DPRD Gorontalo Setujui Ranperda APBD 2027, Ketepatan Belanja Daerah Jadi Perhatian

Rapat Paripurna ke-115 DPRD Provinsi Gorontalo

PROSESNEWS.ID – Rapat Paripurna ke-115 DPRD Provinsi Gorontalo di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (17/11/2026), menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan itu diambil setelah seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima hasil pembahasan tingkat II, menyusul penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) yang menguraikan hasil pencermatan terhadap struktur APBD 2027.

Dalam laporannya, Badan Anggaran (Banggar) memaparkan komponen pendapatan daerah, belanja, hingga pembiayaan. Pos belanja menjadi salah satu bagian penting karena berkaitan langsung dengan pembiayaan program pemerintah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, menegaskan, persetujuan anggaran harus diikuti perhatian terhadap ketepatan penggunaannya.

“Setiap alokasi perlu memiliki sasaran yang jelas agar anggaran daerah tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi masyarakat Gorontalo,” tegasnya.

Sementara itu, Sekwan Rifli M. Katili kemudian membacakan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama yang ditandatangani pimpinan DPRD bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.

Meski demikian, persetujuan tersebut belum menjadikan Ranperda APBD 2027 berstatus sebagai peraturan daerah. Dokumen itu masih harus melewati tahapan evaluasi sebelum ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada hasil evaluasi dan pelaksanaan anggaran. Ketepatan alokasi, efektivitas program, serta manfaat belanja bagi masyarakat menjadi ukuran penting dari kualitas APBD 2027.

Tinggalkan Balasan