PROSESNEWS.ID — DPRD Kota Gorontalo menyoroti kekosongan jabatan dalam pemerintahan dan berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dapat segera merancang langkah strategis untuk mengisi kebutuhan tersebut.

Anggota DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming, menyampaikan keprihatinan ini sebagai tanggapan terhadap edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait masa kerja tenaga honorer yang hanya dijamin hingga tahun 2024.

“Harus ada langkah cepat dari pemerintah daerah untuk bisa menutupi kebutuhan yang ada di daerah, karena perpanjangan itu cuma sampai tahun 2024,” kata Darmawan pada Selasa (05/12/2023).

Adapun terkait aturan pemberhentian tenaga honorer yang tidak tercover dalam database, Darmawan setuju dengan catatan, mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan kebutuhan di daerah masing-masing sebelum mengambil keputusan.

Langkah-langkah strategis yang diharapkan dari Pemkot Gorontalo di antaranya melibatkan evaluasi kebutuhan tenaga honorer di sektor-sektor kritis, pelibatan stakeholders terkait, serta penyusunan program pelatihan dan pengembangan bagi tenaga honorer guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah.

Dengan demikian, diharapkan Pemkot Gorontalo dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dan memberdayakan tenaga honorer menuju masa depan yang lebih baik.

Reporter: Pian N Peda

The post Anggaran 2024 Telah Disediakan, Dekot Gorontalo Soroti Nasib Tenaga Honorer appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir, memberikan penjelasan terkait nasib tenaga honorer di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2024 mendatang.

Dalam sebuah wawancara, Roni menjelaskan, saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) tengah fokus pada proses pembahasan APBD 2024.

“Jadi hari ini, kita masih membahas APBD tahun 2024,” kata Roni Senin, (6/11/2023).

Pemda Kabupaten Gorontalo masih berkomitmen untuk menyediakan anggaran bagi tenaga honorer, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Namun, Roni menegaskan, anggaran untuk tenaga honorer pada tahun 2024 akan diperuntukkan bagi mereka yang sudah terdaftar dalam database resmi pemda. Artinya, hanya tenaga honorer yang telah terdaftar secara sah yang akan memenuhi syarat untuk menerima alokasi anggaran tersebut.

Roni juga menambahkan, saat ini belum ada rencana penambahan tenaga honorer ke dalam database. Hal ini menjadi catatan penting bagi tenaga honorer yang belum terdaftar, sehingga mereka perlu memastikan informasi mereka terdaftar dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Reporter: Pian N Peda

The post Nasib Tenaga Honorer 2024, Pemda Gorontalo Siapkan Anggaran appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan status tenaga honorer di pemerintahan sudah tidak ada lagi pada 2023. Hal ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan 2023,” kata Tjahjo Kumolo dikutip dari Antara, Selasa (18/1/2022).

Tjahjo menjelaskan, status pegawai pemerintah di 2023 nanti hanya ada dua saja yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua status tersebut disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilansir Liputan6.com

Terkait beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan, Tjahjo mengatakan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alihdaya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security dan lainnya itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll),” jelasnya.

Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.

Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, dimana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital.

Sehingga, katanya, Pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.

“Oleh karena itu, untuk sementara rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan,” ujar Tjahjo.

The post Menteri PANRB Pastikan Tak Ada Lagi Tenaga Honorer Tahun Depan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Surat Keputusan (SK) pengrekrutan kembali Tenaga Penunjang Kegiatan (Pegawai Tidak Tetap / Guru Tidak Tetap) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diminta terbit pada Januari 2022. Hal tersebut kembali ditegaskan Gubernur Rusli Habibie saat bertemu dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Zukri Surotinojo, Kamis (18/11/2021).

“Pak gubernur menegaskan kepada kami bahwa para PTT atau tenaga penunjang ini, mulai 1 januari 2022 harus sudah aktif bekerja agar kewajibannya dapat dilaksanakan dan haknya tidak terlambat diterimakan. Intinya mulai 1 Januari 2022 SK mereka harus sudah terbit dari OPD masing-masing. Pak gubernur tidak ingin ada yang di rumahkan terlebih dahulu seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk itu proses seleksinya sudah harus selesai dilaksanakan oleh OPD masing-masing pada bulan november sampai dengan desember 2021 ini,” ungkap Zukri

Mantan Kepala Biro Humas ini menambahkan yang menjadi prioritas adalah yang memang sudah bekerja di tahun ini tanpa menambah lagi jumlah yang sudah ada. Hal ini dilakukan mengingat bahwa tenaga mereka masih dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan semua kegiatan pada setiap OPD di tahun 2022 dan tentunya didukung dengan tersedianya anggaran untuk insentif mereka.

Selain itu yang paling penting adalah, dimasa pandemi covid ini, jangan sampai jumlah pengangguran di provinsi gorontalo bertambah karena mereka dirumahkan.

“Pengrekrutan PTT/GTT dilingkup Pemprov Gorontalo dilaksanakan secara profesional dan selektif melalui tes wawancara dan tes tertulis dengan mengedepankan kebutuhan, kualifikasi, kompetensi, pengalaman bekerja, perilaku kerja dan disiplinnya selama ini termasuk kewajiban vaksinasi dosis II bagi PTT yang ingin direkrut kembali. Tentunya ini menjadi penekanan,” tandasnya.

The post SK Tenaga Penunjang Kegiatan Pemprov Gorontalo bakal Terbit Januari 2022 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, kembali memanggil para tenaga honorer yang dirumahkan pada beberapa waktu lalu.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, hal itu dilakukan, guna menutupi kekurangan Tenaga Kerja Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK).

“Dan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana untuk memaksimalkan pelayanan birokrasi,” tutur Nelson dalam keterangannya, Jum’at, (15/01/2021).

Ia membeberkan, dari hasil evaluasi, sedikitnya tenaga yang bakal dipanggil kembali ini, 40 persen dari 2.700 tenaga honor yang telah dirumahkan lalu.

“60 sisanya, kami masih evaluasi. Kalau memungkinan masih 50 persen dari itu, berarti 500 atau 600 orang lagi akan kita undang lagi kedepan ini,” ujar Nelson.

Orang nomor 1 di Kabupaten Gorontalo ini pun, berharap, bagi tenaga yang dipanggil kembali tersebut, dapat bekerja lebih baik lagi sesuai tugas masing-masing.

“Saya harap ini menjadi perhatian kita semua. Semoga kedepan, apa yang kita harapkan, dapat terwujud. Dengan begitu, Masyarakat kita akan semakin sejahtera,” pungkasnya. (Ads).

The post Maksimalkan Pelayanan, Nelson Panggil Lagi Para Honorer Yang Dirumahkan Lalu appeared first on Prosesnews.id.