Wagub Gorontalo Ikuti Pertemuan Tahunan OJK Secara Daring

Wagub Gorontalo H. Idris Rahim (kanan) didampingi Kepala Badan Keuangan, Danial Ibrahim, mengikuti Pertemuan Tahunan OJK secara virtual di rumah jabatan Wagub Gorontalo, Jumat (15/1/2021). (Foto : Haris – Humas)

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim didampingi oleh Kepala Badan Keuangan, Danial Ibrahim, mengikuti pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlangsung secara virtual di rumah jabatan Wagub Gorontalo, Jumat (15/1/2021).

Pertemuan tahunan OJK yang mengangkat tema “Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Inklusif,” dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga negara, serta duta besar negara-negara sahabat. Hadir juga para gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, serta pimpinan lembaga jasa keuangan.

“Dalam pertemuan tahunan OJK, bapak Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, OJK, BI dan LPS untuk percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional, di mana pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat,” kata Wagub Idris Rahim.

Idris juga menyampaikan pesan Presiden kepada industri jasa keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Presiden meminta industri jasa keuangan harus memberikan prioritas akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat kepada pelaku usaha di sektor informal dan UMKM.

“Industri jasa keuangan jangan hanya melayani yang besar-besar saja dan itu-itu saja. Pelaku usaha kecil yang memiliki potensi, yang skalanya besar juga harus diberikan prioritas,” kata Idris mengutip pesan Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Idris menuturkan harapan Presiden Jokowi agar OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jokowi menegaskan, pengawasan OJK harus lebih tegas agar tidak ada lagi praktek-praktek transaksi keuangan yang merugikan masyarakat.

“Bapak Presiden meminta OJK harus menjaga kredibilitas dan integritasnya dalam membangun sebuah sistem yang berstandar internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada industri jasa keuangan nasional,” pungkasnya.