PROSESNEWS.ID – Tudingan yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Masyarakat Membangun (GERAM) Bone Bolango, terhadap penyampaian Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bone Bolango. Kini, mendapatkan tanggapan dari Kader Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Bone Bolango Relix Hemuto.
Kata Relix, apa yang disampaikan LSM tersebut bukti dari kegagalan dalam berfikir, dan lari dari substansi yang sebenarnya. Seperti, yang dipersoalan bahwa hasil investigasi LSM Geram, total dari bantuan Bansos JPS hanya, Rp. 176.000 dari yang dianggarkan sebesar @Rp. 200.000 setiap paket.
“Hasil investigasi LSM itu juga perlu dipertanyakan. Investigasi yang dilakukan itu lokasinya dimana ? Katanya di lapangan, tapi gak tau tepatnya dimana. Atau jangan-jangan investigasi lapangan yang dimaksud itu, tempatnya di warung dan hanya menghitung dalam bentuk eceran ? ini perlu diperjelas,” tanya Relix yang juga mantan Ketua PAPMIB ini.
Menurutnya, sepertinya orang yang mengatasnamakan LSM itu, sudah menjadi Juru Bicara pihak ketiga dalam hal ini Kontraktor. Mestinya, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya, mengawal uang rakyat. Namun, LSM ini terlihat seakan-akan seperti corongnya, pihak ketiga dalam hal masalah pengadaan sembako JPS.
Hal yang perlu dicermati kata Relix, untuk menghitung pengadaan 10 ribu paket sembako, yang di pihak ketigakan. Tidak bisa metode perhitungannya menggunakan harga eceran di warung. Lalu bagaimana pula, jika membeli bahan-bahan sembakonya grosiran. Sehingga ada margin keuntungan ? menghitung pake kalkulator pun akan error.
Sehingga tegas Relix, Fraksi Gerindra Bone Bolango merasa tidak melakukan pembohongan informasi publik, dalam mengawasi Bansos JPS, yang seperti dituduhkan LSM Geram. Sebab, dalam proses itu, Ketua Fraksi Gerindra Tahir Badu, menemukan indikasi awal atas kejanggalan realisasi Bansos JPS. Sebagaimana, tugas dan fungsi DPRD untuk mengawasi setiap anggaran daerah termasuk anggaran Bansos JPS.
Buktinya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap item paket Bansos JPS oleh DPRD, Dinas Sosial dan ULP yang dihitung langsung oleh ULP. Alhasil, cukup mengejutkan nilainya, justru malah semakin jauh selisihnya, totalnya adalah Rp. 129.000 setiap Paket.
“Dengan adanya hasil pemeriksaan oleh ULP yang turut disaksikan oleh DPRD dan Dinsos tersebut. Saya berfikir, semua persoalan ini sudah jelas, dan tidak ada lagi perbedaan indikasi temuan angka,” tegasnya.
Dalam rapat Senin (11/4/202) itu, Fraksi Gerindra yang pimpinan langsung Tahir Badu, kembali mengangkat persoalan tentang paket sembako sebagai bantuan bagi masyarakat yang terdampak covid-19.
Fraksi Gerindra mengusulkan agar DPRD Bone Bolango mengambil keputusan resmi sebagai berikut :
Pertama, DPRD meminta agar dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan JPS Sembako Tahap I yang telah dijalankan, seyogianya diaudit terlebih dahulu sebelum dilakukan pelunasan kepada kontraktor atau pihak ketiga yang, ditunjuk sebagai pelaksana proyek.
Kedua, DPRD meminta agar pada pelaksanaan Tahap II nanti. Pemda Bone Bolango mengelola langsung program tersebut dan tidak, menjadikannya sebagai proyek yang dilaksanakan kontraktor atau pihak ketiga.
Ketiga, DPRD meminta Pemda Bone Bolango segera mengkaji lagi, mekanisme pelaksanaan JPS ini agar lebih efektif dan efisien. Untuk kepentingan masyarakat Bone Bolango, dimasa darurat Covid-19. Keputusan DPRD Bone Bolango, akan diambil pada rapat hari Selasa, (12/4/202) berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
Lebih lanjut kata Relix, Fraksi Gerindra di DPRD Bone Bolango, memiliki keinginan besar agar penyaluran bantuan, kepada masyarakat dengan menggunakan dana APBD tersebut. Benar-benar, sesuai dengan pagu anggaran Rp. 200 ribu setiap paket. Seperti, yang telah disetujui DPRD. Kalau bisa lebih besar lagi nilainya, tentu lebih bagus lagi, terpenting nilai itu sampai dengan utuh kepada orang-orang yang berhak. (Helmi)
