PROSESNEWS.ID – Provinsi Gorontalo tidak masuk dalam 15 daerah diluar pulau Jawa-Bali, yang di wajibkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Ironisnya, Masyarakat Gorontalo terkesan di paksakan harus mengikuti pemberlakukan PPKM, yang belum waktunya diterapkan. Apalagi, razia yang mengatasnamakan PPKM itu, sudah tidak manusiawi lagi.

“Dasar mereka razia PPKM apa? Sementara Gorontalo di luar 15 daerah yang wajib menerapkan PPKM. Apalagi razia PPKM, yang dilakukan Aparat Penegak Hukum di Kota Gorontalo, sudah terkesan arogan,” ujar Mantan Presiden Stimik Sandi Mobi.

Menurut Sandi, jika razia dilakukan dengan dasar PPKM, bisa di pastikan razia itu tidak sesuai dengan konstitusi dan terkesan merampas hak-hak rakyat. Masyarakat juga butuh makan untuk bertahan hidup. Jangan, kebiri kehidupan masyarakat dengan berdalih PPKM.

“Apalagi razia yang dilakukan sudah tidak manusiawi lagi. Jangan dalam razia ini, di jadikan ajang cari muka di hadapan pimpinan. Kami juga mendengar informasi, sifat arogansi oknum pimpinan di salah satu intitusi, yang memimpin razia menggunakan cara-cara premanisme,” bebernya.

Apapun itu kata Sandi, cara-cara premanisme tidak di benarkan di Wilayah Kota Gorontalo. Daerah ini, memiliki adat yang implementasinya dalam adab. Jadi, siapa saja yang menjadi pemimpin, harus memiliki etika dan adab.

“Kalau memimpin dengan cara-cara brutal tanpa memandang umur, semua diperlakukan tidak sopan. Maka, silahkan angkat kaki dari Gorontalo. Kami tidak mau, daerah kami tercemar dengan orang-orang yang tidak beradab, ” tegasnya.

The post Gorontalo Tak Masuk PPKM, Sandi : Razia Aparat Harus Ada Adab appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Penerapan dan penegakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang di lakukan secara masif oleh pemerintah dalam beberapa hari terakhir ini mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Aktivis Provinsi Gorontalo Fian Hamzah. Menurutnya, apa yang di lakukan penegak hukum di wilayah Kota Gorontalo sudah tidak humanis lagi. Banyak para pedagang yang di bubarkan, dan di angkut barang-barang mereka.

Hal seperti ini kata Fian, tidak pantas di berlakukan di wilayah serambi madinah. Harusnya aparat yang ada di wilayah Kota Gorontalo melakukan penegakan PPKM dengan cara-cara yang humanis, bukan justru di lakukan dengan cara brutal seperti preman.

Padahal Kapolri, sudah berulang kali menegaskan melalui media massa. Dimana, Aparat harus memerangi dan memberantas premanisme sampai ke akar-akarnya.

“Dalam razia PPKM, malah justru aparat yang mempertontonkan cara-cara premanisme. Kan ini aneh. Apa yang di sampaikan tidak selaras dengan apa yang di lakukan,” bebernya.

Alfian juga menilai, apa yang di lakukan Aparat Penegak Hukum, yang ada di wilayah Kota Gorontalo, cenderung tendensius dan tidak humanis. Hal itu buktikan, dengan beberapa video yang tersebar di berbagai WhatsApp Group.

“Jika dengan cara humanis bisa, mengapa harus pakai cara-cara brutal. Ingat, ini Kota Gorontalo yang masyarakatnya sudah lebih banyak mengandalkan akal, ketimbang kekerasan,” tegasnya.

“Ingat, ketika rakyat yang sudah menjerit kelaparan, akibat razia yang sudah tak masuk akal. Maka perlawanan akan muncul di mana-mana. Tunggu saja,” tegas mantan Presiden UNG itu.

Sehingaa apa yang dilakukan Aparat penegak hukum saat ini, malah justru menimbulkan antipati dari rakyat. Apalagi yang di bubarkan adalah mereka para pedagang kecil yang mencoba menghidupi kelurga mereka dari hasil dagangan yang mereka perjual belikan.

Lanjut kata Fian, Aparat seharusnya mengambil peran sesuai dengan fungsi yang ada. Melindungi, mengayomi dan melayani. Lindungi rakyat, ayomi rakyat, layani rakyat bukan justru mengintimidasi, dan menakut-nakuti rakyat.

The post Razia PPKM di Kota Gorontalo Dinilai Arogan dan Tidak Humanis appeared first on Prosesnews.id.