BUMN Terpapar Radikal, Calon Menteri BUMN Harus Punya Visi Kebangsaan

PROSESNEWS.ID – Calon Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2019-2024 dinilai harus memiliki visi kebangsaan yang kuat, agar BUMN tidak ada lagi yang terpapar radikalisme.

Hal tersebut disampaikan Ronald Sitorus Ketua Panitia Diskusi bertema Ancaman Radikalisme bagi Keutuhan NKRI yang digelar oleh Haidar Alwi Institute di Gedung Joang Menteng-Jakarta Pusat.

Menurut Ronald, seperti dilansir bisnis.com, terpaparnya BUMN oleh paham radikal adalah sebuah kenyataan. Dia juga menilai ancaman radikalisme tersebut berbahaya karena merusak kedamaian di masyarakat, bahkan kini mulai mengarah kepada aksi terorisme yang menghilangkan nyawa seseorang.

“Aksi terorisme di Surabaya itu nyata. Demikian pula aksi teror di di Mako Brimob. Itu semua akibat paham radikalisme,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Secara terpisah, Komisaris BUMN Teddy Wibisana memaparkan hasil riset badan otonom Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama (P3M NU) yang menyebut 56 persen masjid BUMN terpapar paham radikal.

Menurut anggota Dewan Penasihat salah satu organisasi pendukung Jokowi tersebut, masjid BUMN kini dijadikan panggung bagi penceramah yang anti terhadap keberagaman.

“Yang harus dikikis adalah karakter koruptif, birokratis dan semangat mementingkan kepentingan sendiri. Karakter tersebut lahir dari lemahnya kesadaran untuk saling menjaga kepentingan negara. Lemahnya kesadaran untuk menjaga kepentingan negara akan menumbuh-kembangkan bibit eksklusivisme,” katanya.

Seusai acara, saat dikonfirmasi mengenai siapa figur yang cocok untuk menjadi Menteri BUMN. Teddy menjelaskan, memang belum banyak muncul pilihan. Namun, dia berpandangan figur yang dibutuhkan untuk jadi Menteri BUMN adalah sosok yang profesional dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

“Belum banyak nama yang muncul ke permukaan yang diusulkan sebagai menteri BUMN ya, mungkin publik menyerahkan sepenuhnya pada Presiden sebagai pemilik hak preogratif. Baru 2 nama yang saya dengar, Wahyu Trenggono dan Muhaimin Iskandar. Saya rasa Trenggono tepat. Latar belakangnya kan profesional bisnis dan dekat dengan PDIP,” katanya. (**)