PROSESNEWS.ID – Wacana penghapusan Jabatan Gubernur, dinilai menutupi hak-hak Demokrasi rakyat dalam memilih dan menentukan siapa kepala Daerah yang akan menjalankan tugas Fungsional Kedaerahan.
Anggota DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming berpandangan, jika wacana tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan Kepala Daerah dipilih secara demokratis.
“Hak Demokrasi itu ada ditangan rakyat, mereka pantas memilih siapa yang layak dijadikan sebagai pemimpin. Saya rasa wacana ini tidak relevan kalau adanya penghapusan Jabatan Gubernur,”bebernya.
Politisi PDI Perjuangan itu berpendapat, sebelum wacana ini nanti di realisasikan, harus dikaji kembali urgensinya.
“Saya rasa dengan wacana itu, nantinya akan mengkebiri hak-hak daripada Demokrasi tersebut. Jangan sampai kita mundur lagi kebelakang, kita sudah dizaman reformasi. Harus ada kajian yang mendalam,”ungkap Darmawan
Menurut Aleg Dekot 3 periode itu, pembagian kekuasaan tersebut sudah berjalan cukup baik. Lagi pula, kata dia, jabatan gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tugas mereka mengkoordinasikan pembangunan yang ada di pusat dengan daerah.
Sebelumnya, wacana penghapusan jabatan Gubernur sempat menjadi perbincangan hangat di tataran Pemerintahan Pusat dan Daerah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau cak imin melontarkan wacana tersebut. Ia beralasan, bahwa pemilihan Gubernur secara langsung melelahkan. Menurut dia, Pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangan dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Reporter : Sandri Mooduto
