PROSESNEWS.ID — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama para bupati dan wakil bupati se-Gorontalo menemui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sekaligus memastikan kepastian kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan keberlanjutan aktivitas pertambangan rakyat di Gorontalo.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan, salah satu agenda utama yang dibahas adalah kepastian keputusan Menteri ESDM terkait penetapan 14 blok penyusunan dokumen pengelolaan WPR.

Ke-14 blok tersebut terdiri atas 11 blok di Kabupaten Bone Bolango, dua blok di Kabupaten Gorontalo, dan satu blok di Kabupaten Gorontalo Utara. Dokumen tersebut telah disusun oleh Direktorat Jenderal Minerba sejak 2025.

Menurut Wardoyo, kepastian keputusan Menteri ESDM tersebut telah lama ditunggu masyarakat karena menjadi salah satu syarat dasar untuk penerbitan IPR di tiga kabupaten tersebut.

Dalam pertemuan itu, Dirjen Minerba Tri Winarno memastikan keputusan Menteri ESDM mengenai pengesahan tersebut akan terbit paling lambat November 2026.

Pembahasan berikutnya berkaitan dengan usulan penghapusan sejumlah blok WPR yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 71 Tahun 2026.

Dari total 97 blok WPR yang ditetapkan untuk seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, terdapat sejumlah blok yang dinilai tidak sesuai peruntukan serta memiliki potensi yang minim.

Sebagian besar blok yang diusulkan untuk dihapus berada di Kabupaten Pohuwato, sementara sebagian lainnya tersebar di kabupaten dan kota lain. Total terdapat 28 blok yang diusulkan untuk dihapus.

Wardoyo mengatakan usulan penghapusan tersebut mendapat perhatian dari Dirjen Minerba. Pemerintah pusat juga memastikan proses revisi segera diselesaikan karena saat ini telah memasuki tahap akhir dan harmonisasi di Biro Hukum Kementerian ESDM.

Selain itu, pemerintah pusat juga membahas kondisi sejumlah kabupaten yang masih minim atau bahkan belum memiliki dokumen WPR.

Dirjen Minerba berkomitmen menyisir sisa anggaran yang tersedia untuk memprioritaskan penyusunan dokumen WPR, khususnya bagi Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. Dukungan penyusunan dokumen tersebut bahkan akan diarahkan hingga 2027.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Minerba juga menanyakan perkembangan 10 blok WPR di Kabupaten Pohuwato yang secara administratif telah dinyatakan clear, tetapi hingga kini realisasi IPR masih minim.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan bahwa Gorontalo telah memiliki Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPERA) dan terus memfasilitasi proses pengelolaan 10 blok WPR di Pohuwato.

Namun, kata Gusnar, sekitar 80 persen wilayah dari 10 blok tersebut ternyata berada dalam kawasan hutan dan buffer zone. Kondisi itu menjadi salah satu kendala dalam proses penerbitan IPR bagi masyarakat.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mendorong penurunan status kawasan serta mengembalikan beberapa blok WPR yang beririsan dengan kawasan Perhutanan Sosial dan buffer zone.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dan koperasi-koperasi yang telah terbentuk di Kabupaten Pohuwato dapat segera memperoleh IPR dan memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas pertambangan rakyat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kebijakan pertambangan rakyat tidak hanya memiliki kepastian regulasi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi secara legal dan berkelanjutan.

The post Gusnar Kejar Legalitas Tambang Rakyat, ESDM Pastikan 14 Blok WPR Segera Disahkan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Gorontalo memberikan penjelasan terkait proses perizinan tambang di wilayah tersebut.

Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, saat dimintai keterangan oleh awak media.

Sultan menyebutkan bahwa terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam perizinan tambang, yakni Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Lebih lanjut, Sultan menjelaskan bahwa IPR hanya dapat diterbitkan jika lokasi tambang telah masuk dalam kategori WPR.

“Jadi harus ada WPR dulu, baru IPR bisa dikeluarkan,” jelas Sultan.

Ia juga menambahkan bahwa penetapan WPR merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara penerbitan IPR menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau provinsi.

“Di Gorontalo sendiri WPR ada di Pohuwato yang sementara di urus, dan IPR juga demikian sementara dalam pengurusan,” pungkasnya.

The post WPR Pohuwato Masih Diproses, Izin Tambang Belum Bisa Keluar appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menugaskan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Tri Winarno, untuk melakukan audiensi dengan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail di Jakarta, 18 Juli 2025.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut surat rekomendasi Gubernur terkait aspirasi masyarakat mengenai aktivitas pertambangan PT Gorontalo Minerals, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan para penambang di Kabupaten Bone Bolango.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Gusnar menyampaikan sejumlah poin penting yang sebelumnya telah dituangkan dalam surat rekomendasi. Surat tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari Bupati Bone Bolango, DPRD Provinsi Gorontalo, serta Rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo. Gubernur menyoroti dua hal utama.

“Pertama, kepastian kegiatan Operasi Produksi PT Gorontalo Minerals agar berjalan sesuai tahapan teknis berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Kedua, pentingnya membuka ruang bagi tenaga kerja lokal, khususnya warga Bone Bolango, untuk terlibat dalam kegiatan operasional PT Gorontalo Minerals,” tegas Gubernur Gusnar.

Dirjen Minerba, Tri Winarno, menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan komitmennya menjadikan penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai salah satu prioritas utama Ditjen Minerba.

“Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR adalah solusi tercepat yang dapat kami berikan dalam menjawab aspirasi masyarakat, sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri ESDM. Tim kami telah menyelesaikan formula teknis yang tepat untuk pengelolaan pertambangan rakyat, khususnya tambang bawah tanah (underground) yang selama ini menjadi tantangan. Kami sangat menekankan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai prioritas utama dalam kegiatan pertambangan rakyat,” jelas Tri Winarno.

Ia juga membuka peluang bagi koperasi lokal yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk bermitra dengan perusahaan pertambangan dalam penyediaan jasa, serta bidang lain sesuai peraturan perundang-undangan di sektor mineral dan batubara.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menjelaskan bahwa percepatan penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 98.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Gorontalo, yang menetapkan 15 blok WPR di Kabupaten Bone Bolango.

“Kejelasan tindak lanjut penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR untuk sistem tambang bawah tanah ini akan mempercepat proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” tambah Wardoyo.

Sebagai penutup, melalui Dirjen Minerba, Gubernur Gusnar berharap dapat bertemu langsung dengan Menteri ESDM, bersama Bupati Bone Bolango serta perwakilan masyarakat penambang, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung.

The post Audiensi Gubernur Gorontalo dan Dirjen Minerba Bahas Pertambangan Mineral appeared first on Prosesnews.id.