PROSESNEWS.ID, Jakarta — Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) mengadakan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (12/11/2026) siang. Kegiatan yang diikuti 65 pemuda yang merupakan delegasi dari 38 provinsi di Indonesia ini merupakan rangkaian penyelenggaraan Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia Tahun 2026. Kunjungan ke MK menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan generasi muda mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya peran, fungsi, dan kewenangan MK dalam menjaga konstitusi serta menegakkan prinsip negara hukum dan demokrasi.
Melalui kunjungan tersebut, para peserta diajak untuk memahami lebih dekat kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan, termasuk kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog bagi para peserta untuk menyampaikan gagasan, mendiskusikan berbagai persoalan strategis, serta memahami bagaimana aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui mekanisme konstitusional. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dan mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Analis Hukum Ahli Madya MK, Syamsudin Noor yang menerima kunjungan tersebut dalam pemaparannya menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk memahami dan menggunakan mekanisme konstitusional secara bertanggung jawab. Salah satunya melalui pengajuan permohonan pengujian undang-undang ( judicial review) ke MK. Ia menjelaskan bahwa setiap warga negara dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang secara mandiri tanpa dipungut biaya perkara dan tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat. Dengan demikian, akses terhadap keadilan konstitusional terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
Syamsudin Noor yang akrab disapa Syam mengingatkan bahwa kemudahan akses tersebut harus diimbangi dengan kesungguhan dan ketelitian dalam menyusun permohonan. Pemohon perlu melakukan kajian dan penelitian secara sistematis agar permohonan yang diajukan memiliki argumentasi hukum yang kuat, menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami, serta menguraikan hubungan antara norma undang-undang yang diuji dan hak konstitusional yang dianggap dirugikan.
“Permohonan itu harus disusun dengan baik, mulai dari input, proses, hingga output dan outcome-nya. Jangan sampai permohonan ke Mahkamah Konstitusi justru dibuat main-main atau sekadar untuk memenuhi tugas kuliah,” tegas Syam dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung 2 MK.
Syam kemudian menyinggung konsep vexatious request , yakni permohonan yang diajukan secara tidak sungguh-sungguh atau hanya untuk tujuan main-main. Menurutnya, kualitas suatu permohonan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan pemohon menyusun bahasa hukum yang rumit, melainkan juga oleh kejelasan persoalan konstitusional dan kesungguhan dalam memperjuangkan haknya. Ia mencontohkan, permohonan yang diajukan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti ibu rumah tangga, tukang sumur, tukang las, maupun petugas keamanan, dapat memiliki nilai konstitusional yang penting apabila didasarkan pada persoalan nyata dan argumentasi yang jelas.
“Putusan yang menjadi landmark decision dapat lahir dari sebuah permohonan yang juga landmark . Artinya, siapa pun dapat menghadirkan persoalan konstitusional yang penting bagi perkembangan hukum, sepanjang permohonannya disusun secara sungguh-sungguh dan memiliki dasar yang kuat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syam menjelaskan pentingnya keseimbangan antara prinsip transparansi dan pelindungan data pribadi dalam proses berperkara di MK. Menurutnya, pelindungan data pribadi tidak dapat dimaknai sebagai alasan untuk menutup seluruh identitas dan informasi yang dibutuhkan pengadilan. MK tetap memerlukan kejelasan identitas, alamat, serta informasi kontak Pemohon untuk memastikan proses administrasi dan komunikasi persidangan berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menegaskan bahwa MK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan. Informasi yang berkaitan dengan proses peradilan pada prinsipnya terbuka untuk diketahui publik, kecuali informasi tertentu yang memang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, informasi yang bersifat pribadi, seperti nomor telepon dan alamat surat elektronik, tetap dijaga kerahasiaannya.
“MK yang akan melindungi informasi pribadi para pihak. Identitas yang diperlukan untuk proses berperkara harus disampaikan secara jelas, sedangkan informasi yang bersifat sangat pribadi, seperti nomor telepon dan alamat email, menjadi bagian yang kami jaga kerahasiaannya,” ungkap Syamsudin.
