Wabup Amin, Tandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama Perubahan APBD TA 2020

PROSESNEW.ID – Wakil Bupati Pohuwato Amin Haras tandatangani berita acara persetujuan bersama Perubahan APBD TA 2020, pada rapat paripurna ke-19, yang berlangsung di Gedung DPRD Pohuwato, Rabu (30/09/2020).

Wabup Amin menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA), tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020, telah disesuaikan dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato, yang merupakan prioritas dan tertuang dalam kebijakan umum, perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), tahun anggaran 2020.

Dijelaskannya, dalam Rancancangan Peraturan Daerah (RANPERDA), tentang Perubahan APBD 2020, telah tersusun pada struktur perubahan APBD, yang terdiri dari pendapatan belanja maupun pembiayaan.

Imbuhnya, hal ini untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, dan penganggaran berdasarkan prirotas pembangunan nasional dan daerah, utamanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi covid-19 saat ini.

Lanjutnya, dari sisi waktu penyampaian, mulai dari pembahasan perubahan KUA-PPAS, sampai dengan penetapan Perda Perubahan APBD ini, merupakan hasil kerja yang luar biasa. Namun, masih tetap berpegang pada kaidah dan mekanisme normatif.

“Dimana, RAPBD Perubahan tahun ini pun, merupakan yang tercepat pembahasannya, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini, karena memang sejak pandemi covid-19 melanda daerah kita pada Maret 2020 hingga saat ini, saat itu pula, APBD induk kita mengalami penyesuaian. Yang tentu saja, hal tersebut dibahas beberapa kali dengan lembaga DPRD,” jelasnya.

Amin menuturkan, semangat percepatan penetapan APBD Perubahan tahun 2020 ini, sangat strategis bagi pemerintahan daerah.

“Karena melalui proses penetapan ini, beberapa permasalahan strategis pemerintahan dapat teratasi dan dinormalkan kembali, walaupun dalam kondisi terbatas seperti pelayanan perkantoran, pelayanan publik, pelayanan lembaga DPRD, serta pelayanan-pelayanan kemasyarakatan lainnya,” tutupnya. (Ads)