Pemkot Blitar Gelar Musrenbang Pemenuhan Hak Disabilitas

PROSESNEWS.ID – Wali Kota Blitar Santoso, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) disabilitas dalam rangka penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Di mana, kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar, dihadiri oleh kaum disabilitas se-Kota Blitar, berlangsung di Balai Kota Kusuma, Wicitra, Kamis (18/03/2021).

Kata Santoso, hal ini merupakan amanah UU Nomer 25 Tahun 2004 yang didalamnya harus melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Selain itu, tambahnya, untuk mendengarkan saran, usulan dan kebutuhan apa saja yang diperlukan guna menunjang perekonomianya.

“Karena meraka adalah bagian masyarakat kota Blitar yang tak terpisahkan. Maka dari itu, hari ini dihadirkan untuk menyampaikan aspirasi dan pikiranya. Sehingga nantinya bisa terakomodir di dalam RPJMD,” tutur Santoso.

Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kota Blitar, Muhammad Sidiq, mengatakan, puncak acara Musrenbang tersebut akan berlangsung pada tanggal 30 Maret nanti harus sudah selesai, dan Musrenbang disabilitas 2021 ini merupakan salah satu rangkaiannya.

“Satu minggu lagi kita merencanakan penyusunan RPJMD jadi kami juga berdiskusi rencana tahunan dan lima tahunan,” terangnya.

Ia menambahkan, adapun beberapa usulan para peserta musrenbang Disabilitas kali ini diantaranya pemerataan bansos dan PKH, difabel belum ber-KTP, permintaan bantuan usaha dan izin berkarya seni dalam pandemi Covid-19, kampung difabel.

“Nanti poin-poinnya akan kita singkronisasikan dan terintegrasi dengan program-program organisasi perangkat daerah (OPD),” pungkas Sidiq. (ADV).

Reporter : Dwi Sasmito