Maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada Mulai Disosialisasikan

PROSESNEWS.ID – Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Dr. Achmad Wiyagus,SIK.,M.Si.,MM, didampingi Danrem 133/NWB Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito,MA., mulai mensosialisasikan maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada 2020.

Maklumat Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis bernomor MAK/3/IX/2020 yang terbit pada tanggal 21 September 2020, dalam rangka mencegah terjadinya klaster baru di Pilkada Serentak 2020.

Dalam Maklumat tersebut ditekankan bahwa pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

Kapolda Gorontalo, mensosialisasikan maklumat Kapolri saat agenda kunjungan kerja di Kabupaten Bone Bolango. Didampingi Danrem 133/NWN Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito,MA., ia menyempatkan diri menemui para pimpinan Parpol dan ketua KPU untuk mensosialisasikan isi maklumat Kapolri.

“Saya berharap, kepada para pimpinan Parpol, dan juga penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu menindaklanjuti isi maklumat Kapolri ini, dan silakan diteruskan kepada seluruh jajarannya termasuk kepada massa pendukung dan semua pihak, agar kita semua dapat mewujudkan Pilkada yang aman, damai, demokratis dan sehat, tanpa menimbulkan kluster baru,”ujar Wiyagus.

Harapan Kapolda tersebut direspon baik oleh para pimpinan parpol yang hadir dan juga ketua KPU Kabupaten Bone Bolango dalam tatap muka ditempat yang terpisah.

“Sesuai jadwal besuk tanggal 23 September akan ditetapkan pasangan calon dan 24nya akan dilakukan pengundian nomor urut, dan semuanya sudah kami koordinasikan dengan pak Kapolres dengan mempedomani protokol kesehatan. Selanjutnya untuk maklumat Kapolri ini, akan kami teruskan kepada para paslon, pimpinan parpol dan yang lainnya, untuk dipedomani, agar dalam pelaksanaan tahapan Pilkada tetap mematuhi protokol kesehatan,”ujar Adnan Berahim ketua KPU Bone Bolango.

Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono,SIK., mengatakan terdapat empat poin yang ditekankan Kapolri dalam maklumat tersebut, salah satunya menekan klaster Corona di Pilkada.

“Bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, ada 4 poin yang menjadi penekanan Kapolri terkait protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada sehingga sukses dan juga sehat tanpa menimbulkan kluster baru,”ujar Wahyu.

Berikut empat penekanan dari maklumat Kapolri terkait kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020:

1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan COVID-19.
b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakal masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.
d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. (Majid Rahman)