebut dapat diperpanjang apabila pembahasan Ranperda belum diselesaikan.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa. Dengan terbentuknya Pansus, pembahasan perubahan regulasi perizinan berusaha kini memasuki tahapan kerja di tingkat alat kelengkapan khusus DPRD.

The post DPRD Gorontalo Bentuk Pansus Perubahan Perda Perizinan Berusaha appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dalam rangka membahas usul perubahan ketiga atas peraturan DPRD Provinsi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD, jajaran Dewan Perwakilan mengadakan Rapat Paripurna ke-112 pada Senin (3/7/2023).

Rapat perubahan Tatib ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan anggota DPRD Provinsi Gorontalo serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi kerja legislatif di tingkat provinsi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kris Wartabone menjelaskan bahwa tidak ada hal lain yang dibahas, melainkan hanya penyempurnaan atas Tatib yang telah ada sebelumnya.

Kris menyebut, perubahan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja DPRD dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kris Wartabone di hadapan sejumlah awak media usai rapat digelar.

“Kami hanya membahas terkait perubahan tata tertib yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dari 45 anggota DPRD provinsi Gorontalo, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik, tidak ada pembahasan lain selain itu,” ungkap Kris.

Kader parta PDIP itu itu, mengapresiasi partisipasi aktif anggota DPRD dalam membahas usulan perubahan ketiga ini, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap perbaikan tata kelola legislatif.

Ia berharap, setelah perubahan tatib disahkan melalui Rapat Paripurna ke-112, diharapkan setiap anggota DPRD Provinsi Gorontalo akan mematuhi peraturan tersebut dan mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Gorontalo.

Reporter: Zulkarnaen

The post DPRD Provinsi Gorontalo Komitmen Tingkatkan Pelayanan melalui Perubahan Tatib appeared first on Prosesnews.id.