PROSESNEWS.ID – Kegiatan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang dilaksanakan Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) menuai protes dari berbagai aktivis lingkungan. Sebab, saat ini beredar e-flyer kegiatan tersebut, ternyata disponsori oleh salah satu perusahaan tambang, yakni PT Gorontalo Mineral (GM).

Logo Perusahaan GM sangat jelas terpampang di e-flyer pemilihan putri lestari yang masih satu rangkaian dengan kegiatan LTKL. Logo GM sendiri disandingkan dengan logo sponsor lainnya.

Ketua Generasi Muda Peduli Lingkungan (GMPL) Bogani Bone Bolango Deddy Taliki mengatakan, sangat tidak etis ketika kegiatan Festival Kabupaten Lestari di dalamnya terdapat dukungan dari korporasi perusahaan tambang.

“Saya merasa prihatin jika festival besar ini ternyata di belakang ada dukungan dari perusahaan tambang,” kata Deddy.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bonebol dan panitia dinilai sangat keliru. Perusahaan tambang yang nantinya bakal berdampak pada kerusakan lingkungan dan kelestarian alam, ternyata menjadi salah satu sponsor kegiatan LTKL.

“Sebenarnya saya sangat senang dengan diadakannya Festival Kabupaten Lestari ini, tetapi saat melihat logo perusahaan tambang emas menjadi sponsor saya tidak jadi senang dan menyatakan menolak,” tuturnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Komunitas Pecinta Alam (KPA) Hibata Bone Bolango Regita Daud Towaka. Menurutnya, penggunaan logo sponsor perusahaan tambang GM sangat mencoreng kegiatan Festival Kabupaten Lestari.

“Kalau kegiatan LTKL didukung oleh perusahaan tambang, mendingan tidak usah dilaksanakan di Kabupaten Bonebol. Jangan sampai kata lestari hanya menjadi simbol semata,” kata Regita.

Perempuan yang akrab disapa Egi ini mengaku, jika Festival Kabupaten Lestari sendiri harusnya tidak mencari sponsor yang notabene sangat bertentangan dengan kampanye lestari yang kini digunakan pada kegiatan itu.

“Asal kalian tahu, menurut data yang dirilis oleh mongabay bahwa belasan ribu hektare kawasan hutan di Bonebol bakal menjadi tambang emas oleh perusahaan GM, pertanyaannya kemudian adalah kata lestarinya di mana?” tutur Egi.

“Saya patut menduga, pasti ada apa-apanya di balik semua ini. Kalau saya yang jadi panitia dari pusat dan melihat ini, maka saya tidak bakal memilih Kabupaten Bonebol jadi tuan rumah LTKL,” tegasnya.

Surat Klarifikasi Pemda

Terkait hal tersebut Pemerintah Daerah (Pemda) Bone Bolango (Bonebol) akhirnya mengklarifikasi persoalan itu melalui surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah dengan nomor 50/BappedaLitbang-BB/180/XI/2021.

Dalam surat tersebut tertuang poin bahwa, Pemerintah Kabupaten Bonebol tak memiliki hubungan kerja dan tak ada kerja sama dalam bentuk apa pun dengan Perusahaan GM.

Mereka akan menanggalkan logo PT GM dan para mitranya dari flyer dan sponsorship lainnya. Serta, melakukan pembaharuan flyer dengan desain penyesuaian logo mitra dan sponsor.

The post Festival Kabupaten Lestari di Bonebol Mendapat Sorotan, Mengapa.? appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyoroti soal koordinasi, hak dan kewenangan kepala daerah seiring dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Posisi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagaimana amanah PP No. 33 Tahun 2018 belum berjalan dengan baik.

“Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sepertinya terputus, padahal pengawasannya menjadi tanggungjawab gubernur,” buka Rusli saat diwawancarai wartawan usai membuka Rapat Asistensi dan Supervisi LPPD dalam rangka Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat di Daerah bertempat di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (6/7/2021).

Biro Pemerintahan dan Kesra mencatat peran Gubernur sebagai GWPP menjadi tidak maksimal karena harus berbagi dengan instansi vertikal. Padahal secara regulasi sesuai PP 33 Tahun 2018 Kepala Instansi Vertikal dilantik oleh Gubernur.

Begitu juga dengan penetapan Sekda Kabupaten/Kota yang semestinya diserahkan kepada Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Faktanya, UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 114 ayat (5) menyebut bahwa khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dikoordinasikan dengan Gubernur.

Kata koordinasikan menjadi bias. “Koordinasikan” sering dianggap tidak penting. Di sisi lain banyak kejadian penetapan Sekda terdapat konflik kepentingan.

“Begitu juga hak dan kewenangan. Contohnya aspirasi jalan. Jalan itu kan sudah dibagi jadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten kota. Banyak yang tidak mengerti,” imbuhnya.

Rusli berharap melalui asistensi LPPD oleh Kemendagri, maka koordinasi serta hak dan kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Pada gilirannya rakyat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan bisa terlayani dengan baik.

The post Gubernur Gorontalo Soroti Koordinasi, Hak dan Kewenangan Kepala Daerah appeared first on Prosesnews.id.