PROSESNEWS.ID – Dugaan peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Gorontalo terungkap setelah polisi menemukan aktivitas perdagangan miras yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan.
Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 24.773 botol dari berbagai merek disita dari hasil pengembangan penyelidikan yang mengarah ke Gudang Toko Manis milik seorang terlapor berinisial JP.
Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Nurworo Danang, mengungkapkan, barang bukti telah diamankan dalam kasus tersebut.
“Total 1.827 dus atau 24.773 botol minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merek telah diamankan,” ungkapnya saat konferensi pers, Rabu (18/11/2026).
Kasus ini bermula pada Selasa, 3 November 2026 sekitar pukul 15.30 WITA di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan. Petugas awalnya menemukan 16 dus minuman beralkohol milik seorang perempuan berinisial FH. Dari pemeriksaan, FH mengaku membeli minuman tersebut dari Gudang Toko Manis milik JP.
Menindaklanjuti informasi itu, petugas kemudian melakukan pemeriksaan di gudang tersebut. Di lokasi, polisi menemukan mobil Honda BR-V yang terparkir di depan gudang dengan muatan 30 dus minuman beralkohol. Temuan ini kemudian dikembangkan hingga penyidik mengamankan barang bukti dalam jumlah lebih besar.
Dari keseluruhan barang bukti, sebanyak 13.164 botol merupakan Kasegaran dan 6.888 botol Cap Tikus. Selebihnya terdiri atas 2.100 botol Champion, 1.512 botol Pinaraci, 444 botol Bir Bintang, 240 botol Anggur Merah, 216 botol Guinness Jumbo, 96 botol Guinness ukuran kecil, serta API, ATLAS, Captain Morgan, dan Kawa-Kawa.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, JP selaku pemilik Toko Manis diduga menjalankan aktivitas perdagangan minuman beralkohol tanpa dilengkapi perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyidik menyangkakan Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan/atau Pasal 142 juncto Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Atas sangkaan tersebut, terlapor terancam pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar. Pengungkapan ini juga menyoroti persoalan pengawasan perdagangan minuman beralkohol, terutama terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan yang berlaku.







