Pemangkasan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemprov Gorontalo Dapat Dukungan FPG DPRD Provinsi

PROSESNEWS.ID – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Provinsi Gorontalo, mendukung pemangkasan jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemprov Gorontalo.

“Saya Ketua Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang merumahkan 50% PTT,” ujar Fikram Az. Salilama kepada awak media, Selasa (28/1/2020) di ruang kerjanya.

Pertimbangannya kata Fikram, kebijakan ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang antara lain tidak menyebutkan adanya PTT.

“Pemerintah Provinsi Gorontalo, hanya memangkas 50% dari total PTT, yang seharusnya 100%,” kata Fikram.

Pemangkasan PTT kata dia, merupakan aturan dari pemerintah pusat, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah provinsi.

“Aturan itu harus kita jalankan, siapapun dia harus mengikuti aturan yang ada,” sebut Fikram.

Disisi lain, Fikram juga mengatakan, sebagian kondisi ekonomi PTT sudah bisa dikatakan sejahtera. Hal itu bisa dibuktikan dengan, hasil survey yang dilakukan, banyak PTT yang memiliki kendaraan roda empat, motor lebih dari satu, handphone yang harganya belasan juta rupiah.

“Kebijakan ini tidak akan berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi mereka,” tambah Fikram.

Politisi Golkar asal Kota Gorontalo ini meminta, kebijakan ini jangan terlalu di politisir, guna mencari simpati masyarakat untuk menghantam pemerintah. Padahal aturan tersebut sudah jelas untuk dijalankan. (Ads)