Tangani Stunting di Gorontalo Butuh Kerjasama Semua Pihak

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba (kiri) saat memberikan sambutan pada sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja tingkat Provinsi Gorontalo, Kamis (1/4/2021) di Hotel Aston, Kota Gorontalo. (Foto: Nova – Kominfo).

PROSESNEWS.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan penuntasan masalah stunting bukan hanya tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tetapi juga butuh peran aktif dari semua pihak dan masyarakat.

“BKKBN tentu tidak bisa bekerja sendiri, semua kementerian dan pemerintah daerah harus bahu membahu membantu BKKBN sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting. Bahkan sektor swasta dan masyarakat harus dilibatkan secara aktif,” kata Sekda Darada saat membuka sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kebijakan dan mitra kerja tentang program prioritas nasional dalam rangka penurunan stunting, Kamis (1/4/2021) di Hotel Aston.

Darda mengungkapkan Stunting menjadi masalah nasional sehingga diberi perhatian serius oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah. Banyak hal yang menyebabkan stunting sehingga penanganan stunting bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah tetapi peran aktif semua stakeholder dan masyarakat sangat dibutuhkan.

“Sudah saatnya kita memperkuat daya delivery program pemerintah kepada masyarakat. Harus ada yang memastikan bahwa program dan rencana aksi betul betul menukik tajam dan dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Darda.

Darda mengatakan Gorontalo harus juga belajar dari Negara Peru, di mana prevalensi stunting negera tersebut mencapai angka 28 persen pada tahun 2008, namun telah berhasil turun menjadi 12.2 persen pada tahun 2018. Peru menerapkan strategi dengan memastikan asupan gizi yang cukup sampai pada mulut ibu hamil dan balita.

“Ini juga yang harus kita terapkan dilapangan dengan melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting di seluruh desa,” ucap Darda.

Sementara itu Sub Koordinator Balita dan Anak BKKBN Nurhayati Dano mengungkapkan untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dengan mitra kerja di kabupaten kota, BKKBN melaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang program prioritas nasional melalui promosi dan KIE pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam penurunan stunting, terutama pada empat kabupaten yang menjadi lokus perhatian penanganan stunting.

“Kami oleh BKKBN diberikan sasaran keluarga baduta (anak di bawah dua tahun) yang terpapar mendapatkan sosialisasi tentang pengasuhan 1000 HPK adalah berjumlah 25.477 yang terbagi dalam empat kabupaten yang menjadi lokasi stunting di Provinsi Gorontalo,” ujarnya.