PROSESNEWS.ID – Ketua PMII Kota Gorontalo Fadel Hulalango menilai jika saat ini Aparatur Sipil Negaral (ASN) di Lingkungan Pemprov Gorontalo, kelihatannya sibuk mencari kambing hitam atas viralnya berita kinerja Pj Gubernur Gorontalo hanya masuk kategori cukup yang telah dievaluasi oleh Kemendagri.
Contohnya Romy Moge selaku Sekretaris Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Provinsi Gorontalo, yang juga ASN di Lingkungan Pemprov Gorontalo.
“Kalau bisa jangalah mengkambing hitamkan orang lain terkait hasil evaluasi dari Kemendagri atas kinerja Pj Gubernur Gorontalo,” kata Fadel Hulalango.
Sebelumnya, Rilis PPI Provinsi Gorontalo yang diterima redaksi, yang ditanda tangani oleh ketua PPI Roy Hasiru dan Sekretaris PPI Romi Moge, menjelaskan jika ada yang salah secara teknis dalam pengisian format penilaian dari Itjen Kemdagri RI yang dilakukan oleh admin dan tim penginput di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Ada yang salah dilakukan oleh tim penginput di lingkungan Pemprov Gorontalo yang mengakibatkan data dan fakta yang seharusnya diinput, tidak terinformasikan dan terkomunikasikan dengan baik kepada tim penilai Kinerja Penjabat Gubernur dari Itjen Kemdagri RI,” kata Roy Hasiru.
Mereka menilai selama kurang lebih 7 bulan terakhir, Pj Gubernur Hamka Hendra Noer telah berkinerja baik yaitu pada aspek pemerintahan dan aspek pembangunan.
Contohnya alokasi anggaran Pemilu Serentak, tahun 2023 Pemprov Gorontalo menganggarkan sebesar Rp 100 Milyar dan untuk
tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menggarkan sebesar Rp 100 Milyar.
“Aspek Pembangunan, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mencapai kinerja terbaik dalam hal penggunaan produk dalam negeri, percepatan belanja infrastruktur daerah untuk proyek-proyek yang dibiayai melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” jelasnya.
Termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID 19 yang kolaboratif, dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta penurunan inflasi daerah.
Sebelumnya, dari hasil rilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Penjabat Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tidak masuk kategori berkinerja baik.
Dari total nilai sebesar 28, Provinsi Gorontalo masuk kategori Cukup diurutan 23 dengan skor nilai 20 atau sebesar 71,5 persen.
Bahkan dari data tersebut, Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Boalemo berada diurutan 20, dengan skor nilai 21 atau sebesar 75 persen.
