PROSESNEWS.ID – Target pembangunan 100 Sekolah Rakyat per tahun diingatkan tidak mengabaikan kepastian hukum dan prosedur penyediaan lahan. Peringatan itu disampaikan Radian Syam, di Kantor Ombudsman RI, Jumat (20/11/2026).
“Pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target. Hal yang paling penting adalah memastikan seluruh prosesnya tetap mematuhi regulasi,” kata Anggota Ombudsman RI itu.
Ombudsman mengingatkan Kementerian Sosial agar mematuhi Pasal 22 juncto Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025.
Aturan itu menetapkan penyediaan lahan, sarana, dan prasarana sebagai tanggung jawab bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Selain itu, penetapan lokasi definitif harus melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian lahan.
“Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, Ombudsman RI mengingatkan agar usulan lahan pendirian Sekolah Rakyat oleh pemerintah wajib memenuhi prinsip clear and clean dan bebas maladministrasi sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan publik bagi peserta didik maupun masyarakat penerima manfaat,” jelas Radian.
Berdasarkan laman resmi Kementerian Sosial, terdapat 263 lokasi usulan Sekolah Rakyat. Sebanyak 166 lokasi telah selesai, sedangkan 97 lokasi lainnya masih dalam proses pembangunan. Secara nasional, 182 Sekolah Rakyat telah beroperasi.
Ombudsman RI menyatakan akan terus mengawasi penyediaan lahan dan pembangunan sarana prasarana Sekolah Rakyat untuk memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak mengabaikan prinsip pelayanan publik yang baik.













