Pemkab Gorontalo Serahkan LKPD 2019 ke BPK Provinsi Gorontalo

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 ke Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Gorontalo.

Penyerahan LKPD secara simbolis dilakukan oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, diserahkan kepada Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Rahmadi melalui video conference. Selasa, (31/03/2020).

Penyerahan LKPD diserahkan melalui video conference, hal itu dilaksanakannya, karena adanya edaran pemerintah untuk tidak menggelar kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, sebagai langkah mengantisipasi penyebaran virus Corona atau covid-19.

Pada video konferensi tersebut, kedua belah pihak menandatangani berita acara serah terima LKPD. Pada dini hari, selasa (31/2/2020) saya atas nama Bupati Goronto secara resmi menyerahkan LKPPD Tahun 2019.

Nelson mengatakan, Agenda dini hari pada hakekatnya merupakan wujud pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan keuangan daerah yang mencerminkan hasil dari pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo untuk tahun anggaran 2019.

“Laporan keuangan pemerintah daerah yang kami serahkan merupakan media yang menginformasilan bentuk pertanggung jawaban yang disajikan dalam 6 bentuk laporan,” kata Nelson.

Bentuk laporan itu antara lain, laporan realisasi, laporan neraca, laporan perubahan saldo amggatan lebih, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporam keuangan.

Adapun laporan tersebut telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah sebagaimana yang diamantatkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

“Dengan diserahkannya laporan ini maka diharapkan semua informasi keuangan menyangkut harta, kewajiban dan ekuitas sefta realisasi APBD Pemerintah Kab. Gorontalo per – 31 Desember 2019 dapat diakses baik oleh semua pihak–pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan kami.” Harap Nelson.

Nelson pun menambahkan, Selanjutnya untuk kesempurnaan laporan ini, kami berharap laporan keuangan ini tentunya dapat diaudit, untuk beroleh rekomendasi sebagai bahan perbaikan kedepannya.

“Semoga laporan keuangan ini dapat memenuhi semua aspej yabg dipersyaratkan dan kami dapat kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian di tahun 2020 nanti.” tutupnya (Adv/Ryan)