PROSESNEWS.ID – Mahfud MD Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menPAN-RB) telah menerbitkan surat edaran yang bernomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 berisi tentang pendataan pegawai non-ASN.
Diketahui isi surat tersebut meminta setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.
Wakil Ketua DPRD Bonebolango Pedro Zainuddin Bau meminta Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk pendataan yang benar tanpa ada kolusi dan nepotisme.
“Untuk mengantisipasi pendataan Honorer ini, perlu dilakukan uji publik, agar tidak mengakibatkan data bodong atau data yang tak jelas,” beber Pedro.
Sebab kata Pedro, dalam tahapan seleksi pastinya Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) akan menjadi celah permainan data oleh oknum-oknum tertentu sehingga terjadi hal yang tidak di inginkan.
“Sudah ada yang terdaftar sebagai honorer. Namun yang bersangkutan tidak bekerja. Sementara yang bekerja dan mengabdi sudah puluhan tahun tidak terdaftar namanya. Bahkan, ada yang baru saja mendaftar langsung lulus, dan parahnya lagi yang dinyatakan lolos bukan warga Bone Bolango. Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan besar saya, jangan sampai ada data palsu yang dimasukan,” tegasnya lagi. Minggu, (31/7/2022).
Pedro pun menganjurkan ketika pada validasi honorer ini, harus melibatkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak gampang di masukin oleh data Honorer siluman tersebut.
“Saya kira harus di libatkan pihak Kepolisian serta Kejaksaan, agar tak ada tempat untuk Honerer siluman di Bone Bolango ini,” tegas Politisi Partai Golkar itu.
Reporter : Risky Budji
