PROSESNEWS.ID — Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan melalui penguatan data daerah dan data prioritas Tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan lewat Workshop Penyusunan Daftar Data Prioritas Provinsi Gorontalo yang digelar di Kota Gorontalo, Selasa (28/04/2026).

Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pelayanan dasar. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni D. Matona, yang mewakili Sekretaris Daerah, menegaskan pentingnya peran data dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.

“Penyusunan data prioritas bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan fondasi dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo kini mengadopsi pendekatan PENTAGON dalam penguatan statistik sektoral. Pendekatan ini mencakup lima pilar utama, yaitu tata kelola data, standar dan kualitas data, sistem dan teknologi, sumber daya manusia statistik, serta pemanfaatan data.

Melalui workshop ini, pemerintah menargetkan tersusunnya daftar data prioritas daerah Tahun 2026 secara sistematis dan terukur. Data tersebut bersumber dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sehingga dapat mendukung perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan daerah.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan aktif untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyepakati data prioritas yang relevan, terutama yang berkaitan dengan pencapaian indikator pembangunan dan pemenuhan SPM. Adapun sektor yang menjadi fokus meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Selain itu, penguatan integrasi data melalui Portal Satu Data Daerah dan dashboard eksekutif menjadi bagian penting dalam meningkatkan aksesibilitas serta transparansi informasi. Langkah ini juga mendukung implementasi kebijakan nasional Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis, melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, penguatan data statistik sektoral dan pemenuhan SPM dapat berjalan optimal, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Workshop tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

The post Pemprov Gorontalo Matangkan Data Prioritas 2026, Tekankan Kebijakan Berbasis Data appeared first on Prosesnews.id.