Upaya Atasi Tantangan Ekonomi, Gorontalo Siap Maju dengan RPJPD 2025—2045

PROSESNEWS.ID – Pejagub Gorontalo Ismail Pakaya membuka musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Acara yang dirangkaikan dengan Musrenbangda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dilaksanakan di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (23/4/24).

“Saya mohon ini segera difinalkan Pak Kepala Bappeda, sudah beberapa kali kita bahas sehingga bisa menjadi dasar bagi kita untuk melaksanaakan penyusunan RPJPD maupun RKPD setiap tahunnya, karena itu ini juga sudah diberi atensi oleh Kementrian Dalam Negeri untuk segera diselesaikan,” ujar Ismail.

Pembahasan mengenai RPJPD dan RKPD menjadi fokus utama, dengan persiapan untuk dilaksanakan oleh gubernur terpilih pada tahun 2024. Jadwal Pilkada pada bulan November 2024 memungkinkan pelantikan gubernur terpilih pada bulan Januari atau Februari tahun berikutnya, saat itulah APBD baru mulai diberlakukan, sehingga rencana yang disusun saat ini akan dijalankan oleh gubernur terpilih dan kepala daerah terpilih lainnya, termasuk RKPD yang akan dilaksanakan oleh bupati dan walikota terpilih pada bulan November 2024.

Pentingnya menyusun RKPD dengan akurat dan cermat sesuai dengan aspirasi dari berbagai tingkatan masyarakat menjadi fokus dalam proses perencanaan ini. Dalam hal ini, semua usulan dari tingkat desa hingga tingkat provinsi perlu diperhatikan dengan seksama.

Tantangan utama yang sedang dihadapi adalah keterbatasan fiskal Provinsi Gorontalo yang masih tergolong sangat rendah. Hal ini menyebabkan tidak semua aspirasi yang diajukan dapat direalisasikan, sehingga perlu dilakukan seleksi dan prioritisasi yang tepat.

“Kemudian fiskal kita rendah seluruh wilayah di provinsi rendah maka kita harus manfaatkan secara efisien dan seoptimal mungkin melalui sinergi pembangunan,” ungkap Ismail.

Untuk menangani masalah kemiskinan ekstrim yang masih tinggi, meskipun telah mengalami penurunan dari 4,4% atau 4,5% menjadi 2,4%, sehingga, diharapkan Walikota Gorontalo, sekdaprov Gorontalo dan kepala Bapedda Kota Gorontalo dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam tiga hari ke depan.

Segala upaya akan dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menangani masalah kemiskinan ekstrim dan merumuskan rencana pembangunan ke depan. Diharapkan, kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memastikan perencanaan yang disusun nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai tingkatan, sejalan dengan arahan rencana pemerintah 2025.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sekdaprov Gorontalo, Bupati/walikota se-provinsi Gorontalo, Unsur Forkopimda, Staf Ahli, Wakil Ketua DPRD, Kepala Bank Indonesia, Kepala BPS, Kepala Bappeda, dan stakeholder lainnya.