Ia juga menjelaskan bahwa MK telah menerapkan sistem administrasi dan komunikasi persidangan secara elektronik atau paperless . Pemanggilan dan penyampaian informasi persidangan dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik, seperti WhatsApp dan surat elektronik. Oleh karena itu, informasi kontak yang valid sangat diperlukan agar pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara patut dan proses persidangan tidak terhambat. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh informasi sekaligus memastikan lembaga peradilan menjalankan tugasnya secara terbuka dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPI periode 2026–2028, Saripudin, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan penting bagi para peserta untuk mengenal lebih dekat peran dan fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia mengungkapkan, selama ini berbagai pemberitaan mengenai MK kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, sehingga para pemuda perlu memperoleh pemahaman secara langsung mengenai kewenangan dan mekanisme kerja lembaga peradilan konstitusi tersebut.
Menurut Saripudin, Kunjungan kali ini merupakan pertemuan kedua PPI dengan MK dengan maksud pemuda yang berasal dari 38 provinsi tidak cukup hanya memahami persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan di daerah masing-masing, tetapi juga harus memiliki pemahaman mengenai bagaimana negara bekerja, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta bagaimana hak-hak konstitusional masyarakat dilindungi melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ia menilai, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan kehidupan demokrasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan serta produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam koridor konstitusi. Oleh karena itu, generasi muda perlu memahami bahwa perjuangan aspirasi masyarakat tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur politik dan legislatif, tetapi juga melalui mekanisme konstitusional dan lembaga yudikatif.
“Bagi kami di Pemuda Parlemen Indonesia, bukan hanya organisasi yang memahami persoalan diakar rumput didaerah masing-masing dan bagaimana aspirasi disampaikan kepada wakil rakyat. Pemuda juga harus memahami konstitusi, memahami batas-batas kewenangan lembaga negara, serta mengetahui bagaimana hak-hak konstitusional masyarakat dapat diperjuangkan ketika berhadapan dengan persoalan hukum dan kebijakan negara,” ujar Saripudin.
Lebih lanjut, Saripudin menjelaskan bahwa PPI merupakan wadah kaderisasi dan partisipasi pemuda yang menghimpun delegasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Keberagaman latar belakang daerah tersebut menjadi kekuatan tersendiri bagi PPI untuk mempertemukan berbagai perspektif, persoalan, serta gagasan pembangunan nasional. Menurutnya, setiap delegasi tidak hanya membawa identitas daerah, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memahami persoalan masyarakat dan memperjuangkannya melalui jalur yang tepat. Para delegasi PPI yang hadir merupakan perwakilan dari berbagai daerah yang membawa aspirasi dan persoalan masyarakat di wilayah masing-masing. Karena itu, pemahaman mengenai fungsi dan kewenangan MK menjadi penting agar generasi muda tidak hanya mampu menyampaikan aspirasi melalui jalur legislatif, tetapi juga memahami mekanisme konstitusional untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Jangan sampai pemuda hanya menjadi penonton dalam perjalanan demokrasi bangsa. Kita harus menjadi generasi yang memahami bagaimana negara dijalankan, berani menyampaikan kritik yang konstruktif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga konstitusi dan menghormati hukum. Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan dengan pengetahuan, argumentasi, dan mekanisme yang benar,” tegas Saripudin.
Saripudin berharap, melalui kegiatan ini, PPI dapat semakin memperkuat kontribusinya dalam pembangunan bangsa dengan membangun generasi muda yang memahami sistem ketatanegaraan, demokrasi, serta mekanisme penyelesaian persoalan hukum. Keterlibatan pemuda diharapkan tidak berhenti pada penyampaian gagasan, tetapi berlanjut pada langkah konkret yang memberikan dampak dan perubahan positif bagi masyarakat.
“Harapan kami, 65 delegasi yang hadir hari ini tidak hanya pulang membawa pengetahuan, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk menyebarluaskan pemahaman konstitusi di daerah masing-masing. Mereka harus mampu menjadi penggerak literasi demokrasi dan konstitusi di tengah masyarakat. Sebab, masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kuatnya institusi negara, tetapi juga oleh kualitas pemahaman dan partisipasi generasi mudanya, para pemuda ini dapat menjadi tongkat estafet kepemimpinan bangsa, sekaligus ikut mendukung pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas.” pungkas Saripudin.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi pengalaman edukatif bagi para peserta untuk semakin memahami pentingnya konstitusi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan meningkatnya kesadaran berkonstitusi, generasi muda diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga demokrasi, mengawal hak-hak konstitusional warga negara, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan transparan.







